MAHFUD Sudah Tanya ke Ganjar Soal Tuduhan Terima Gratifikasi dan Dilaporkan ke KPK: Enggak Ada Itu

TRIBUN-MEDAN.com - Mahfud MD telah menanyakan ke Ganjar Pranowo soal dugaan gratifikasi yang telah dilaporkan ke KPK. 

Ganjar Pranowo dilaporkan ke KPK atas tuduhan menerima suap dari Bank Jateng saat masih menajabat Gubernur Jateng. 

Cawapres nomor urut 3 ini mengungkapkan bahwa Ganjar membantah semua tuduhan itu. 

"Sejauh ini komunikasi saya dengan Ganjar, Ganjar (bilang) nggak, nggak ada itu," kata Mahfud usai olahraha di kawasan Jakarta Pusat pada Jumat (8/3/2024).

Ketika ditanya terkait pandangan sejumlah pihak yang memandang pelaporan Ganjar tersebut bersifat politis, Mahfud enggan berbicara banyak.

Ia mengaku tidak terlalu tertarik mengikuti soal itu.

"Ya terserah KPK saja. Saya enggak terlalu tertarik mengikuti itu karena situasi politiknya sedang ada di depan kita. Sehingga macam-macam nanti tafsirnya, saya tidak tahu," kata Mahfud.

Baca juga: Ketentuan Bobot Nilai SKB CPNS 2024 dan Pengolahan Hasil Gabungan Nilai SKD dan SKB

Baca juga: Jadwal Liga 1 Persib vs Persija, Prediksi Susunan Pemain, Head to Head Link Live Persib vs Persija

Baca juga: TEGAS! Mahfud MD Beberkan Perintah Megawati, Gulirkan Hak Angket Hingga Gugatan ke MK

Sebelumnya diberitakan KPK mengaku telah menerima laporan terkait dugaan penerimaan gratifikasi Direktur Utama Bank Jateng periode 2014 sampai 2023 Supriyatno dan Gubernur Jateng periode 2013 sampai 2023 Ganjar Pranowo.

Juru Bicara KPK Ali Fikri mengonfirmasi laporan yang diadukan Indonesia Police Watch (IPW).

"Setelah kami cek, betul ada laporan masyarakat dimaksud," kata dia kepada wartawan pada Selasa (5/3/2024).

Menyikapi adanya laporan ke KPK, mantan Gubernur Jawa Tengah sekaligus calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo membantah tegas keterlibatannya dalam kasus dugaan gratifikasi yang dilaporkan Indonesia Police Watch (IPW) ke KPK.

Ia nenegaskan tidak pernah menerima pemberian uang atau gratifikasi seperti yang dituduhkan oleh IPW.

"Saya tidak pernah menerima pemberian atau gratifikasi dari yang dia tuduhkan," katanya, dilansir WartakotaLive.com, Selasa (5/3/2024).

PDIP Anggap Sebagai Pembunuhan Karakter

PDI Perjuangan menilai tuduhan Ganjar Pranowo menerima suap dari Bank Jateng merupakan pembunuhan karakter. 

Apalagi isu ini muncul di tengah proses perhitungan hasil Pilpres. Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dinilai telah menjadi korban pembunuhan karakter. 

Hal ini diungkap oleh Politikus PDIP Deddy Sitorus. 

Ganjar dilaporkan ke KPK atas dugaan gratifikasi dan atau suap berupa cashback dari perusahaan asuransi.

Deddy menilai, laporan tersebut merupakan upaya pembunuhan karakter mantan Gubernur Jawa Tengah itu.

"Upaya pembunuhan karakter Mas Ganjar," kata Deddy kepada wartawan, Kamis (7/3/2024).

Deddy Sitorus, politisi PDI Perjuangan (INTERNET)
Dia juga curiga laporan tersebut sebagai upaya menekan Ganjar karena menggulirkan wacana hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024.

"Upaya menekan Mas Ganjar soal hak angket melalui isu hukum seperti dulu yang terjadi pada Anies Baswedan," ujar Deddy.

Selain itu, Deddy menganggap laporan ini upaya pengalihan isu soal lonjakan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang tak wajar.

Sebelumnya, KPK menerima laporan terkait dugaan penerimaan gratifikasi Direktur Utama Bank Jateng periode 2014-2023 Supriyatno dan Gubernur Jateng periode 2013-2023 Ganjar Pranowo.

Laporan itu diadukan oleh Indonesia Police Watch (IPW).

"Setelah kami cek, betul ada laporan masyarakat dimaksud," kata Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Selasa (5/3/2024).

Ali mengatakan, KPK bakal menindaklanjuti laporan tersebut.

"Kami segera tindaklanjuti dengan verifikasi lebih dahulu oleh bagian pengaduan masyarakat KPK," katanya.

Sementara, Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan, modus dugaan gratifikasi yang dilaporkan, yaitu berupa cashback.

"Jadi pertama (inisial) S, mantan Dirut Bank Jateng 2014-2023, kemudian juga GP," kata Sugeng kepada wartawan, Selasa (5/3/2024).

"IPW melaporkan adanya dugaan penerimaan gratifikasi dan/atau suap yang diterima oleh Direksi Bank Jateng dari perusahaan-perusahaan asuransi yang memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng. Jadi istilahnya ada cashback," imbuhnya.

Sugeng mengungkapkan, nilai cashback diperkirakan jumlahnya 16 persen dari nilai premi. Cashback 16 persen itu dialokasikan ke tiga pihak.

"Lima persen untuk operasional Bank Jateng baik pusat maupun daerah, 5,5 persen untuk pemegang saham Bank Jateng yang terdiri dari pemerintah daerah atau kepala-kepala daerah yang 5,5 persen diberikan kepada pemegang saham pengendali Bank Jateng yang diduga adalah kepala daerah Jawa Tengah dengan inisial GP," ucapnya.

Sugeng menyebut, pemegang saham pengendali Bank Jateng adalah Gubernur Jateng yang dalam periode itu adalah Ganjar Pranowo.

Sugeng menduga perbuatan itu dilakukan dalam kurun 2014-2023. Totalnya, menurut Sugeng, lebih dari Rp 100 miliar.

"Itu diduga terjadi dari 2014 sampai 2023. Jumlahnya besar loh kalau dijumlahkan semua mungkin lebih dari 100 miliar untuk yang 5,5 persen tuh. Karena itu tidak dilaporkan ini bisa diduga tindak pidana," imbuhnya.

(*/tribun-medan.com)