Sumut Terkini
Baru 10 Bulan Menjabat, Pj Gubernur Sumut Hassanudin Dirotasi Jadi Pj Gubernur NTB
Baru 10 bulan menjabat sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi Sumatera Utara, Mayor Jenderal (Purn) Hassanudin akan dirotasi.
Meskipun, kata dia, menurut Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Senin (30/10/2023), kinerja para pj wali kota, pj bupati dan pj gubernur dievaluasi tiga bulan sekali oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, namun, sebagai Kepala Negara, dirinya melakukan evaluasi setiap hari.
"Kita ingat masa itu adalah penantian Indonesia yang semakin dekat dengan hari H pelaksanaan pemilu," katanya.
Ia juga membandingkan penduduk Sumatera Utara yang berjumlah 15 juta jiwa lebih, Kabupaten 33, Kecamatan 455, Desa/Kelurahan 6.113 dan APBD Rp. 14.634.905.519.358,00 dengan luas wilayah 72.460,744 km2.
Dengan penduduk NTB hanya 5.560.287 jiwa dengan 10 Kabupaten, 117 Kecamatan, 1166 Keluarahan/Desa dengan APBD Rp 6.231.338.970.389,00. Luas wilayah 19.675, 89 km2.
Sohibul menyebut, pergantian pj kepala daerah ini juga memancing rakyat untuk berspekulasi. Terlebih dilakukan di tahun politik.
"Di balik rotasi ini rakyat tak mungkin tak berspekulasi. Akan ada yang mengatakan tindakan Joko Widodo ini terkait pengamanan menantunya untuk Pilgubsu, dan itu sangat normal dalam politik," katanya.
Namun, menurut sohibul, pengisian jabatan kepala daerah dengan pejabat sementara untuk waktu yang lama bukan hal yang baik untuk demokrasi.
"Bagi saya mau dirotasi tiap pekan pun statusnya tetap saja, sangat kurang indah buat demokrasi. Kepala Daerah dipejabatkan dalam kurun waktu yang lama, yang seyogyanya jabatan itu diisi oleh hasil elektorasi, amatlah tidak elok bagi demokrasi substantif. Tetapi Joko Widodo memilih modus itu sebagai langkah politik. DPR malah mendukungnya," katanya.
Untuk Hassanudin dan penggantinya, Sohibul berpesan agar berusaha menjaga integritas pemilu (pilkada) yang ia nilai akan potensial menyimpang dari koridor.
"Sebagaimana terjadi dalam pemilu 2024. Ajak semua kekuatan masyarakat sipil untuk membangun demokrasi. Tidak akan ada orang yang datang dari Eropa, Afrika dan Amerika untuk memperbaiki demokrasi Indonesia. Kitalah yang harus bekerja jujur untuk itu," pungkasnya.
(cr14/tribun-medan.com)
Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News
Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel
Berita viral lainnya di Tribun Medan
| Ini Alasan Jaksa Cari Dokumen HPS pada Dugaan Korupsi Smartboard di Langkat, Meski Tak Diwajibkan |
|
|---|
| Pemprov Sumut Minta Maaf Soal Video Penyetopan Mobil Truk Plat Aceh, Kadis Kominfo: Kami Mohon Maaf |
|
|---|
| Viral Mobil Berplat Aceh Diberhentikan Bobby Nasution, Ini Penjelasan Asisten Administrasi Umum |
|
|---|
| Abang Beradik di Binjai Ngaku Diusir Ibu Tiri dan Diduga Dianiaya Nenek, Ini Fakta Sebenarnya |
|
|---|
| Gelar Panen Raya Jagung Serentak Kuartal III 2025, Pemkab: Humbahas Punya Potensi Besar |
|
|---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.