Pj Gubernur Sumut Dorong Pengendalian Inflasi Komoditas Pangan Antar Daerah

TRIBUNMEDAN.COM, MEDAN - Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara, Hassanudin menyaksikan penandatangan kesepakatan kerja sama antardaerah (KAD) Pemerintah Kabupaten Karo, Langkat dan Dairi.

Kegiatan ini dalam rangka pengendalian inflasi komoditas pangan.

"KAD merupakan inovasi yang sangat baik. KAD sebagai upaya kita Bersama pengendalian inflasi di daerah masing-masing," kata Hassanudin saat penandatanganan kesepakatan KAD antara Pemerintah Kabupaten Karo, Langkat dan Dairi di ruang rapat 2 Kantor Gubernur, Jalan Diponegoro, Senin (13/5/2024).

Baca juga: Pj Gubernur Sumut Ikuti Rakor Inflasi Daerah bersama Mendagri, Berikut Arahan Pemerintah Daerah

Menurutnya, Kerjasama antardaerah memungkinkan ketiga daerah saling memenuhi kebutuhan bahan pangan pokok di ketiga daerah tersebut.

Ada tiga bahan pokok yang dikerjasamakan antara lain cabai merah, ikan beku dan telur ayam ras.

Pengendalian inflasi di Indonesia memerlukan upaya keras. Hassanudin mencontohkan Singapura, yang hanya memikirkan bagaimana menekan harga.

Beda dengan Indonesia, yang juga harus memikirkan kepentingan petani dan masyarakat konsumen juga.

“Petani dan konsumen ini harus kita pikirkan juga. Oleh sebab itu, kita memerlukan upaya keras dan ekstra, inilah peran kita pemerintah dalam menerjemahkan keinginan masyarakat tersebut,” ujar Hassanudin.

Selain KAD, Hassanudin juga menyampaikan beberapa upaya lain terkait pengendalian inflasi pada Bupati Karo Cory Sebayang, Pj Bupati Langkat Faisal Hasrimi.

Dan Pj Bupati Dairi Charles Lamhot Bantjin.

Hassanudin menyoroti mengenai pentingnya daerah memiliki cold storage besar untuk menampung hasil pertanian dan perkebunan rakyat.

“Ke depan kita perlu cold storage, untuk itu kita siapkan listrik dan sebagainya, kalau ada cold storage, saat panen melimpah bisa kita tampung dan buat produk turunannya,” ujar Hassanudin.

Hassanudin juga meminta para kepala daerah yang hadir, untuk terus mencermati arahan-arahan dari Pemerintah Pusat yang disampaikan setiap minggu.

Dengan mencermati, para kepala daerah nantinya bisa mendiagnosa permasalahan yang terjadi, khususnya terkait inflasi.