GAWAT! Negara Sebesar Ini Tak Mampu Atasi Siber? Data-data 282 Lembaga dan Pemda Disandera Hacker

"Sayangnya itu yang kita lihat tidak ada pada menteri saat ini. Jadi, pemahaman terhadap ekosistem digital, terhadap tata kelola internet itu menjadi sangat minim kalau kita lihat di si Menkominfo saat ini,” kata dia.

Apa tanggapan Budi Arie?

Budi Arie Setiadi meminta publik untuk menunggu terkait keputusan dirinya akan mundur dari jabatan Menkominfo atau tidak.

Pasalnya, desakan mundur kepada Budi Arie bermunculan setelah sistem pusat data nasional (PDN) diretas.

Peretasan PDN ini mengakibatkan layanan publik di Indonesia sempat lumpuh.

"Ya tunggu saja lah," ujar Budi Arie saat ditemui Kompas.com di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (27/6/2024) malam.

"Ah sudah lah biar saja," lanjut Budi yang masih menanggapi soal desakan agar dirinya mundur dari Menkominfo.

Terkait petisi yang muncul agar mundur dari Menkominfo, Budi memilih untuk tidak berkomentar.

Menurutnya, itu adalah hak rakyat untuk menyuarakan keinginannya. "Ah no comment kalau itu, itu hak masyarakat untuk bersuara," katanya.

Sementara itu, Budi Arie memastikan pemerintah akan membereskan segala masalah yang muncul buntut peretasan PDN ini. Dia turut menegaskan tidak ada kebocoran data yang timbul dari peristiwa peretasan PDN.

"Pokoknya intinya bahwa semoga tidak ada kebocoran data, isu kebocoran data tuh belum sampai. Sampai sekarang belum teridentifikasi ada bukti, enggak ada pembocoran ya," imbuhnya.

Dipertanyakan DPR RI

Sebelumnya, Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid mengatakan dirinya mendapat informasi bahwa ada kelalaian dari pegawai PT Telkom yang mengakibatkan sistem pusat data nasional (PDN) sementara di Surabaya diretas. Sebab, kata dia, ransomware tidak mungkin bisa masuk sendiri tanpa ada yang membawanya.

Hal tersebut Meutya sampaikan dalam rapat antara Komisi I DPR, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (27/6/2024).

Dalam rapat tersebut, Kemenkominfo dan BSSN dituntut untuk menyampaikan penjelasan mengenai serangan PDN yang membuat layanan publik lumpuh.