Pj Gubernur Komit Jadikan Pengendalian Inflasi Atensi Penting Pemprov Sumut

TRIBUNMEDAN.COM, JAKARTA - Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara Hassanudin mengikuti rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi 2024 di Istana Negara.

Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan komitmen untuk menjadikan pengendalian inflasi sebagai atensi penting Pemerintah Provinsi Sumut.

“Sesuai dengan arahan Pak Presiden, kami komit untuk menjadikan pengendalian inflasi ini sebagai atensi, hari-hari terus kami pantau. Setiap Minggu kami adakan rapat koordinasi untuk ini,” kata Hassanudin, usai ikuti rapat.

Baca juga: Rapat bersama Presiden, Pj Gubernur Sumut Laporkan Kesiapan PON: Insya Allah tak Ada Kendala Serius

Menurutnya, kebijakan Pemprov Sumut sejalan dengan dorongan Presiden Joko Widodo seperti integrasi pemerintah pusat dan daerah dalam mengendalikan inflasi saat menghadapi tantang iklim.

Adapun beberapa program atau strategi untuk pengendalian inflasi di antaranya, monitoring harga bahan pokok oleh Satgas Pangan.

Kemudian, melaksanakan operasi pasar, pencanangan gerakan tanam komoditas pangan, hingga memanfaatkan Belanja Tidak Terduga untuk subsidi ongkos angkut bahan pangan.

“Kita juga terus memperkuat koordinasi dan sinergi TPID Provinsi dengan TPID Kabupaten/Kota,” ujar Hassanudin.

Sementara itu, dalam sambutannya, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meminta agar perencanaan dalam menghadapi gelombang panas tinggi harus dikalkulasi dan diantisipasi dari sekarang. Menurutnya perubahan iklim ke depan menjadi perhatian dunia.

Untuk itu, Presiden meminta agar perencanaan dalam menghadapi gelombang panas tinggi harus dikalkulasi dan diantisipasi dari sekarang.

Hal ini guna menghindari kekeringan yang akan berpengaruh terhadap produksi pangan nasional.

Diperkirakannnya, ada 50 juta petani yang akan kekurangan air. Jika tidak ada air dan akan terjadi kekurangan pangan.

“Artinya apa, jangan main-main urusan kekeringan, jangan main-main urusan gelombang panas. Larinya nanti bisa ke inflasi,” ujar Presiden.

Selain itu, Presiden juga mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan sistem pertanian menjadi lebih modern, dengan menggunakan sistem smart agriculture, terutama untuk produk pangan unggulan.

Menurutnya, investasi juga diperlukan untuk membangun industri pengolahan, sehingga nilai tambah produksi pertanian meningkat.