DULU Desak Harus Berkantor di IKN di Awal Juli 2024 Ini, Sekarang Batal, PDIP Sentil Presiden Jokowi

Mensesneg Pratikno mengaku tidak tahu alasan Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe mundur dari jabatan di Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Ya kalau namanya mundur di surat enggak disebutkan, tentu saja kami enggak tahu juga,” kata Pratikno.

Apakah mundurnya Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe dari jabatan di Otorita IKN ada hubungannya dengan rencana pelaksanaan peringatan HUT RI 2024?

Mensesneg Pratikno dengan tegas membantah sekaligus menekankan bahwa upacara HUT RI tetap akan dilaksanakan di IKN maupun di Istana Merdeka.

“Oh enggak, enggak, 17-an sudah kita rancang jadi kira kira nanti karena kita nanti kan sebelumnya pindah, ada 17-an acara dimulai sana, ada juga upacara di sini juga,” kata Pratikno.

Pratikno bahkan memastikan jika persiapan untuk peringatan HUT RI sudah berjalan meskipun masih beberapa bulan lagi.

“Sudah, sudah jalan,” ujarnya.

Dugaan penyebab lain mundurnya Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono angkat bicara mengenai tugasnya yang diberi oleh Presiden Jokowi sebagai Pelaksana tugas Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Tugasnya tadi juga sedikit sudah disampaikan oleh bapak Mensesneg bahwa tugas plt ini sama seperti tugas kepala dan wakil kepala definitif sampai ditunjuknya lagi kepala dan wakil kepala definitif sesuai dengan perundang-undangan,” ujar Basuki.

Menurut Basuki, fokus tugas yang diberikan kepadanya dan Raja adalah mempercepat pelaksanaan program pembangunan di IKN.

“Fokusnya tugasnya adalah mempercepat pelaksanaan program. Karena kita yakin bahwa otorita sedang membuat program-program dalam pembangunan IKN ini,"ujarnya.

"Kami berdua ditugasin untuk mempercepat pelaksanaan program tersebut yang sesuai dengan urban desain, sesuai dengan hasil sayembara yang lalu, urban desain untuk pengembangan pembangunan IKN ini dengan konsep negara nusa rimba yang pertama itu,” jelas lagi.

Kemudian, fokus lainnya terkait pelaksanaan program ini, permasalahannya adalah di tanah dan investasi.

"Karena ini menyangkut status tanah. Jadi kami berdua akan segera memutuskan status tanah di IKN ini, apakah dijual, disewa ataukah KPPU? Kami ingin mempercepat itu. Sehingga para investor tidak ragu-ragu lagi untuk melakukan investasinya,”imbuhnya.