Pj Gubernur Sumut Laporkan Intervensi Stunting: Kami Berkomitmen Lakukan Pencegahan

TRIBUNMEDAN.COM, JAKARTA - Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara Hassanudin melaporkan pelaksanaan intervensi stunting saat rapat Bersama Menteri Koordinator (Meko) Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy.

Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pembahasan Evaluasi Capaian Pelaksanaan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting lewat zoom itu ia sampaikan Pemprov Sumut terus berkomitmen menekan prevalensi stunting.

"Pada tahun 2023 turun menjadi 18,9 persen dan tahun 2024 optimistis turun menjadi 14 persen," ujarnya.

Baca juga: Berkunjung ke Nias, Pj Ketua Dekranasda Sumut Harapkan Tingkatkan Daya Saing Pengrajin

Ia menambahkan, Pemprov Sumut terus mengintensifkan tiga poin prioritas dalam upaya pencegahan stunting pada 33 kabupaten/kota.

"Yang pertama, dengan memaksimalkan program pemberian makanan tambahan (PMT) yang memanfaatkan pangan lokal. Kedua, mengarahkan penggunaan Dana Desa untuk PMT kepada Balita dan ibu hamil. Ini merupakan upaya kami untuk memastikan bahwa sumber daya yang tersedia dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang membutuhkan," kata Hassanudin.

Kemudian, yang ke tiga, lanjut dia, melaksanakan program Bapak Asuh Anak Stunting dengan melibatkan iri sebagai elemen masyarakat.

Selain tiga poin tersebut, kata Hassanudin, Pemprov Sumut juga telah melaksanakan kick off gerakan intervensi serentak di 28 kabupaten/kota, dengan sejumlah agenda.

Satu di antaranya memastikan posyandu aktif 100 persen. Dan, 72, 41 persen pengukuran balita dengan prevalensi stunting hanya 2,57 persen.

Sebesar 54,09 persen ibu hamil telah diukur lingkar lengan atas (LILA) dan hasilnya 6,36 persen ibu hamil dengan status kurang energi kronis (KEK).

Kemudian pengukuran calon pengantin telah mencapai 35,4 persen.

Adapun, upaya pengukuran akan terus dilakukan secara berkala untuk memastikan kesehatan dan kesejahteraan ibu hami dan balita.

"Saat ini Sumut memiliki 614 unit Puskesmas, 15.344 unit Posyandu aktif. Sebanyak 96 persen Puskesmas telah dilengkapi antropometri standar dan sebanyak 77 persen Posyandu telah dilengkapi alat antropometri standar," ucap Pj Gubernur Sumut.

Disampaikan juga, upaya lainnya yang dilakukan dalam akselerasi percepatan penurunan stunting tahun 2024 di Sumut, dengan mengalokasikan berbagai sumber anggaran.

Seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik (BOKB) senilai Rp201,833 miliar, Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) berupa dana salur Puskesmas.