SETELAH KPU Umumkan Prabowo-Gibran Pemenang Pilpres 2024, Presiden Jokowi Langsung Ingatkan Hal Ini

Timnas AMIN, kata dia melihat proses pemilu tidak berjalan jujur dan adil sejak pencalonan Gibran. Kemudian setelah pendaftaran, kian bergulir dugaan kecurangan mulai dari pemberian bantuan sosial (bansos) yang masif hingga aparat pemerintah dan penyelenggara pemilu yang tidak netral.

Dugaan kecurangan ini dituangkan oleh Timnas AMIN ke dalam gugatan yang berisi hampir 100 halaman lebih. Sementara 190 pengacara disiapkan untuk menjadi kuasa hukum dalam persidangan nantinya.

Pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai kandidat calon wakil presiden jadi inti utama gugatan pemilu yang dilayangkan Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (TImnas AMIN) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Jadi yang kami sampaikan dalam naskah kami intinya adalah permasalahan pencalonan wakil presiden, calon wakil presiden di 02. Dari awal proses tersebut bermasalah,” kata Ketua Umum Tim Hukum Timnas AMIN, Ari Yusuf Amir di Gedung MK, Kamis (21/3/2024).

Lanjutan dari pendaftaran itu kemudian dirasa membawa dampak yang begitu luar biasa. Mengingat di satu sisi Gibran sendiri merupakan putra dari Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Dampak dari pendaftaran Gibran ini lah yang Timnas AMIN uraikan dalam sengketa yang pihaknya layangkan ke MK seperti pembagian bantuan sosial (bansos) yang begitu masif hingga aparat pemerintah serta penyelenggara pemilu yang tidak netral. “Jadi itu diganti siapa saja wakilnya, silakan. Mari kita bertarung dengan jujur, dengan adil, dengan bebas,” tuturnya. 

Dua menteri dari PKB dipanggil Presiden Jokowi

Menguatnya bargaining politik PKB ke MK ini setelah Presiden Jokowi memanggil dua menteri asal PKB, yaitu Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah serta Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (18/3/2024).

Pertemuan kedua menteri ini diyakini bagian dari upaya diplomasi politik Jokowi, di tengah keinginan PKB menggulirkan hak angket guna menyelidiki dugaan kecurangan pemilu di DPR.

Pertemuan ketiganya berlangsung selama satu setengah jam. Usai pertemuan, Abdul Halim menyatakan bahwa tidak ada pembahasan terkait rencana hak angket pemilu. "Enggak bahas itu (hak angket) sama sekali. Enggak ada pembahasan hak angket. Karena beliau (Presiden Jokowi) tahu, kami menghadap ini sebagai menteri," kata Abdul Halim.

Diketahui, Fraksi PKB telah mengambil inisiatif untuk menggugat pemilu ke MK dengan objeknya Gibran Rakabuming Raka dan menggulirkan hak angket guna menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Bahkan, Ketua DPP PKB Daniel Johan menyebut, sejauh ini sudah ada lima anggota Fraksi PKB yang telah menandatangani persetujuan untuk mendorong hak angket dibawa ke rapat paripurna DPR RI.

Terpisah, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Syaiful Huda tidak melihat pemanggilan dua menteri PKB ke Istana bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai tanda menggoda PKB agar tidak menggulirkan hak angket dugaan kecurangan pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

"Kalau konteksnya menggoda, saya kira enggak ya, karena hak angket terus bergulir," kata Syaiful Huda, Selasa (19/3/2024).

Dia menjelaskan bahwa pertemuan dua menteri PKB dengan Presiden Jokowi adalah peristiwa yang terpisah dengan rencana PKB menggulirkan hak angket di DPR.

Menurut Huda, kedua kader PKB yang menjadi menteri itu bertemu Presiden untuk membahas dan melaporkan bahwa keduanya kemungkinan menjadi anggota DPR periode 2024-2029.

"Karena memang mereka anggota kabinet aktif hari ini dan setahu saya beliau melaporkan terkait satu hal saja bahwa ketika mau pileg, mereka minta izin untuk kompetisi di dapil (daerah pemilihan) masing-masing. Pak Halim di dapil Jabar 7, Mbak Ida di Jakarta DKI 1, itu saja sih. Terus beliau berdua melaporkan (ke Presiden) bahwa terpilih, gitu," ujarnya.

Dengan demikian, Huda mengatakan, baik Abdul Halim maupun Ida Fauziyah melapor kepada Presiden tentang kemungkinan dilantik sebagai anggota DPR RI sebelum kabinet pemerintahan selesai.

Presiden Jokowi kirim pesan ke Cak Imin

Presiden Joko Widodo (Jokowi) terungkap menitip salam ke Ketum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin). Hal itu diungkap Kakak Cak Imin yang juga Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia, Abdul Halim Iskandar. Diketahui, Abdul Halim bertemu Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin (18/3/2024).

Abdul Halim menghadap Jokowi bersama Menteri Ketenagakerjaan sekaligus Ketua DPP PKB Ida Fauziah. Ia mengatakan dirinya menghadap Jokowi dalam rangka melaporkan capaian RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional). Selain itu, Abdul Halim dan Ida juga membahas capaian PKB di nasional, pengabdian, dan formula Pemilu di masa depan.

"Saya melaporkan terkait perkembangan dan capaian-capaian di Kemendes termasuk capaian RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional)," ujar Abdul Halim di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (18/3/2024).

Ida Fauziyah, kata Abdul Halim, menyampaikan hal yang sama. Dua kader PKB ini mengaku meminta waktu untuk menghadap Jokowi secara bersamaan agar lebih efektif.

"Sekaligus melaporkan dan menyampaikan terima kasih kepada Pak Presiden yang telah memberikan izin kepada saya dan Bu Ida sebagai kader PKB untuk nyaleg kemarin, dan kita secara tertulis mohon izin kemarin kita sekarang melaporkan alhamdulillah Bu Ida mendapatkan prestasi yang luar biasa, terpilih sebagai anggota DPR RI dari dapil DKI," kata Abdul.

4. Sikap PDI Perjuangan "manfaatkan" PPP

Di sisi lain, PDI Perjuangan menerima hasil pemilihan legislatif (Pileg) tetapi masih belum menerima hasil pemenang Pilpres 2024. 

PDIP juga siap membantu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang diumumkan KPU RI tidak lolos ke Senayan.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan partainya siap mendukung upaya Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menggugat hasil Pemilu 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Dari kami juga memberikan dukungan terhadap upaya PPP dalam melakukan gugatan ke MK,” kata Hasto dalam konferensi pers menyikapi hasil pemilu, Kamis (21/3/2024).

“Bahkan kami akan memberikan bantuan tidak hanya spirit, tetapi juga data-data yang diperlukan oleh PPP, karena C1 dari kami kan cukup lengkap.”

Ia mengatakan hal itu dilakukan agar keadilan ditegakkan, dan sejarah partai politik yang memiliki rekam jejak panjang itu tidak terhapus.

“Supaya keadilan ditegakkan. Jangan sampai karena operasi politik yang dilakukan, kemudian juga membuat partai yang merupakan tetangga kami, mempunya rekam jejak sejarah perjuangan yang panjang dihilangkan sejarahnya karena ambisi kekuasaan."

“Jadi jangan sampai sejarah partai Kabah ini dihilangkan karena mendukung Ganjar-Mahfud, ini sudah kebangetan,” tambah Hasto.

Sebelumnya, Politisi PDI Perjuangan (PDIP) Deddy Yevri Sitorus, mengindikasikan jika partainya menerima hasil Pileg 2024 tapi tidak dengan hasil Pilpres 2024.

Sebab, kata dia, tidak ada landasan moral untuk hasil Pilpres dipercaya.

Deddy mengatakan, jika Pileg tidak bisa dikaitkan dengan Pilpres dalam pelaksanaan pemilu. Apalagi, kata dia, operasi kecurangan di Pemilu 2024 hanya untuk memenangkan Pilpres.

"Kita melihat kecurangan yang masif mobilisasi yang masif itu untuk Pilpres itu real ya yang kita dapat. Jadi Pileg di mana ikut-ikutannya? Dalam rangka meloloskan dua parpol. Itulah yang menyebabkan kalau menurut kami crash yang namanya Sirekap," kata Deddy kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/3/2024).

"Jadi kalau orang mengkait-kaitkan apakah ada kaitannya dengan Pileg? Gak ada. Operasi kekuasaan kemarin untuk pemenangan Presiden,"tegasnya.

Ia pun menegaskan, jika indikasi tekanan lebih banyak di Pilpres ketimbang Pileg, sehingga tak ada landasan untuk menerima hasil Pilpres.

"Pileg itu ramai orangnya banyak pesertanya, tidak mungkin semua partai diancam semua caleg diancam, walaupun di kami banyak juga terjadi banyak juga yang dia presidennya nggak ngusung Pak Ganjar karena diancam misalnya, ada, tetapi kami tidak punya landasan moral untuk menerima hasil Pilpres yang ada sekarang. Itu tidak bisa,"ujarnya.

"Karena kami juga tidak melihat aparat yang turun di lapangan itu mengusung salah satu parpol. Kalau paslon Presiden yes itu ada di mana-mana ya," sambungnya.

Dalam konferensi pers yang sama dengan Sekjen PDIP Hasto Kristiyant , Anggota Mahkamah PPP Abdullah Mansur menegaskan, pihaknya belum menerima hasil Pemilu 2024 yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Kalau konteks pileg, walaupun katakanlah ini di luar forum, perlu disampaikan juga bahwa PPP sampai hari ini belum bisa dapat menerima hasil pengumuman tadi malam,” tegasnya.

“Dalam pandangan kami, itu baru pengumuman pihak KPU,  kami sudah dan sedang menyiapkan untuk melakukan hak konstitusional kami ke Mahkamah Kontitusi.”

Abdullah kemudian menjelaskan alasan PPP melakukan upaya tersebut karena ada perbedaan data hasil perolehan suara antara KPU dan internal partai.

“Kenapa kami melakukan itu? Karena hasil yang diumumkan tadi malam PPP di angka 3,87 persen itu, mengagetkan bagi kami karena hasil data yang ada di internal kami itu melampaui empat persen, bahkan itu di 4,04 persen.”

“Sekali lagi perlu ditegaskan bahwa konteks pileg PPP belum bisa menerima hasil pengumuman KPU tadi malam, dan kami akan mengambil hak konstitusional untuk melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi,” tegasnya.

Dalam konteks pilpres, kata dia, PPP tetap solid bersama Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Artinya, sambungnya, PPP ikut langkah yang diambil TPN.

“Termasuk hak konstitusional yang akan ditempuh di Mahkamah Konstitusi,” ujarnya  bersama Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto saat konferensi pers di Media Center Ganjar-Mahfud, Jakarta Pusat, Kamis (21/3/2024).

(*/tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter