RESPONS Khofifah Dikabarkan Ditawari Menteri Oleh Prabowo Subianto, Sukses Menangkan 02 di Jatim

TRIBUN-MEDAN.com - Khofifah Indar Parawansa dikabarkan mendapatkawan tawaran menteri dari Prabowo Subianto. Eks Gubernur Jawa Timur itu disebut dapat tawaran menteri pada pemerintahan Prabowo-Gibran kedepannya. 

Khofifah juga bagian dari tim kemenangan Prabowo-Gibran. Dia menjadi penentu kemenangan Prabowo-Gibran di Jawa Timur. 

Wanita yang sempat dikabarkan jadi kandidat cawapres ini memiliki potensi untuk menduduki jabatan menteri. 

Namun, Khofifah membantah mendapatkan tawaran jabatan menteri dari Prabowo. 

"Oh enggak ada (jadi menteri)," ucap Khofifah saat menghadiri acara halalbihalal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di kantor PBNU, Jakarta, Minggu (28/4/2024).

Khofifah menuturkan bahwasanya ia nantinya akan mengikuti kontestasi pemilihan gubernur (pilgub) Jawa Timur 2024. Nantinya ia bakal maju sebagai petahana.

"Dari awal sudah menyampaikan insya allah saya akan fokus di Jawa Timur timur aja, pokoknya untuk periode ini saya insyaallah akan mengikuti kontestasi pilgub Jawa Timur," ucapnya.

Lebih lanjut, Khofifah menghadapkan pihaknya akan mendapatkan dukungan dari masyarakat kali kedua. 

"Saya ingin melanjutkan tugas Jawa Timur, mudah-mudahan masyarakat Jawa Timur bisa memberikan dukungan," pungkasnya.

Baca juga: Timnas U23 Indonesia vs Uzbekistan di Semifinal Piala Asia, Ini Analisis Pengamat Sepakbola Sumut

Baca juga: Spesifikasi Vivo Y200i yang Diotaki Chipset Snapdragon 4 Gen 2

Baca juga: Syoknya Wanita Ini Temukan Videonya Tanpa Busana di iPad Keluarga, Rupanya Ayah Tiri Rekam Diam-diam

8 Parpol Rebutan Kursi DPR

Seperti biasa, setelah Pilpres berakhir, partai politik mulai menaruh perhatian pada jabatan menteri dan jabatan fungsional di kabinet. 

Prabowo Subianto sebagai pemenang di Pilpres 2024 bakal dihadapkan dengan pilihan berat. Didampingi Gibran Rakabuming, Prabowo harus menentukan nama-nama yang dapat mengisi jabatan menteri dan kepala instansi. 

Pilihan ini berat lantaran Prabowo merangkul semua partai politik (parlemen) masuk ke koalisinya. Kecuali PDI Perjuangan. 

Jika dihitung ada 8 parpol yang merebut jabatan menteri; Golkar, Gerindra, PAN, Demokrat, PPP, PKB, Nasdem, dan PKS. 

Aksi 'Sikut-sikutan' untuk mendapatkan jatah menteri ini bakal terlihat setelah Prabowo dilantik jadi Presiden pada 20 Okttober 2024 nanti. 

Kebijaksanaan Prabowo diuji dalam membagi jatah menteri di koalisi gemuk ini. 

Partai Nasdem, PKB, dan PKS menjadi parpol pendatang baru di Koalisi Indonesia Maju. Setelah kalah dalam Pilpres, mereka memutuskan merapat ke sang pemenang, Prabowo-Gibran. 

Ketua Umum Nasdem Surya Paloh telah menyatakan dengan resmi bahwa Nasdem mendukung Prabowo-Gibran di periode 2024 - 2029. 

Sikap Surya Paloh disambut baik oleh Prabowo. Prabowo berterima kasih dengan putusan Surya Paloh untuk membantunya di pemerintahan selanjutnya. 

Namun, bagaimana sikap Surya Paloh soal jatah menteri untuk Nasdem?

Surya Paloh, mengaku belum mendapatkan tawaran kursi menteri untuk partainya di kabinet Prabowo-Gibran mendatang.

Surya Paloh juga mengatakan, belum ada perbincangan apapun terkait tawaran berupa kursi menteri tersebut.

"Belum, belum. Belum ada (tawaran kursi menteri) dan kita tidak membicarakan hal itu," kata Surya Paloh, kepada wartawan di kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Sabtu (27/4/2024).

Ia menuturkan, internal Partai NasDem tidak memiliki masalah apapun terkait tawaran dari Prabowo-Gibran.

Surya menekankan, pihaknya merasa sadar diri bahwa NasDem baru bergabung ke koalisi Prabowo-Gibran setelah Pilpres 2024 usai.

"Dari internal enggak ada juga masalahnya. Memang kita menyadari, siapa kita?" tanya Surya.

Di sisi lain, PKB yang dipimpin Muhaimin Iskandar juga sudah menyatakan bergabung dengan Prabowo-Gibran. 

Muhaimin yang menjadi lawan Prabowo di Pilpres merapat setelah Nasdem menyatakan gabung ke Koalisi Prabowo-Gibran. 

Lantas apa yang diharapkan PKB? 

Prabowo mengaku bahwa PKB berniat untuk  gabung dengan pemerintahan setelah kalah di Pilpres 2024.  (HO)
Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengatakan bahwa dukungan partainya kepada pemerintahan Prabowo-Gibran tak bersyarat.

Dia pun menepis bahwa PKB telah melakukan pembahasan terkait pembagian kursi menteri dengan Prabowo.

"Tidak ada, tidak ada pembahasan bagi-bagi kursi menteri, dan dari dulu PKB setiap koalisi juga tidak pernah membahas syarat dan bagi-bagi kursi, demikian juga Pak Prabowo ketika ke PKB enggak ada," ucapnya, Jumat (26/4/2024).

Jazilul menyebut pertemuan Prabowo dengan Muhaimin hanya untuk menyatukan pemikiran terkait kondisi bangsa.

"Jadi hanya menyamakan kira-kira tantangannya ini kita harus bersama-sama menghadapinya kondisi ekonomi yang berat, kondisi perubahan global yang berat," ucapnya.

Menurut dia, penyusunan komposisi kursi menteri dalam kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang juga merupakan hak prerogatif dari presiden terpilih.

"PKB berpikir secara konstitusi saja, bahwa setelah Pak Prabowo dilantik memiliki hak preogratif untuk mengangkat menterinya, dan PKB akan menghormati hal itu untuk digunakan oleh Pak Prabowo sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Seperti yang disampaikan Pak Prabowo, bukan untuk partai, tapi untuk rakyat," katanya.

(*/tribun-medan.com)