Jelang Pilkada, Lapas Kelas IIA Binjai Rekam KTP Warga Binaan Pemasyarakatan

TRIBUN-MEDAN.com, BINJAI - Jelang pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Binjai, melakukan perekaman identitas warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Binjai, yang beralamat di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Limau Mungkur, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai, Sumatera Utara.

Perekaman data kependudukan itu berlangsung di Aula Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

"Tujuan dari perekaman KTP ini agar tidak ada lagi warga yang belum memiliki data kependudukan. Ini menyangkut anak dan cucu ke depan. Jika kita tidak punya identitas yang sah dari negara, maka urusan apa pun menjadi sulit. Hal ini dapat berdampak kepada anak dan cucu kita," ucap Kepala Dinas Dukcapil Binjai, Wahyudi, Sabtu (8/6/2024).

Lanjut Wahyudi, karena itu jangan ada lagi dari masyarakat yang berfikir KTP atau data penduduk itu tidak penting.

"Jika masih ada yang beranggapan seperti itu, maka hal tersebut anggapan yang salah. Sebab data kependudukan ini yang akan kita pegang dan dipedomani sampai mati," ucap Wahyudi.

"Kegiatan yang kami lakukan ini merupakan sinergitas untuk kelancaran Adminduk, terkhusus data pemilih dalam penyelenggaraan Pilkada November 2024 mendatang," sambungnya.

Wahyudi mengakui, bahwa pada Pemilu lalu jumlah warga Binjai yang terdata sekitar 200-an orang.

"Hak pilih mereka tidak hilang. Lapas Binjai pun menjadi salahsatu Lapas yang terbaik dalam mengelola data warga binaannya," ujar Wahyudi.

Untuk perekaman kali ini, lanjut Wahyudi, diharapkan dapat melancarkan proses Pilkada yang dalam waktu dekat akan dilaksanakan.

"Dari perekaman ini kita ingin tahu, apakah ada penambahan atau pengurangan. Data ini akan kita tindaklanjuti kembali ketika pemilihan semakin dekat. Sehingga dapat meminimalisir kehilangan hak suara bagi setiap warga Kota Binjai," ucap Wahyudi.

Sementara itu, Kalapas Kelas IIA Binjai, Theo Adrianus, mengintruksikan kepada jajarannya agar proaktif mendata warga binaan yang belum memiliki identitas.

"Warga Binjai sudah. Mana warga luar Binjai, kita bisa koordinasi dengan daerah lain, seperti Langkat maupun Delizerdang," ucap Theo.

Tak hanya itu, Theo juga meinstruksikan agar warga binaan yang beranjak usia 17 agar segara didata.

"Kita berikan hak mereka. Jika memang sudah berhak memiliki KTP, silahkan koordinasi dengan dinas terkait," tutup Theo.

(cr23/tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter   dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan