GOLKAR Bantah Tudingan Sekjen PDIP soal Politisasi Bansos

TRIBUN-MEDAN.COM - Partai Golkar membantah tudingan PDP soal politisasi bantuan sosial (bansos).

Diketahui, polemik politisasi bansos dikuliti dalam debat terakhir Pilpres 2024, Minggu (4/2/2024).

Sebelumnya, capres nomor urut 1 Anies Baswedan merespon pertanyaan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo sosl bantuan sosial (bansos).

Menurut Anies bansos harus diberikan demi kepentingan rakyat yang membutuhkan, bukan malah untuk kepentingan kelompok tertentu dan pemberinya.

Sementara, Ganjar menilai bahwa pemerintah harus memastikan agar bantuan sosial yang diberikan benar-benar sampai kepada mereka yang berhak. "Bansos, sekali lagi, ini betul-betul hak rakyat. Tugas negara dan pemerintah adalah memastikan itu bahwa ini adalah tepat sasaran dan tepat waktu," kata Ganjar.

Diketahui akhir-akhir ini, data dan cara penyaluran bansos di sejumlah kota/kabupaten tidak tepat sasaran, karena penyalurannya diduga tidak seusai dengan data di Kementerian Sosial, seperti biasanya biasa bisa di lihat dari Cek Bansos Kemensos https://cekbansos.kemensos.go.id. 

Bahkan, penyaluran bansos di sejumlah kota/kabupaten tersebut diduga dipolitisasi kelompok (koalisi) tertentu, tergantung "bendera" apa si penguasa di kabupaten/kota tersebut. Salah satu contoh penyaluran bansos di Yogyakarta, menurut Sekjen PDIP Hasto Kristyanto, menyebut adanya bantuan sosial (Bansos) yang berada di kantor DPD Golkar Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Terkait tudingan itu, Sekretaris DPD Golkar DIY yang juga Wakil Sekretaris TKD Prabowo-Gibran DIY, Erwin Nizar membantah hal tersebut.

"Maling teriak maling lah kalo itu. Kalau saya maling teriak maling. Tidak benar, dan kalau mereka mengatakan itu jangan-jangan mereka yang melakukan itu selama ini," ujarnya Minggu (4/2/2024) malam, dikutip dari Kompas.com, Senin.

Erwin mengeklaim, bansos yang dibagikan oleh Partai Golkar merupakan inisiatif partai dan relawan.

Pendanaan juga dilakukan secara internal, tidak ada dari pemerintah.

"Iya inisiatif kita. Pendanaan dari kita juga, jadi teman-teman partai dan relawan itu justru gotong royong," kata dia.

"Tidak ada (bansos pemerintah)," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto mengaku mendapat laporan adanya bantuan sosial (bansos) yang berada di Kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar, Yogyakarta.

Hasto mengungkapkan, laporan atas temuan itu merupakan tanda bahwa adanya politisasi bansos di masa kampanye pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Namun, Hasto tidak memerinci secara jelas mengenai laporan tersebut.

Dia hanya menyatakan, temuan itu juga sudah beredar di media sosial.

Menurut Hasto, politisasi bansos hanya akan membawa hal negatif bagi perhelatan Pemilu 2024.

"Fotonya banyak beredar di media sosial itu merupakan contoh bahwa penyalahgunaan bansos untuk rakyat, untuk kepentingan elektoral itu hanya akan menimbulkan arus balik yang negatif bagi yang menyalahgunakan bansos," ujarnya.

Masalah Politisasi Bansos Dikuliti di Debat Capres 

Sebelumnya, capres nomor urut 1 Anies Baswedan merespon pertanyaan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo sosl bantuan sosial (bansos). Menurut Anies bansos harus diberikan demi kepentingan rakyat yang membutuhkan, bukan malah untuk kepentingan kelompok tertentu dan pemberinya.

Anies menegaskan keluarga yang membutuhkan harus diberikan bansos sesuai kebutuhannya. Hal tersebut Anies sampaikan dalam debat capres kelima di JCC, Senayan, Jakarta, Minggu (4/2/2024).  "Bila membutuhkan, diberikan bansos sesuai kebutuhannya. Bansos Plus. Bukan memberikan bansos untuk kepentingan yang memberi, tapi untuk kepentingan yang diberi," ujar Anies.

Anies menjelaskan, dirinya ingin memastikan rakyat Indonesia hidup dengan sehat. Jika ada rakyat yang sakit, maka dia akan memastikan orang itu ditolong secara cepat. "Tumbuh cerdas dengan biaya terjangkau. Keluarga sejahtera karena upahnya layak," katanya.

"Dan warga negara yang bangga dengan negaranya karena dijaga budayanya dan etikanya dijaga tinggi. Kita menginginkan persatuan karena ditopang rasa keadilan," imbuh Anies.

Ganjar: negara wajib menciptakan keadilan sosial

Sementara, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengusulkan agar istilah bantuan sosial (bansos) diubah menjadi bantuan kesejahteraan rakyat (kesra).

Ganjar beralasan, negara memiliki kewajiban untuk menciptakan keadilan sosial di tengah rakyat, bukan hanya membagikan bansos.

"Kami berusul bantuannya ganti aja deh, bantuan kesra, karena tugas negara itu menciptakan keadilan sosial bukan menciptakan bantuan sosial," kata Ganjar.

Di samping itu, politikus PDIP ini mengakui bahwa rakyat yang tidak mampu memang berhak untuk menerima bantuan dari pemerintah.

Namun, ia menyebutkan bahwa bantuan yang digelontorkan negara tidak mampu menurunkan kesenjangan sosial, meski angka kemiskinan turun.

Oleh sebab itu, Ganjar menilai bahwa pemerintah harus memastikan agar bantuan yang diberikan benar-benar sampai kepada mereka yang berhak.

"Bansos, sekali lagi, ini betul-betul hak rakyat. Tugas negara dan pemerintah adalah memastikan itu bahwa ini adalah tepat sasaran dan tepat waktu," kata Ganjar.

Kenapa tidak bertanya ke capres nomor 2 Prabowo?

Di sisi lain, Ganjar Pranowo buka suara mengenai alasannya bertanya mengenai masalah bantuan sosial (bansos) kepada capres nomor urut 1 Anies Baswedan, dalam debat kelima pemilihan presiden (Pilpres) di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Minggu (4/2/2024).

Padahal, isu mengenai politisasi bansos sejauh ini lekat dengan koalisi partai pasangan capres nomor urut 2, Prabowo Subianto.

Menanggapi hal tersebut, Ganjar mengaku akan menanyakan hal serupa kepada Prabowo jika diberikan kesempatan bertanya saat debat membahas bansos.

Tetapi, dalam sesi itu, pertanyaan harus diajukan Ganjar kepada Anies. "Kalau kesempatan saya bertanya mungkin kepada Pak Prabowo, pada kesempatan itu juga saya tanyakan," kata Ganjar usai debat capres kelima di JCC, Minggu.

Mantan Gubernur Jawa Tengah ini lantas menyebut pertanyaan itu diajukan untuk memberikan gambaran isu aktual kepada publik. Terlebih, dalam pandangannya, saat ini penyaluran bansos tampak lebih masif di masa kampanye.

"Ketika terjadi klaim yang begitu masif, anggaran juga besar, dan pemberiannya frekuensinya lebih banyak lagi di awal-awal tahun ini, maka tentu saja kami menanyakan itu agar publik bisa tahu apa sebenarnya," ujar Ganjar.

Menurut Ganjar, publik mesti tahu persoalan yang sebenarnya mengenai penyaluran bansos. Terutama, mengenai masih banyaknya bansos yang tidak tepat sasaran. "Ketika kemudian masih banyak masyarakat (yang menyebut), 'Loh, kok saya enggak dapat', gitu, dan sekarang semua sampaikan itu, maka itu jadi pertanyaan. Ini menjadi perhatian publik," kata Ganjar.

"Sehingga publik akan tahu pada persoalan sebenarnya seperti apa, karena itu adalah kewajiban negara," ujarnya melanjutkan.

Sebelumnya dalam debat kelima Pilpres, Ganjar bertanya kepada Anies mengenai penyaluran bansos yang bermasalah. Menurut Ganjar, saat ini bansos kerap bermasalah karena tidak tepat sasaran, datanya bukan data Kementerian Sosial, dan diklaim oleh pihak-pihak tertentu.

“Menurut Pak Anies, bagaimana tata kelola bansos agar tidak saling klaim, bisa tepat sasaran, tidak menimbulkan kecemburuan-kecemburuan sehingga inilah satu harapan yang betul-betul bisa ditanya rakyat?” tanya Ganjar dalam debat capres.

(*/tribun-medan.com)

Update berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter