Pilkada Siantar, Himapsi Soroti Bakal Calon Tak Pernah Lapor Harta Kekayaan, Integritasnya Diragukan

TRIBUN-MEDAN.com, SIANTAR - Menjelang kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan diselenggarakan pada November 2024 mendatang, beberapa bakal calon kontestan kian muncul dengan berbagai jargon yang diusung.

Jargon-jargon itu pun ditampilkan di ruang publik bahkan laman media sosial.

Menilik suhu politik di Kota Pematang Siantar khususnya, gairah masyarakat belum juga melihat sosok yang benar-benar serius untuk bisa mengimbangi sang petahana yaitu dr Susanti Dewayani SpA.

Hampir semua yang menyebutkan dirinya Bakal Calon Wali Kota datang dari berbagai latar belakang berbeda. Misalnya, Mangatas M Silalahi, anggota legislatif terpilih yang periode sebelumnya juga adalah salah satu unsur pimpinan DPRD Kota Pematang Siantar.

Selain nama di atas, masih dari riwayat karirnya dari anggota legislatif tingkat Provinsi Sumut yakni dr Tuahman Purba. Ada juga dari akademisi seperti Dr (Cand) Hendra Simanjuntak. Kemudian ada nama Kombes Pol Marudut Liberty Panjaitan SIK MH yang masih aktif di dunia kepolisian.

Nama-nama di atas tadi turut meramaikan kontestasi Pilkada di Siantar. Dan masih ada beberapa nama yang masuk radar bursa bakal calon.

Menanggapi beberapa nama bakal calon kepala daerah di atas, Ketua Himapsi (Himpunan Mahasiswa dan Pemula Simalungun) Kota Pematang Siantar, Dedi Wibowo Damanik, mengatakan semuanya ibarat sedang menunjukkan tangan ke atas.

"Banyak poster (Bacawalkot) di ruang publik. Belum tahu juga ya, siapa tahu ingin tunjuk tangan aja supaya dilirik," katanya sambil tertawa.

Ketika ditanya dari beberapa nama bakal calon, Dedi mengamati langkah M Liberty Panjaitan yang juga pernah 5 tahun lalu menjabat sebagai Kapolres Simalungun memiliki pengalaman yang cukup.

"Tapi, tak bisa itu saja. Masyarakat juga mencari yang berintegritas dan terpercaya. Seingat saya, sejak jadi Kasat hingga menjabat sebagai di Polda Kepri, beliau sudah apa belum melaporkan harta kekayaannya (LHKPN) ke KPK?," tanya Dedi.

Sebagai pejabat publik, kata Dedi, seharusnya mengikuti sistem yang berjalan di Negara Indonesia.

"Masih hal kecil berbicara kejujuran dan transparansi, sosok Liberty Panjaitan kita lihat dululah," katanya.

Lanjutnya, LHKPN adalah salah satu sarana menunjukkan integritas diri sebagai seorang pejabat yang mengedepankan kejujuran dan transparansi.

"Kalau diusung partai atau jalur perseorangan dan sah sebagai calon, saya rasa masyarakat Siantar sudah lebih teliti ya untuk memilih. Bayangkan saja apa jadinya kalau memilih yang tak berintegritas, wah bisa-bisa auto pilot lagi ini seperti yang sebelum-sebelumnya," ujar Dedi.

(alj/tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter   dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan