Gelombang Kritik dari Civitas Akademika Kian Kencang, Ini Daftar Kampus yang Sampaikan Petisi

TRIBUN-MEDAN.com - Gelombang protes dari kalangan civitas akademika atas dinamika Pilpres 2024 kian kencang.

Hari ini, Senin (5/2/2024), kampus yang menyampaikan petisi terus bertambah. Antara lain, Universitas Negeri Surabaya (Unesa), UIN Syarif Hidayatulah, hingga Universitas Jember (Unej).

Adapun Universitas Airlangga (Unair) dijadwalkan juga akan menyuarakan keprihatian lewat aksi "Unair Memanggil" pada hari ini.

Sebelumnya, belasan kampus sudah menyuarakan keprihatianan atas pelaksanaan demokrasi di Tanah Air beberapa waktu terakhir. Terutama sikap pemerintah yang dinilai memihak salah satu pasangan calon.

Adapun belasan kampus yang sudah menyampaikan petisi adalah:

Universitas Gajah Mada (UGM) 31 Januari 2024
Universitas Islam Indonesia (UII) 1 Februari 2024
Universitas Khairun Ternate 1 Februari 2024
Universitas Andalas (Unand) 2 Februari 2024
UIN Sunan Kalijaga 2 Februari 2024
Universitas Hasanuddin (Unhas) 2 Februari 2024
Universitas Lambung Mangkurat 2 Februari 2024
Universitas Atma Jaya 2 Februari 2024
Universitas Indonesia (UI) 2 Februari 2024
Universitas Muhammadiyah Babel 2 Februari 2024
Universitas Padjajaran (Unpad) 3 Februari 2024
Universitas Muhhamadiyah Yogyakarta (UMY) 3 Februari 2024
Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik Indonesia 3 Februari 2024
Universitas Islam Malang (Unisma) 3 Februari 2024
Institut Pertanian Bogor 3 Februari 2024

Ray Rangkuti, pengamat politik sekaligus anggota Komunitas alumni dan civitas akademika UIN Syarif Hidayatullah, Ciputat, Tangerang Selatan mendesak Presiden Jokowi beserta jajaran penyelenggara negara agar bersikap netral dalam kontestasi Pemilu 2024.

“Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan wajib bersikap netral dan memfasilitasi seluruh aktivitas pemilu berdasarkan prinsip keadilan. Sikap ini lebih dari sekadar tak menggunakan fasilitas negara dan tak mengutarakan pilihan politiknya, tapi juga seluruh sikap dan laku diri sebagai presiden,” kata Ray akhir pekan lalu.

Komunitas UIN mendesak Jokowi tak membuat kebijakan yang dapat berdampak menguntungkan secara elektoral bagi paslon tertentu.

Presiden Jokowi juga diminta agar sungguh-sungguh mengelola pemerintahan untuk kepentingan nasional, bukan demi kepentingan keluarga atau kelompok dengan mengatasnamakan kepentingan nasional.

Sementara sejumlah guru besar, dosen, dan mahasiswa Universitas Jember (Unej) yang tergabung dalam civitas akademika Universitas Jember menggelar deklarasi agar Pemilu 2024 berlangsung dengan jujur dan adil di halaman kampus Senin (5/2/2024)

Deklarasi tersebut dipimpin oleh guru besar Fakultas Hukum Prof. Dr. Dominikus Rato dan menyampaikan lima tuntutan.

Pertama, Ia meminta agar seluruh cabang kekuasaan negara, baik ekskutif, legislatif dan yudikatif untuk senantiasa berpedoman pada TAP MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang etika kehidupan berbangsa dan menjalankan nilai nilai Pancasila.

“Menuntut KPU, Bawaslu dan pemerintah memastikan netralitas penyelenggara negara dan harus memberikan teladan baik,” ucap dia

Ketiga, menuntut penghentian upaya politisasi kebijakan negara oleh presiden yang berpotensi merusak proses demokrasi dan hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu dalam Pemilu.

Keempat menuntut tegaknya hukum dan etika penyelenggaraan Pemilu serta menjunjung tinggi prinsip transparansi dan berpihak kepada kepentingan bangsa dan negara, bukan kepetingan pihak tertentu.

Kelima, mengajak civitas akademika perguruan tinggi terlibat bersama rakyat untuk terus mengawal Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Sementara itu, M Iqbal, juru bicara forum civitas akademika menambahkan deklarasi tersebut merupakan bentuk kepedulian dan keprihatinan civitas akademika Unej terhadap proses penyelenggaraan Pemilu 2024.

“Inilah keadaan Pemilu kita tidak berlangsung secara jujur adil, bebas langsung dan tentu sangat mungkin berpengaruh pada prinsip azas rahasia nanti di bilik suara,” jelas dia.

Pernyataan Unesa

Guru besar dan civitas akademika Universitas Negeri Surabaya (Unesa) dalam deklarasi dan penyampaian pernyataan hari ini menyoroti beberapa hal.

Ada enam poin yang dibacakan dalam deklarasi, di antaranya ada yang menyinggung soal kepentingan bangsa dan negara lebih utama ketimbang pribadi hingga soal netralitas.

Ketua Senat Akademik Unesa, Prof Setya Yuwana mengatakan, mereka mendorong semua pihak untuk menjaga kebersamaan dan suasana kondusif demi terwujudnya demokrasi yang sehat berazaskan Pancasila dan UUD 1945.

"Mendorong semua elemen bangsa memberikan teladan yang bijak dengan mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan untuk suksesnya Pemilu 2024," kata Prof Setya.

Bermula dari Yogyakarta

Seperti diketahui, para akademisi turun gunung menyuarakan kegelisahan mereka.

Para dosen, termasuk guru besar sejumlah perguruan tinggi negeri ataupun swasta, menyatakan sikap.

Dimulai dari Petisi Bulaksumur, Rabu (31/1/2024), para civitas akademika UGM menyerukan ajakan kembali ke jalan demokrasi kepada Presiden Jokowi serta aparat penegak hukum, pejabat negara, dan aktor politik.

”Segera kembali pada koridor demokrasi serta mengedepankan nilai-nilai kerakyatan dan keadilan sosial,” kata Guru Besar Fakultas Psikologi UGM Koentjoro.

Universitas Islam Indonesia (UII) menyusul dengan pernyataan sikap akademika UII bertajuk ”Indonesia Darurat Kenegarawanan”, Kamis (1/2/2024).

Rektor UII Fathul Wahid yang didampingi civitas akademika UII meminta setiap pejabat yang memiliki akses terhadap sumber dana negara dan terlibat sebagai tim sukses atau ikut dalam kampanye salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden mundur dari jabatannya.

Baca juga: HARI INI Kampus-Kampus Gelar Aksi Kritik Jokowi, Mahasiswa, Alumni hingga Dosen, Berikut Daftarnya

Sementara pada hari Sabtu (3/2/2024), civitas akademika Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) menyerukan pesan dan imbauan moral bertema ”Mengawal Demokrasi Indonesia yang Berkeadaban.

Disusul Sivitas akademika Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, tak ketinggalan menyampaikan keprihatinan terhadap proses berdemokrasi di Indonesia menjelang Pemilu 2024, Jumat (2/2/2024).

Sivitas akademika Universitas Padjadjaran (Unpad), Bandung, Jawa Barat, juga menyerukan supaya para penguasa melaksanakan demokrasi yang bermartabat dalam Pemilu 2024, Sabtu (3/2/2024).

Pada hari yang sama, pesan kebangsaan dan imbauan moral juga disampaikan Dewan Guru Besar Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) di Kampus Terpadu UMY, Bantul, DI Yogyakarta. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com