SIAPA Ibu Nayunda Nabila? Disebut SYL Berjasa dalam Karirnya, Bayari Cicilan Apartemen Sang Biduan

"Saudara tulis apa (di kontak telepon?)" cecar Hakim.

"Nggak di-save dulu. (Tapi setelahnya) ditulis PM," aku Nayunda.

Dibayari Cicilan Apartemen

Di kesempatan yang sama, Nayunda juga menceritakan ia pernah meminta tolong pada SYL agar membayarkan cicilan apartemennya.

Nayunda mengatakan, permintaan itu disampaikan secara langsung kepada SYL.

"Saya pernah minta tolong langsung ke Pak Menteri," ungkap Nayunda.

"Apa yang Saudara minta tolong ke Pak Menteri?" tanya Hakim.

"Untuk pembayaran cicilan apartemen sih, Pak, saat itu," jawab Nayunda.

Nayunda kemudian menambahkan, SYL langsung men-transfer sejumlah uang kepadanya untuk membayar cicilan apartemen.

Baca juga: SOSOK Pasutri Kompak Curi Kotak Amal, Ngaku Kepepet Beli Susu Anak, Masih Berusia 18 Tahun

Ia menduga uang yang di-transfer kepadanya adalah uang pribadi SYL.

"Setahu saya uang pribadi karena dikirim langsung (ke rekening saya)," aku Nayunda.

Saat ditanya Jaksa Penuntut Umum (JPU) soal total cicilan apartemen yang dibayarkan SYL, Nayunda mengaku senilai Rp29,4 juta.

Tetapi, menurut Nayunda, uang itu telah disita Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Kemudian, yang apartemen, itu termasuk yang sudah dikembalikan?" tanya JPU.

"Dari situ, kayaknya setengahnya deh," jawab Nayunda.

"Berapa nilainya sih untuk saksi membayar cicilan apartemen itu?" cecar JPU.

"Rp29,4 juta. Itu nominalnya cicilannya Rp29,4 juta," ucap Nayunda.

Sebagai informasi, SYL saat ini didakwa menerima gratifikasi di lingkungan Kementan selama periode 2020-2023 dengan nilai mencapai Rp44,5 miliar.

Uang itu diperoleh SYL dengan cara mengutip dari pejabat Eselon I di lingkungan Kementan.

Dalam menjalankan aksinya, SYL dibantu oleh ajudannya, Muhammad Hatta, dan mantan Sekretaris Jenderal Kementan, Kasdi Subagyono.

Atas perbuataannya, para terdakwa dijerat dakwaan pertama:
Pasal 12 huruf e juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dakwaan kedua:
Pasal 12 huruf f juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dakwaan ketiga:
Pasal 12 B juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

(*/tribun-medan.com)

Baca juga: Pemain Indonesia di Serie A Italia Kesulitan karena Regulasi, Masa Depan Jay Idzes jadi Sorotan

Baca juga: Jalani Sidang Perdana, Bupati Labuhanbatu Nonaktif Erik Ayun-ayunkan Kaki Saat JPU Baca Dakwaan

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter   dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan