KUBU AMIN dan Ganjar Ngaku Punya Bukti Kecurangan Pilpres, Gibran Tak Mau Kalah: Saya Juga Ada

TRIBUN-MEDAN.com - Kubu Anies Baswedan-Muhaimin dan kubu Ganjar-Mahfud tengah mengusut dugaan kecurangan dalam Pilpres 2024. 

Mereka telah mengantongi bukti kecurangan yang diduga dilakukan oleh pasangan calon Prabowo-Gibran. 

Ganjar yang mendapatkan perolehan paling rendah merasa tak percaya dengan hasil hitung cepat mau pun hasil yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU). 

Ganjar sempat menanyakan ke publik, apakah perolehan yang cuma 17 persen yang didapat percaya atau tidak. 

Ia merasa ada kongkalikong yang dilakukan kubu Prabowo-Gibran dengan penyelenggara pemilu. Selain itu, ia menduga keterlibatan Presiden Jokowi yang mendukung Prabowo-Gibran menjadi penyebab dugaan kecurangan. 

Sekarang Ganjar mengusulkan agar para anggota DPR RI yang berasal dari Partai koalisi Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud mengusulkan Hak Angket. 

Hak angket ini guna melakukan penyelidikan terkait dugaan kecurangan Pemilu 2024. 

Ganjar juga menilai pemanggilan terhadap para penyelenggara Pemilu untuk diminta pertanggungjawaban adalah bentuk fungsi kontrol dari DPR.

“Kalau ketelanjangan dugaan kecurangan didiamkan, maka fungsi kontrol enggak ada. Yang begini ini mesti diselidiki, dibikin pansus (panitia khusus), minimum DPR sidang, panggil, uji petik lapangan,” ujarnya.

Kendati demikian, Ganjar menyadari bahwa paslon nomor urut 3 tidak bisa sendirian mengajukan hak angket di DPR.

Mereka membutuhkan dukungan partai pendukung paslon nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar yakni Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Ganjar menjelaskan, dengan keterlibatan Partai Nasdem, PKS, PKB, serta PDI-P dan PPP, maka hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu dapat diwujudkan oleh lebih dari 50 persen anggota DPR.

"Makanya kita harus membuka pintu komunikasi dengan partai pendukung Anies-Muhaimin," kata Ganjar.

Menurut Ganjar, usulan untuk menggulirkan hak angket di DPR oleh partai pengusung Ganjar-Mahfud telah disampaikannya dalam rapat kordinasi Tim Pemenangan Nasional (TPN) pada 15 Februari 2024.

Pada kesempatan itu, Ganjar turut membeberkan ribuan pesan yang masuk dari relawan dan masyarakat berupa foto, dokumen, atau video atas berbagai dugaan kecurangan yang terjadi di Pilpres 2024.

Sependapat dengan itu, capres nomor urut 1 Anies Baswedan mengatakan, langkah melaporkan kecurangan pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 bukan untuk membolak-balikkan hasil pemilu.

Dia menegaskan kepada para simpatisannya, melaporkan kecurangan berarti memberikan perbaikan atas proses demokrasi di Indonesia.

"Saya bilang kemarin sama teman-teman, kalau kita menemukan penyimpangan, menemukan kekurangan, itu bukan soal mau membolak-balikkan hasil, ini bagian dari perubahan," kata Anies dalam siaran TikTok yang juga disiarkan di kanal YouTube pribadinya, Senin (19/2/2024).

"Kita ingin pemilu kita lebih baik lebih jujur, lebih bersih, lebih fair, lebih transparan, yang ujungnya kualitas demokrasi kita jadi lebih baik," sambungnya.

Anies mengatakan, pemilihan umum khususnya pemilihan presiden adalah proses demokrasi lima tahunan yang sangat penting.

Rakyat memiliki kesempatan lima tahun sekali untuk menentukan arah kebijakan negara sehingga jangan sampai ada gerakan yang mengganggu kesempatan tersebut.

"Jangan sampai itu terganggu, kita (harus) hormati," tuturnya. Namun, kata Anies, keterlibatan warga negara mengawal kebijakan negara tak berhenti pada pemilu.

Anies mengatakan, semua warga negara memiliki potensi besar, khususnya para simpatisannya untuk terus berperan melakukan perubahan.

"Jadi saya lihat anak-anak semua punya potensi besar untuk bisa berperan lebih banyak di antara pemilu. Pemilu itu lima tahun sekali, di antara keduanya itu ada peran teman-teman banyak sekali," kata dia.

"Kalau dalam satu kompetisi demokrasi, dampaknya pada kebijakan, jadi kita harus serius," tandasnya.

Gibran Ngaku Juga Punya Bukti Kecurangan Kubu AMIN dan Ganjar-Mahfud

Meski menang dalam versi hitung cepat, cawapres Gibran Rakabuming turut memiliki bukti dugaan kecurangan yang dilakukan kubu lawan.

Kendati demikian, Gibran tidak berencana untuk membawa bukti-bukti tersebut ke ranah hukum.

Hal itu disampaikan Gibran saat ditanya mengenai pernyataan Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Habiburokhman yang mengaku menemukan sejumlah dugaan kecurangan di masa tenang Pemilu 2024.

"Ya kita juga ada mengantongi beberapa," kata Gibran, Selasa (20/2/2024).

Gibran mengatakan pihaknya belum berencana menempuh jalur hukum untuk menindaklanjuti bukti-bukti tersebut untuk menjaga stabilitas politik.

Ia berharap elit politik dan tokoh-tokoh nasional tetap menjaga situasi aman dan tentram di tanah air.

"Yang jelas kita pengen suasana pasca-pencoblosan ini bisa adem, para tokoh, para pimpinan bisa kumpul lagi bersilaturahmi lagi," kata Gibran.

Ia pun menyinggung Bulan Ramadan yang akan segera tiba beberapa pekan mendatang.

"Bentar lagi sudah mau puasa, kita ademkan suasana toh ya," lanjutnya.

Gibran juga menegaskan saat ini proses penghitungan manual yang resmi masih berjalan di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Ia enggan menjawab saat ditanya kemungkinan melaporkan kubu lain ke Mahkamah Konstitusi terkait pelanggaran Pemilu.

Di samping itu, ia juga masih melanjutkan masa baktinya sebagai Wali Kota Solo.

"Halah, itu (melaporkan kecurangan) urusan nanti, santai aja. Sekarang kita fokus urusan pekerjaan yang ada sekarang," katanya.

Sebelumnya, Habiburokhman mengaku pihaknya menemukan dugaan kecurangan di masa tenang Pemilu 2024.

Dugaan pertama terjadi di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah.

Seorang anggota KPU Wonosobo diduga mengondisikan panitia pemilu dari tingkat kecamatan hingga TPS untuk memenangkan salah satu pasangan calon.

"Kami mendapat informasi terkait dugaan anggota KPU Kabupaten Wonosobo berinisial R mengondisikan panitia pemilihan kecamatan, PPK dan panitia pemungutan suara TPS ke salah satu paslon capres," kata Habiburokhman dalam konferensi pers, Jakarta, Senin (12/2/2024) malam.

Dalam dugaan ini, Habib mengaku pihaknya memiliki barang bukti berupa foto dan rekaman audio. Kasus tersebut juga telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Wonosobo.

Selain di Wonosobo, dugaan kecurangan juga ditemukan di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah terkait netralitas seorang anggota PPK.

Di Jawa Timur, dugaan kecurangan juga ditemukan di Kabupaten Malang. Habib juga mengaku mendapat laporan adanya dugaan politik uang di Jakarta Timur.

Habib mengatakan kasus-kasus tersebut kini sudah ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Baca juga: Wanita Nekat Tabrakkan Diri di Jalan Raya karena Stres Diperebutkan Dua Pria

Baca juga: LIVE SCTV Napoli Vs Barcelona Jam 03.00 WIB, Adu Tajam Khvicha Kvaratskhelia Vs Lamine Yamal

(*/tribun-medan.com)