Pemkab Madina Raih WTP dari BPK, Wakil Bupati: Berkat Kerja Keras Semua Pihak

TRIBUNMEDAN.COM, MEDAN - Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Madina) kembali meraih prestasi dengan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Opini WTP ini diraih berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK Sumut atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2023.

“Ini kita bangga, namun tidak berpuas diri. Maka dari itu, kami atas nama Pemkab Madina mengucapkan terimakasih kepada seluruh jajaran pemerintah daerah termasuk lembaga legislatif,” ujar Wakil Bupati Mandailing Natal, Atika Azmi Utammi Nasution di kantor BPK Sumut, Medan, Selasa (28/5/2024) malam.

Baca juga: Toge Panyabungan, Hidangan Khas Mandailing Natal yang Selalu Ada saat Ramadhan

Atika bersama sejumlah pejabat Pemkab Madina menerima laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan. Seperti Ketua DPRD Madina, H. Erwin Efendin Lubis.

Kemudian, Sekda Madina, Alamulhaq Daulay, Inspektur Madina, Rahmad, Asisten I Setdakab Madina, Sahnan Pasaribu. Lalu, Kaba BPKAD Yas Adu Zakirin.

Opini WTP ini menjadi yang ke-2 kalinya diraih oleh Pemkab Madina. Sebelumnya pada 2022, Pemkab Madina juga meraih WTP.

"Keberhasilan ini merupakan kerja keras dan sinergitas semua pihak terutama dalam pengelolaan keuangan daerah yang sudah memenuhi prinsip prinsip akuntansi yang baik. Dan, sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara (SPKN) BPK," katanya.

Tidak hanya itu, ia mengucapkan terima kasih terhadap DPRD Kabupaten Madina atas Kerjasama dan kolaborasi yang baik.

“Untuk meraih WTP sangat sulit, mempertahankannya juga lebih sulit,” kata Atika.

Untuk perbaikan kedepan, kata Atika, tentu sesuai dengan buku yang diterima akan menjadi pedoman dalam pengelolaan keuangan.

“Bagaimana kita menjadi lebih akuntabel sehingga setiap rupiah yang ada ini lebih terasa manfaatnya,” ujar Atika.

Sedangkan, Ketua DPRD Madina, H. Erwin Efendi Lubis menyampaikan catatan yang diberikan BPK akan menjadi motivasi. Catatan BPK menambah wawasan dan kewaspadaan pemerintah.

Baca juga: Bupati Lepas Keberangkatan 351 Calhaj Asal Madina, Dua Warga Tertunda Berangkat karena Sakit

“Dalam hal ini pemerintah akan monitor agar tahun yang akan datang lebih baik. Dan kita mendapatkan catatan kesalahan yang lebih sedikit daripada tahun ini," katanya.

Erwin juga setuju bahwa setiap rupiah semestinya harus lebih berarti untuk kesejahteraan masyarakat.

“Saya yakin pemerintah betul-betul ingin melaksanakan itu melalui kolaborasi dengan semua pihak. Semoga WTP tak pernah hilang dari Madina,” ujarnya.

(*)