Breaking News

Berita Viral

REAKSI Sri Mulyani Soal Hasto Tuding Pemerintah Potong Anggaran 5 Persen Demi Biaya Bansos Paslon 02

Menteri Keuangan Sri Mulyani memberi respons soal tuduhan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang menyebut pemerintah memotong anggaran 5 persen

HO
Menteri Keuangan Sri Mulyani memberi respons soal tuduhan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang menyebut pemerintah memotong anggaran 5 persen tiap kementerian untuk biaya bansos paslon 02.  

Total ada Rp 50,14 trilun anggaran yang dblokir. Hal ini dibenarkan oleh Menteri Keuangan RI Sri Mulyani

Sri Mulyani menjelaskan pemblokiran ini sebagai langkah pencadangan dengan cara memblokir sementara (automatic adjustment) anggaran kementerian dan lembaga (K/L) pada 2024.

Sri Mulyani melakukan pemblokiran sementara anggaran sebesar Rp 50,14 triliun.

Angka tersebut merupakan komulatif dari anggaran seluruh K/L yang diblokir, dengan porsi 5 persen dari setiap pagu anggaran belanja K/L.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro mengatakan, pelaksanaan automatic adjustment anggaran belanja K/L selaras dengan arahan Presiden Jokowi ketika menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2024.

Layaknya pelaksanaan auto adjustment tahun lalu, pencadangan anggaran disebut dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi geopolitik global.

"Yang dinamis berpotensi mempengaruhi perekonomian dunia," kata dia kepada Kompas.com, Jumat (2/2/2024).

"Sehingga perlu diantisipasi potensi atau kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi di 2024," sambungnya.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (2/2/2024) siang pukul 14.30 WIB. (Istimewa)
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (2/2/2024) siang pukul 14.30 WIB. (Istimewa) (istimewa)

Lebih lanjut Deni menjelaskan, automatic adjustment yang sudah diperkenalkan sejak 2022, merupakan salah satu kebijakan yang diambil pemerintah untuk merespons dinamika global.

Lewat kebijakan ini, pemerintah mendesain APBN untuk mampu memitigasi berbagai risiko.

Ia pun memastikan, dana yang diblokir sementara itu tidak diambil pemerintah.

Anggaran yang diblokir disebut tetap berada dalam DIPA masing-masing K/L, namun tidak bisa dibelanjakan langsung di awal tahun.

"Pada dasarnya, anggaran yang terkena automatic adjustment masih tetap berada di K/L," ucapnya.

Sebagai informasi, Kemenkeu pernah mengimplementasikan automatic adjustment pada 2022, di mana pada saat itu nilai anggaran yang diblokir sementara sebsar Rp 24,5 triliun.

Kebijakan itu kembali diimplementasikan pada 2023, dengan nilai sekitar Rp 50,2 triliun.

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved