PAN Klaim Dapat Jatah 4 Menteri dan Wakil Menteri, Tak Mau Jika Partai Baru Gabung Dapat 3 Menteri

"Kalau PAN itu memang sudah harus dapat mestinya. Dalam sistem demokrasi yang ada di Indonesia wajar kalau misalnya dapat, persoalannya apakah 4, 5, 6 diserahkan ke Pak Prabowo," kata dia.

Kendati demikian, Saleh menekankan bahwa partainya tidak pernah menekan dan mengintervensi Prabowo terkait struktur kabinet.

Ia mengatakan, porsi kursi yang didapatkan oleh masing-masing partai politik pendukung adalah hak prerogatif Prabowo sebagai presiden terpilih.

"Kalau kami menekan, memaksa, angka, dan seterusnya, berarti kami tidak berkomitmen menegakkan hak dan kedaulatan presiden sebagai presiden terpilih yang memiliki hak prerogatif itu," ujar Saleh.

Saleh pun mengingatkan bahwa jumlah kementerian di pemerintahan Prabowo-Gibran masih belum jelas karena ada revisi UU Kementerian Negara untuk menambah jumlah menteri di kabinet.

"Jadi Prabowo sendiri masih nyusun nih, 'oh saya butuh kementerian bidang pertanian sekian orang, bidang pendidikan ini, bidang kesehatan ini, bidang pangan ini, bidang apa'. Kan masih disusun, kira-kira begitu," kata Saleh.

Sebelumnya, PAN juga tengah menyiapkan sosok Ketua DPW PAN DKI Jakarta Eko Patrio untuk menjadi menteri di kabinet Prabowo-Gibran.

Ketua Fraksi DPR PAN Saleh Daulay menjelaskan, PAN baru menyiapkan nama lantaran belum mengetahui posisi menteri apa yang akan diberikan Prabowo kepada PAN.

"Politik itu dinamis. Penyusunan kabinet masih dalam proses. Partai-partai pendukung belum mengetahui posisi yang ditawarkan. Masih menunggu komposisi yang mungkin sedang difinalisasi," ujar Saleh dalam keterangannya, Minggu (5/5/2024).

"Dalam konteks itu, PAN belum tahu secara khusus apa posisi yang akan diamanahkan. Karena itu, PAN hanya menyiapkan nama kader-kader yang dinilai sanggup untuk masuk kabinet. Salah satunya, Eko Patrio," sambungnya.

Sementara, Eko mengaku akan mengikuti arahan partainya usai disebut akan disiapkan menjadi salah seorang menteri di kabinet yang akan datang.

Anggota Komisi VI DPR ini menegaskan bahwa Prabowo Subianto memiliki hak prerogratif sebagai presiden untuk menentukan jajaran para menteri anggota kabinetnya.

"Jadi saya ikut partai saja, saya ikut perintah Pak Zulkifli saja ya. Jadi yang punya wewenang penuh itu kan yang punya hak prerogatif kan bapak presiden, pengusulnya adalah salah satunya adalah para ketua-ketua," ujar Eko, Selasa (14/5/2024).

(*/tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter   dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan 

Artikel telah tayang di Kompas.com