Sekjen PDIP Hasto Yakin Suara Ganjar-Mahfud Dikunci dan KPU Pura-Pura Tidak Tahu: Itu Sengaja

TRIBUN-MEDAN.com - KPU membantah tuduhan mengunci suara Ganjar-Mahfud dalam Pilpres 2024. 

Menanggapi hal ini Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto merespons bantahan Ketua KPU, Hasyim Asy'ari soal dugaan adanya algoritma untuk mengunci suara Ganjar-Mahfud.

Hasto mengukapkan bahwa KPU tidak tahu soal algoritma tersebut.

Bahkan dikatakan Hasto KPU pura-pura tidak tahu data soal berpindahnya IP address Sirekap.

"Inikan kekuatan di belakang KPU. KPU sendiri nggak tahu. Bahkan KPU pura-pura nggak tahu ketika IP Address-nya (Sirekap) dipindahkan," kata Hasto kepada awak media di Jakarta Pusat, Sabtu (9/3/2024).

Dikatakan Hasto bahwa KPU menyangkal hal itu.

Tetapi setelah ada bukti-bukti baru mengakui.

"Bagaimana mungkin data strategis menggunakan swasta, yaitu Alibaba. Dan ada kepentingan geopolitik terkait pertarungan antara AS dan China, sehingga ini sudah tidak benar semuanya," kata Hasto.

Baca juga: Suami Paksa Istrinya Punya Anak Keempat karena Malu Diejek Tak Punya Putra, Aksinya Dikritik

Baca juga: Sekolah ST Ignatius Adakan Kegiatan Stignas Entrepreneurship

Baca juga: Labura Hebat Tekuk PS Buana 5-1 dalam Laga Uji Coba

Atas hal itu, Hasto menilai cara-cara berpolitik tersebut tidak benar.

Sudah mereduksi kedaulatan sebagai bangsa.

"Ini yang harus kita koreksi. Maka ketika KPU mencoba membantah, pertama ketika Sirekap dimatikan alasan dari KPU hackers. Itu tidak terbukti, itu sengaja manual di shut down," tegasnya.

Diberitakan sebelumnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) merespons soal pernyataan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto terkait hasil Pilpres 2024.

Hasto sebelumya menyebut ada algoritma yang sengaja digunakan untuk menghalangi perolehan suara pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD hanya bisa menembus maksimal 17 persen.

Menurut Hasto, hal itu diketahui setelah berdiskusi dan berbincang dengan pakar teknologi informasi.

Ketua KPU, Hasyim Asy'ari membantah soal narasi adanya algoritma untuk mengunci suara salah satu pasangan calon (paslon) itu.

Hasyim menegaskan, persentase angka yang masuk ke KPU merupakan hasil perhitungan suara berjenjang dari tingkat TPS.

"Jadi kalau ada informasi, kabar atau pernyataan seperti itu, KPU membantah ya bahwa KPU tidak pernah mematok, tidak pernah mengunci, tidak pernah menargetkan partai tertentu, pasangan calon tertentu, sejak awal harus suaranya sekian, tidak ada."

"Jadi semuanya yang dihitung KPU berasal dari perolehan suara di TPS," kata Hasyim di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat (8/3/2024).

Hasto: Kalau Tak Dikritisi Hasilnya Bim Salabim

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa jika penyelenggaraan Pemilu 2024 tidak dikritisi maka yang tercipta adalah simsalabim hasil pemilu.

Mulanya Hasto merespon soal permintaan dari Koalisi Perubahan untuk buat perjanjian dengan PDIP terkait hak angket.

Ia mengatakan pihaknya memegang ideologi Pancasila dan kehidupan demokrasi menjadi perjanjian bersama.

"Kita sudah ada ideologi pancasila, sudah ada konstitusi, sudah nilai-nilai kehidupan yang baik tentang demokrasi yang seharusnya. Itu perjanjian kita," kata Hasto kepada awak media di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (9/3/2024).

Baca juga: Diduga Kerap Dijadikan Tempat Peredaran Narkoba, Kafe di Langkat Didemo Pemuda dan Remaja Masjid

Baca juga: 5 Tips Berpuasa yang Aman dan Nyaman untuk Penderita Diabetes

Sehingga ketika semua dalam kesadaran pemilu saat ini buruk dan brutal, kata Hasto. Pemilu dimana sumber daya negara, instrumen negara digunakan untuk memberikan keberpihakan kepada Prabowo-Gibran.

"Maka komitmen kita adalah nilai-nilai demokrasi itu, perjanjian kita adalah komitmen kerakyatan itu. Karena kalau ini tidak disikapi, buat apa pemilu yang akan datang," tegasnya.

Kemudian Hasto mengingatkan soal sejarah di Pemilu 1971 yang dinilainya sebagai pemilu brutal.

Pemilu tersebut dikatakan Hasto diwarnai dengan 'darah' yang melibatkan ABRI sebagai penopang utama kekuasaan.

"Lalu ketika kekuatan yang mengkoreksi itu dikalahkan. Yang menjadi basis penopang 27 tahun pemerintahan orde baru pasca pemilu 71. Kalau ini tidak kita kritisi, nanti pemilu tidak akan ada lagi, yang ada simsalabim hasil pemilu," tegasnya.

(*/tribun-medan.com)