Polemik Gaji Pekerja Swasta Dipotong 3 Persen Untuk Tapera, Publik Geram, Menteri Basuki Menyesal

"Sebetulnya itu kan dari 2016 undang-undangnya.

Kemudian, kami dengan Bu Menteri Keuangan agar dipupuk dulu kredibilitasnya.

Ini masalah trust, sehingga kita undur ini sudah sampai 2027," katanya.

Baca juga: DETIK-DETIK Gadis 19 Tahun Bunuh Neneknya Sendiri di Makassar, Dibekap Pakai Bantal Lalu Ambil Uang

Baca juga: Niat Beri Kejutan untuk Sang Suami di Perantauan, Wanita Ini Syok Begitu Melihat Kelakuan Suaminya

Basuki menambahkan, pemerintah siap menerima masukan, misalnya dari DPR RI, apabila diminta agar program iuran Tapera diundur.

Ia menyatakan, pihaknya dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani siap mengikuti masukan tersebut.

"Jadi, kalau misalnya ada usulan apalagi DPR misalnya waktu MPR untuk diundur, menurut saya, saya sudah kontak dengan Bu Menteri Keuangan juga, kita akan ikut," imbuh Basuki.

Ketentuan mengenai Tapera ini dihujani kritik dan dikeluhkan oleh publik lantaran bakal memotong penghasilan para pekerja.

Pengusaha pun bakal diwajibkan membayar sebagian ituran dari para pekerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 menyebutkan, besaran simpanan Tapera adalah 3 persen dari gaji atau upah.

Sebanyak 2,5 persen ditanggung pekerja, sedangkan sisanya ditanggung pemberi kerja.

Kebijakan ini pun mendapat respons negatif dari masyarakat.

Sampai-sampai, kelompok buruh turun ke jalan menolak kebijakan ini.

Baca juga: Seleksi CPNS Akan Dibuka Juni 2024, Berikut 15 Contoh Soal CPNS Materi TWK Berikut Kunci Jawaban

Baca juga: 7 Bacaan Sholawat Nabi yang Bisa Diamalkan Setiap Hari Jumat, Buka Pintu Rezeki Hingga Lunasi Utang

Tunda Pelaksanaan Tapera

Tebaru, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengumumkan penundaan program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Penundaan dilakukan, setelah Basuki berbicara dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.