Viral Medsos

KETIKA Partai Gelora Tolak PKS Bergabung KIM hingga Prabowo tak Hadiri Acara Halalbihalal PKS

Mahfuz Sidik sebut jika PKS menjadi bagian dari Koalisi Indonesia Maju, maka akan menjadi sinyal pembelahan antara PKS dengan massa ideologisnya.

Editor: AbdiTumanggor
HO
Partai Gelora kurang setuju Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju dalam koalisi Prabowo-Gibran. 

TRIBUN-MEDAN.COM - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) Mahfuz Sidik buka suara terkait wacana bergabungnya PKS ke kubu Koalisi Indonesia Maju (KIM).

Mahfuz Sidik sebut jika PKS menjadi bagian dari Koalisi Indonesia Maju, maka akan menjadi sinyal pembelahan antara PKS dengan massa ideologisnya.

"Jika sekarang PKS mau merapat karena alasan proses politik sudah selesai, apa segampang itu PKS bermain narasi ideologisnya? Apa kata pendukung fanatiknya? Sepertinya ada pembelahan sikap antara elite PKS dan massa pendukungnya," kata Mahfuz Sidik dalam keterangannya dikutip dari Wartakotalive.com, Minggu (28/4/2024).

Diberitakan sebelumnya, Partai Nasdem dan PKB terang-terangan menunjukkan sinyal mendekat ke Prabowo-Gibran selaku pemenang Pilpres 2024. Sedangkan, PKS menyatakan telah mengundang Prabowo sebagai presiden terpilih untuk hadir ke DPP PKS dalam waktu dekat dan memberikan ucapan selamat dan dukungannya langsung.

Terkiat wacana PK tersebut, Sekjen Partai Gelora, Mahfuz Sidik berujar bahwa selama masa kampanye Pilpres 2024, PKS melakukan serangan negatif secara masif kepada Prabowo-Gibran, terutama kepada Gibran Rakabuming Raka, WaliKota Solo dan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Seingat saya selama proses kampanye, di kalangan PKS banyak muncul narasi sangat ideologis dalam menyerang sosok Prabowo-Gibran," ujar Mahfuz Sidik.

Oleh karena itu, Mahfuz Sidik mengingatkan publik dengan narasi yang menurutnya muncul dari kalangan PKS.

Narasi itu adalah menganalogikan bahwa Nabi Musa tidak perlu berutang kepada Firaun, karena dahulu Anies Baswedan diusung menjadi calon Gubernur Jakarta pada 2017 oleh Partai Gerindra.

Mahfuz Sidik mengungkapkan, selama ini PKS kerap memunculkan narasi yang mengadu domba dan membelah masyarakat. Menurut dia, salah satu contohnya adalah cap pengkhianat kepada Prabowo karena bergabung dalam kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres KH Ma'ruf Amin pada 2019, yang menurutnya muncul dari PKS.

"Ketika pada 2019 Prabowo Subianto memutuskan rekonsiliasi dengan Jokowi, banyak cap sebagai pengkhianat kepada Prabowo Subianto. Umumnya datang dari basis pendukung PKS," jelas Mahfuz Sidik.

Mahfuz Sidik menegaskan, bahwa selama ini Jokowi dan Prabowo telah mengingatkan untuk tidak menarasikan membelah politik dan ideologi.

"Narasi-narasi yang beresiko membelah lagi masyarakat secara politis dan ideologis. Padahal itu yang sering diingatkan oleh Presiden Jokowi dan capres Prabowo," tutur Mahfuz Sidik.

Ahmad Syaikhu: Belum, Nanti Diputuskan Majelis Syuro

Di sisi lain, Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengatakan pihaknya belum bisa memastikan langkah PKS untuk masuk ke koalisi pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Belum, ini (PKS gabung koalisi) kan ranah Musyawarah Majelis Syuro, saya sangat menghormati, nanti itu akan diputuskan Majelis Syuro atau Badan Pekerja Majelis Syuro," ucapnya dalam halalbihalal dan syukuran HUT atau milad ke-22 PKS di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS, Jakartai Selatan, Sabtu (27/4/2024).

Syaikhu mengatakan pihaknya akan menghormati keputusan yang dibuat oleh Majelis Syuro.  "Jadi, saya sangat menghormati," imbuhnya.

Halaman
12
Sumber: Tribunnews
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved