MEGAWATI Tuding TNI-Polri Intimidasi Rakyat, Jawaban KASAD: Kabinda di Sorong Aja Sudah Kita Tindak

TRIBUN-MEDAN.COM - Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menanggapi tudingan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri soal dugaan adanya intimidasi yang dilakukan oleh personel TNI-Polri kepada masyarakat selama kampanye Pemilu 2024.

Kasad Maruli menyarankan Megawati Soekarnoputri melaporkan dugaan adanya intimidasi yang dilakukan oleh oknum aparat kepada masyarakat selama kampanye Pemilu 2024 tersebut.

 Menurut Maruli, hingga kini tidak ada intimidasi yang diduga dilakukan oleh jajaran TNI AD.

"Kalau pendapat saya, kalau memang tidak ada hal yang dilaporkan, saya menganggap itu tidak ada. Kalau memang saya sampaikan tadi, kalau menganggap bahwa pelaporan itu membutuhkan waktu banyak, sampaikan saja," kata Maruli di Balai Kartini, Jakarta, Senin (5/2/2024).

Maruli lantas mencontohkan soal dokumen Pakta Integritas terkait dukungan ke calon presiden-calon wakil presiden (capres-cawapres), Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Pakta Integritas yang dimaksud, yaitu yang diteken Penjabat (Pj) Bupati Sorong Yan Piet Moso dan Kepala Badan Intelijen Daerah (Kabinda) Papua Barat yang saat itu dijabat Brigjen TNI KSP Silaban hingga viral di media sosial. Maruli menegaskan, meski tidak ada yang melaporkan, TNI AD tetap mengusut kasus tersebut.

"Tentang Papua kejadian di Sorong itu secara tertulis tidak ada laporan. Tapi ada perkembangan. Ini kita panggil orangnya langsung berkoordinasi, ya kita tindak lanjuti langsung. Itu kalau memang ada bukti," tegas dia.

Maruli mengatakan, pihaknya tentu kesulitan jika mengusut hanya dengan kata-kata. Untuk itu, dia menyarankan Megawati melaporkan kejadian dugaan intimidasi yang dilakukan oleh aparat TNI, termasuk tempat kejadian perkara.

"Kalau memang mau lebih resmi, bisa laporan atau disampaikan ada kejadian di mana kita kan coba tindak lanjut nanti. Jadi kalau sekarang ada omongan intimidasi, itu enggak tahu di mana sulit juga kita tahunya," tutur dia.

"Tapi kalau ada bukti suara, foto, saksi dan segala macamnya mudah-mudahan kita akan cepet ada dasarnya manggil orang," kata dia.

Diketahui, nama Kepala Badan Intelijen (BIN) Daerah Papua Barat, Brigjen Tahan Sopian Parulian Silaban, beberapa waktu lalu mendadak jadi sorotan. Ini menyusul viralnya dokumen rahasia Pakta Integritas untuk memenangkan Ganjar Pranowo sebagai Presiden RI di wilayah Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya.

Dokumen yang viral tersebut berisi tanda tangan Pj Bupati Sorong, Yan Piet Mosso dan Kabinda Papua Barat Brigjen TNI Tahan Sopian Parulian Silaban.

Viralnya dokumen itu sehari setelah Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Penjabat Bupati Sorong, Yan Piet Mosso atas dugaan suap terhadap Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Papua Barat, Patrice Lumumba Sihombing. Ada lima orang ditangkap dalam kasus ini, dan telah ditetapkan tersangka oleh KPK.

Atas kasus Pakta Integritas ini, Brigjen Tahan Sopian Parulian Silaban pun dicopot dari Kabinda Papua Barat berdasarkan Surat Keputusan (SK) Panglima TNI Nomor Kep/1324/XI/2023.

Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan sebelumnya telah membantah keterlibatan Kepala Badan Intelijen Daerah (Kabinda) Papua Barat Brigjen TNI KSP Silaban terkait pakta integritas dukungan ke calon presiden-calon wakil presiden (capres-cawapres) Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Menurut Kepala BIN Budi Gunawan, tidak mungkin pejabat intelijen melakukan penerbitan surat pakta integritas. "Enggak ada. Enggak ada. Masa intel ngeluarin begitu (surat pakta integritas)," ujar Budi Gunawan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/11/2023), dikutip dari Kompas.com.

Mantan Kasad Dudung: Tudingan Megawati tidak berdasar.

Mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman juga tak tinggal diam tudingan Ketua Umum PDIP Megawati lewat pernyataanhya, soal adanya dugaan intimidasi yang dilakukan aparat TNI-Polri selama kampanye dalam Pemilu 2024.

Dudung, yang kini juga menjadi pendukung paslon nomor urut 2 Prabowo-Gibran, menyebut tudingan Megawati tersebut tidak berdasar. Dia pun meminta seluruh personel TNI-Polri pun tidak usah takut dengan pernyataan Megawati.

"Pernyataan Bu Mega kalau menurut saya itu kan tendensius menurut saya, tuduhan yang tidak berdasar, ya. Tuduhan yang tidak berdasar. Menurut saya TNI-Polri tidak usah takut dengan ocehan-ocehan seperti itu, yakini aja bahwa TNI-Polri netral," ucap Dudung seusai debat kelima capres di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Minggu (4/2/2024).

Dudung mengatakan, TNI-Polri telah berkomitmen untuk menjaga netralitasnya dalam pemilu. Apalagi, mereka juga memiliki sumpah di masing-masing satuannya. "Kalau setahu saya sampai saat ini pun TNI maupun Polri masih berkomitmen menjaga tentang netralitas, ya. Saya punya keyakinan mereka punya sapta marga, sumpah prajurit, dan wajib TNI dan Tribrata," katanya.

Oleh sebab itu, Dudung membantah tudingan Megawati soal aparat dianggap tidak netral. Ia balik menyasar putri Presiden Soekarno itu dengan mempertanyakan kenapa Megawati tidak menyinggung BIN juga yang harus netral juga. "Kemarin enggak dibilang juga kok BIN nya kok netral, harusnya bilang juga dong BIN juga netral," ucapnya.

Sebaliknya, ia pun meyakini pimpinan TNI-Polri juga bakal menindak anak buahnya yang tidak netral dalam pemilu.

"Saya yakin pimpinan TNI maupun Polri, ya kalau ada anak buanya yang tidak netral pasti dia bertindak tegas, karena dia sudah tahu aturan ketentuan dan pokoknya tanggungjawabnya sebagai TNI/Polri. Kalau tidak ada mereka, siapa yang akan mengamankan," tukasnya.

Pernyataan lantang Megawati di GBK

Diberitakan sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) menyinggung soal dugaan adanya intimidasi yang dilakukan oleh aparat TNI maupun Polri dalam urusan Pemilu 2024.

Hal ini dikatakan saat berorasi di acara Hajatan Rakyat dan Kampanye Akbar pasangan calon nomor urut 03, Ganjar-Mahfud di GBK, Senayan, Jakarta Pusat.

"Ingat, hei polisi jangan lagi intimidasi rakyatku. Hei tentara jangan lagi intimidasi rakyatku," kata Megawati.

Dia menyinggung ada sejumlah kadernya seperti Aiman Witjaksono selaku Juru Bicara TPN Ganjar-Mahfud yang terjerat kasus tudingan aparat tidak netral di Pemilu.

Selanjutnya, soal Ketua DPC PDIP Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih yang bersitegang dengan sejumlah pria membahas aksi spanduk pemuda yang kritik Jokowi.

“Kamu sama polisi, sama aparatlah, sama panglimalah, sama ASN-lah jangan sekali kali lagi mulai hari ini betul ndak? Kalau dia mau datang, ibu aja udah hmmm hmm, enggak usah ibu rangkul aja, pangkat lo apa sih? Jenderal?” ungkapnya.

Megawati pun mengingatkan posisinya yang pernah menjabat Presiden ke-5 adalah Panglima tertinggi masa itu.

Sehingga, dia memperingati agar para aparat penegak hukum tetap netral jangan sampai melakukan intervensi.

“Eh jelek-jelek saya pernah panglima tertinggi lho, tidak pernah terhapus lho, karena saya disebut presiden kelima republik indonesia. Boleh dong sekali kali sombong, udah begitu saya pernah wapres lho, eh enak aja anak-anak saya terus mau kenapa sih kalian dibegitukan?” bebernya.

“Karena mereka takut kalah dan iya mereka pasti kalah oleh kita di dalam satu putaran, sanggup apa tidak? Eh awas lho kalau bohong lho nanti ibu liat di tempat coblos-coblos hati-hati kecurangan lho sekarang sudah pusing lho,” sambungnya.

"Saya enggak bisa melihat bahwa yang namanya kekuasaan itu dipergunakan untuk mengintimidasi yang sama-sama rakyat Indonesia. Yang mempunyai hak yang sama dalam hukum konstitusi kita yang dibuat oleh para pendiri dan pejuang kita," ujar Megawati.

Presiden kelima Republik Indonesia ini pun menyerukan supaya rakyat tidak takut akan intimidasi yang dilakukan aparat karena hukum semestinya melindungi segenap warga negara Indonesia.

"Siapa pun orangnya, kalau merasa sebagai warga negara Indonesia, maka sebenarnya kita tidak boleh dipecah-pecah hanya karena berkeinginan untuk melanggengkan kekuasaan," kata Megawati.

(*/tribun-medan.com/tribunnews.com/kompas.com)

Update berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter