Jusuf Kalla Ingatkan Bom Waktu di Pemerintahan Prabowo-Gibran Jika Masalah Politik Tak Diselesaikan

TRIBUN-MEDAN.COM - Berdasarkan hasil hitung cepat, paslon 02 Prabowo-Gibran unggul dalam perolehan suara pilpres 2024.

Namun, ada kekhawatiran bagi Wapres ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla (JK) di masa transisi pemerintahan Jokowi saat ini.

Pertama, soal masalah politik yang harus diselesaikan secara konstitusional bersama. Kedua, masalah ekonomi.

JK mengingatkan jangan masa-masa kelam di masa lampau terulang kembali. Seperti kejadian tahun 1998. Krisis ekonomi dan politik.

JK melihat meski sosok Prabowo Subianto dinilai berani, namun perlu memperhatikan gejolak yang terjadi di masyarakat.

Apalagi negara juga memiliki beban fiskal seperti bansos, subsidi bbm, pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) yang diperkirakan membutuhkan anggaran hingga 2.500 Triliun.

Sementara, penerimaan negara melalui pajak hanya sekitar 2.800 Triliun.

JK menilai ini seperti akan ada bom waktu yang terjadi. 

“Politik itu bisa diselesaikan satu hari, tapi masalah ekonomi tidak. Bom politik bisa dijinakkan, tapi bom ekonomi tidak,” pungkasnya.

Jusuf Kalla menuturkan tingkat kepercayaan rakyat begitu tinggi pada pemerintahan Soeharto, namun kondisi ini berbalik ketika di tahun 1998 terjadi krisis ekonomi.

JK mengingatkan untuk segera menyelesaikan segera masalah politik dan masalah ekonomi saat ini bersama-sama. 

“Kalau orang demo tapi bawa periuknya, sulit makan, apa yang terjadi?” katanya. 

Hal itu diungkapkan JK dalam acara ROSI yang tayang di Kompas TV, Kamis (7/3/2024).

"Saya tidak pesimis kepada masyarakat tapi saya pernah di pemerintahan juga di bisnis, mengerti angka-angka seperti itu menjadi masalah untuk pemerintah akan datang," ucap JK.

"Jangan pengalaman 98, 66. Krisis bangsa selalu terjadi apabila bersamaan krisis ekonomi dan politik bersama, jangan terjadi itu," sambung dia.

JK menyampaikan ini lantaran menilai bahwa masalah ekonomi ke depan yang dihadapi pemerintahan Prabowo-Gibran akan berat dan berpotensi menjadi bom waktu.

Terlebih, kata dia, masyarakat sudah biasa mendapatkan subsidi hingga bantuan sosial (bansos).

"Itu (subsidi hingga bansos) semua kira-kira saya hitung-hitung Rp 2.500 triliun, itu saja," ucap dia.

"Nah lain pihak, pajak kita berapa? Cuma Rp 2.800 triliun. Jadi bagaimana yang lain? Bagaimana ke daerah? Bagaimana garap pembangunan? Tidak ada lagi sumbernya. Ini sebenarnya kalau saya katakan, ini bom waktu yang akan terjadi," imbuh JK.

Meski begitu, JK mengakui, Prabowo adalah sosok yang berani dan mampu menyelesaikan masalah.

Namun, lanjutnya, dalam proses penyelesaian tetap akan ada perlawanan dari masyarakat.

"Akan sangat berat. Saya tahu Pak Prabowo orang berani ya. Boleh kalau dia berani menyelesaikan ini bisa jalan tapi rakyat akan tentu mengajukan perlawanan, yang sudah biasa mendapat bensin murah, listrik murah, BBM murah atau bansos yang banyak atau IKN," ucapnya.

Dia pun berpandangan Prabowo-Gibran kemungkinan tidak akan melanjutkan semua program dari Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Sebab, yang bisa melanjutkan program itu bukan individunya semata tetapi juga dilihat dari kemampuan ekonomi nasional.

"Yang melanjutkan bukan orang, kemampuan ekonomi nasional bisa enggak?" ujar dia.

"Karena ini semua terlanjut dibuat demikian rupa tanpa perhitungan yang baik, apa-apa subsidi, ada motor listrik subsidi, ada subsidi. Kemudian pajak terus dipotong, hilirisasi yang ugal-ugalan terjadi, terjadi khususnya nikel," sambungnya.

Selain itu, menurut JK, beban politik bisa diselesaikan dalam waktu singkat, tetapi jika terkait beban ekonomi akan berdampak panjang.

Oleh karenanya, ia juga menekankan agar persoalan politik yang ada saat ini bisa diselesaikan secara konstitusional.

(*/tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter