TAGIH Janji dan Bawa Sertifikat Seleksi Kompetensi PPPK, Guru Honorer Geruduk Kantor Bupati Langkat

TRIBUN-MEDAN.com, LANGKAT - Para guru honorer yang dicurangi saat seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2023 kembali menggeruduk Kantor Bupati Langkat di Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Rabu (8/5/2024).

Guru-guru honorer ini datang menagih janji Pj Bupati Langkat, Faisal Hasrimy atas hasil investigasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Langkat, soal kecurangan seleksi PPPK.

Mereka juga mempertanyakan sikap BKD Langkat yang dikabarkan telah menandatangani kontrak guru honorer yang lulus seleksi tahun 2023.

Tak hanya itu, mereka meminta penjelasan Pj Bupati Langkat, Faisal Hasrimy tekait pemecatan guru honorer SDN 050666 Lubuk Dalam bernama Anggie Ratna Fury Putri yang dipecat oleh kepala sekolahnya bernama Tasni.

Pada aksi kali ini sedikit berbeda dengan aksi sebelumnya. Guru honorer ini masing-masing membawa Sertifikat Seleksi Kompetensi PPPK tahun 2023 kemarin.

Tampak tulisan di sertifikat tersebut, uraian nilai asli ujian CAT BKN yang diperoleh masing-masing guru honorer.

Seperti sertifikat milik guru honorer Dinda Lestari. Ia memperoleh nilai 601 dengan artinya lulus mutlak. Dan nilai yang diperoleh Dinda itu, menjadi nilai tertinggi ujian CAT BKN se-Kabupaten Langkat.

Namun ia malah tak lulus dan nilainya berkurang, usai nilai Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (SKTT)nya rendah.

"Kami datang kesini menagih janji hasil investigasi yang dilakukan Pemkab Langkat soal kecurangan seleksi PPPK," ujar Koordinator Aksi, Irwansyah.

"Jangan jadi pejabat yang janjinya busuk," teriak para guru.

Sekitar 30 menit menggelar aksi di depan Kantor Bupati Langkat, para guru honorer ini pun dipersilahkan masuk untuk menemui Pj Bupati Langkat, Faisal Hasrimy.

Pj Bupati Langkat, Faisal Hasrimy menjawab janji yang ditanggih para guru honorer yang menggruduk kantor Bupati Langkat terkait hasil investigasi kecurangan seleksi PPPK guru tahun 2023.

"Kita tidak melakukan investigasi, kita melakukan pemeriksaan secara khusus sesuai dengan arahan inspektorat provinsi, hasilnya sudah kami serahkan," ujar Faisal, Rabu (8/5/204).

Lanjut Faisal, hasil pemeriksaan secara khusus kecurangan seleksi PPPK guru, juga sudah dijelaskan ke Pj Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Hassanudin.

"Kami juga sudah menyampaikan hasil pemeriksaan dari Ombudsman Perwakilan Sumut. Dan itu juga sudah kami sampaikan ke bapak Pj Gubernur," ujar Faisal.

"Ada lima rekomendasi yang disampaikan Ombudsman. Itu juga kami masukkan ke dalam surat yang kami serahkan langsung ke Bapak Pj Gubernur," sambungnya.

(cr23/tribun-medan.com)