INI REAKSI Gerindra Ketika Partai Gelora Menolak PKS Bergabung Koalisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

TRIBUN-MEDAN.COM - Partai Gerindra memberikan tanggapan setelah Partai Gelora menolak apabila PKS bergabung dengan koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran.

Melalui Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman, mengatakan akan ada titik temu.

"Kami yakin kalau kita bicara kepentingan bangsa dan negara maka akan ada titik temu," kata Habiburokhman, Selasa (30/4/2024).

Dia sendiri mengaku belum ada informasi dari Prabowo sebagai presiden terpilih soal kabinet pemerintahan ke depan. 

"Secara umum kami sadar betul rekan-rekan Partai Gelora sangat berkontribusi dalam pemenangan Prabowo-Gibran," kata dia.

Namun, Wakil Ketua Komisi III DPR RI itu menilai segala kepentingan dalam politik dapat dibicarakan dalam musyarawah mufakat.

"Dan kita tahu kontestasi kemarin memang cukup dinamis, tapi kami lihat semua hal bisa dimusyawarahkan antarsesama anak bangsa," pungkasnya.

Partai Gelora Kurang Setuju

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Gelora Mahfuz Sidik menolak PKS yang hendak bergabung ke pemerintahan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka.

Mahfuz bicara soal PKS yang selalu memainkan narasi ideologisnya melawan pemerintah, termasuk kepada paslon Prabowo-Gibran.

"Apa kata pendukung fanatiknya? Sepertinya ada pembelahan sikap antara elite PKS dan massa pendukungnya," kata Mahfuz dalam keterangannya, Senin (29/4/2024).

Mahfuz juga mengungkit serangan PKS kepada Prabowo-Gibran yang sangat ideologis dan menyerang sosok Presiden dan Wapres terpilih tersebut.

"Seingat saya selama proses kampanye, di kalangan PKS banyak muncul narasi sangat ideologis dalam menyerang sosok Prabowo-Gibran," kata Mahfuz.

Mahfuz lalu mengingatkan publik dengan narasi yang pernah muncul dari kalangan PKS.

Menurutnya, PKS selama ini kerap memunculkan narasi yang mengadu domba dan membelah masyarakat.

"Ketika pada 2019 Prabowo Subianto memutuskan rekonsiliasi dengan Jokowi, banyak cap sebagai pengkhianat kepada Prabowo Subianto. Umumnya datang dari basis pendukung PKS," tandasnya.

Baca juga: PKS Niat Gabung Koalisi Prabowo: Golkar Anggap Sensitif, Gelora Tegas Tolak, PSI Sebut Tak Sehat

Baca juga: Partai Gelora Tolak PKS Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Dulu Paling Getol Serang Prabowo Kini Merapat

Baca juga: KETIKA Partai Gelora Tolak PKS Bergabung KIM hingga Prabowo tak Hadiri Acara Halalbihalal PKS

Prabowo tengah berupaya merangkul rival politiknya

Diberitakan sebelumnya, Prabowo Subianto tengah berupaya merangkul rival politiknya untuk bergabung dengan pemerintahannya lima tahun ke depan, periode 2024-2029.

Sejak awal pemilu, ada 9 partai yang mengusung Prabowo-Gibran. Sembilan partai itu adalah Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, PAN, PBB, PSI, Prima, Partai Gelora, dan Partai Garuda.

Terbaru, setelah MK dan KPU RI ditetapkannya sebagai presiden terpilih, Prabowo berkunjung ke kantor DPP PKB di Jakarta Pusat.

Di situ, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menyatakan PKB mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran.

“Saya rasa sudah tidak perlu dijawab, sudah cetho (jelas mendukung Prabowo-Gibran),” ujar Muhaimin kepada awak media di Kantor DPP PKB, Senen, Jakarta, Kamis (25/4/2024) malam.

Secara terpisah, Partai Nasdem juga sudah mendeklarasikan mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh seusai bertemu Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Kamis (25/4/2024) sore.

Sementara itu, PKS menjadi satu-satunya parpol pengusung Anies Baswedan dan Muhaimin dalam Pilpres 2024 yang belum menentukan sikap politiknya ke depan.

Baca juga: KETIKA Partai Gelora Tolak PKS Bergabung KIM hingga Prabowo tak Hadiri Acara Halalbihalal PKS

Baca juga: Partai Gelora Tolak PKS Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Dulu Paling Getol Serang Prabowo Kini Merapat

Prabowo-Gibran mulai menyusun kabinetnya

Bergabungnya rival politik, dipastikan akan berdampak pada penyusunan kabinet Prabowo-Gibran yang akan dipakainya selama periode 2024-2029.

Kabinet dan susunan menteri ini kini masih menjadi PR bagi Prabowo dan Gibran. Prabowo dan Gibran tinggal menunggu pelantikannya yang dijadwalkan pada 20 Oktober mendatang.

Terkait siapa saja yang akan dijadikan menteri oleh Prabowo-Gibran, masih tanda tanya.

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming mulai menyusun kabinet.

Dia mengatakan Prabowo dan Gibran sedang mengutak-atik susunan menteri yang akan membantunya di pemerintahan mereka.

"Sudah diutak-atik, sudah dirancang," kata Muzani di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan, Kamis, (25/4/2024).

Muzani mengatakan menteri yang dipilih akan disesuaikan dengan kebutuhan pemerintahan yang akan datang.

Dia bilang kebutuhan pemerintahan yang akan datang amat bergantung pada perencanaan program kerja yang akan dijalankan Prabowo-Gibran.

"Sehingga itu sedang di-breakdown oleh presiden terpilih Prabowo Subianto dan wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka," ujar Muzani.

Penyusunan kabinet tersebut dilakukan setelah Prabowo dan Gibran ditetapkan menjadi presiden dan wakil presiden terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Rabu, (24/4/2024).

Di sisi lain, Prabowo sebagai presiden nantinya memiliki hak prerogatif untuk menentukan siapa saja pembantunya di kabinet.

Inilah susunan menteri transisi di Kabinet Prabowo-Gibran yang beredar di media sosial:

Susunan Kabinet Pemerintahan Prabowo -Gibran Periode 2024-2029

Menko Bidang Perekonomian: Dr. Airlangga Hartarto

Menko Bidang Pangan, Gizi & Pembangunan Manusia: Erick Tohir

Menko Bidang Energi, Investasi dan Lingkungan Hidup: Dr.(HC) Ir. Hatta Rajasa

Menko Bidang Politik,Hukum dan Keamanan: Jend. Pol (Purn) Prof. Drs. H. M. Tito Karnavian, PA, MA, Ph.D

Menteri Pertahanan: Letjen TNI (Purn) Syafrie Samsudin

Wakil Menteri Pertahanan: Letjen TNI (Purn) M. Herindra

Menteri Sekretaris Negara: Ahmad Muzani, S.Sos.

Wakil Menteri Sekretaris Negara: Dr. Nezar Patria

Menteri Sekretaris Kabinet: Rosan Roeslani

Menteri Dalam Negeri: Prof. Sufmi Dasco

Menteri Luar Negeri: Dr. H. Fadli Zon, SS, M.Sc

Wakil Menteri Luar Negeri: Teuku Riefki Marsya

Menteri Pariwisata & Ekonomi Kreatif: Joko Santoso

Wakil Menteri Pariwisata & Ekonomi Kreatif: Helmi Yahya

Menteri Agama: Yaqut Cholil

Wakil Menteri Agama: Prof. Asep Saepudin Jahar.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia: Prof.Dr.Yusril Mahendra

Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia: Dr. Hotman Paris Hutapea

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, dan Teknologi: Prof. Dr. Arif Satria, SP, M.Si.

Wakil Menteri Pendidikan, Kebudayaan, dan Teknologi: Dr. Ace Hasan Syadely

Menteri Kesehatan dan Badan Gizi: Dr.Terawan

Wakil Menteri Kesehatan dan Badan Gizi: Dr.Benny Oktavianus

Menteri Sosial, Kesejahteraan, Perempuan dan Anak: Rahayu Saraswati

Wakil Menteri Sosial, Kesejahteraan, Perempuan dan Anak: Grace Natalie

Menteri Riset & Kepala BRIN: Prof. Dr. Jend. TNI ( Purn) Dudung Abdurachman

Menteri Ketenagakerjaan: Dr. H. Ahmad doli Kurnia Tanjung, S.Si, M.T.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan: Dr. Agus Jabo

Menteri Perindustrian: Dr. Agus Gumiwang Kartasasmita

Wakil Menteri Perindustrian: Haris Rusly Moti

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral: Ir. Rauf Purnama

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral: Prof.Dr.Oki Muraza

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat: M.Ridwan Kamil

Menteri Perhubungan: Dr. HC. Iqnatius Jonan SE, MA.

Menteri Keuangan dan Kepala Bapenas: Sri Mulyani Indrawati, SE, M.Sc, Ph.D

Wakil Menteri Keuangan dan Kepala Bapenas: Kartika Wirjoatmodjo

Menteri Investasi: Bahlil Lahadalia

Menteri Komunikasi, Informatika & Digital: Budi Arie Setiadi

Wakil Menteri Komunikasi, Imformatika & Digital: Drs. Kaylani, SH. MH.

Menteri Perdagangan: Dr. Zulkifli Hasan

Menteri Pertanian: Andi Amran Sulaiman

Menteri Lingkungan Hidup: Budisatrio Djiwandono

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi: Mayjen TNI ( Purn) Bambang Eko S

Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi: Habiburokhman

Menteri Desa, Daerah Tertinggal & Transmigrasi: Dr. Budiman Sudjatmiko

Wakil Menteri Desa, Daerah Tertinggal & Transmigrasi: Drs. Firdaus, M.Si.

Menteri Tata Ruang, BPN & Kehutanan: Agus Harimurti Yudhoyono

Wakil Menteri Tata Ruang, BPN dan Kehutanan: Raja Juli Antoni

Menteri BUMN: Ir.Sakti Wahyu Trenggono

Wakil Menteri BUMN: T.Helmi

Menteri Kelautan dan Perikanan: TB Heru Rahayu

Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan: M. Riza Damanik

Menteri Pemuda & Olahraga: Dito Ariotedjo

Menteri Muda Pemuda & Olahraga: Arief Rosyid Hasan

Menteri Koperasi, UMKM & Pasar Tradisional: Maruarar Sirait

Wakil Menteri Koperasi, UMKM & Pasar Tradisional: Sudaryono

Menteri Sekretaris Pengendalian Pembangunan: Roberto Lumbun Gaol

Kepala BIN: Letjen. (TNI) I. Nyoman Cantiyasa

Kepala Badan Pangan Nasional: Arief Prasetyo Adi

Kepala Badan Gizi Nasional: Prof. Dadan Mindayana

Kepala Badan Penerimaan Negara: Prof.Dr.Bambang Brodjonegoro

Kepala Staf Kepresidenan: Nusron Wahid

*) Terkait susunan kabinet Prabowo-Gibran yang berdedar di media sosial ini, belum ada keterangan dari pihak Prabowo-Gibran maupun dari TKN Prabowo-Gibran.

Syarat jadi menteri di kabinet Prabowo-Gibran

Sekjen Gerindra Ahmad Muzani menjelaskan syarat untuk menjadi calon menteri yang duduk di pemerintahan presiden-wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

“Syarat untuk bisa menjadi menteri dalam kabinet Prabowo-Gibran adalah mereka orang yang mengetahui, memahami dan menyetujui program presiden baik yang dikampanyekan ataupun yang dibicarakan dalam debat presiden dan wakil presiden,” kata Muzani di gedung DPR, Jakarta, Kamis (18/4/2024).

Kata Muzani, memahami dan menyetujui program Prabowo-Gibran adalah sebuah keharusan bagi para calon menteri. “Dia akan melaksanakan program kerja dari kebijakan presiden, bukan kebijakan menteri. Kebijakan menteri sebagai elaborasi atau penterjemahan dari kebijakan presiden,” tutur Muzani.

Presiden Jokowi siapkan transisi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menyiapkan transisi Kabinet Indonesia Maju ke pemerintahan selanjutnya menyusul penetapan capres-cawapres 2024 terpilihPrabowo-Gibran.

"Pemerintah mendukung proses transisi dari pemerintahan sekarang ke nanti pemerintahan baru," kata Jokowi di SMKN 1 Rangas, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, Selasa (23/4/2024).

Presiden Jokowi menyatakan menghormati putusan MK yang bersifat final dan mengikat.

Diketahui, dalam putusannya MK menolak seluruh gugatan hasil Pilpres 2024 yang diajukan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Dengan demikian, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sah menjadi pemenang Pilpres 2024 seperti hasil hasil penghitungan KPU RI.

(*/Tribun-medan.com/TribunNewsmaker/Tribun Timur)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter 

Artikel sebagian diolah dari Tribunnews.com