LUHUT: Pemerintah Bakal Batasi Pembelian BBM Subsidi Mulai 17 Agustus 2024, Ini Alasannya

TRIBUN-MEDAN.COM - Pernyataan Luhut kembali bikin sorotan. Sebut pemerintah bakal membatasi pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi mulai 17 Agustus 2024.

Apa alasannya?

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkomarvest) ini beralasan sebagai upaya mendorong penyaluran BBM subsidi lebih tepat sasaran, serta dapat menghemat anggaran negara.

"Sekarang Pertamina sudah menyiapkan, kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kita kurangi," ujar Luhut dalam unggahan Instagramnya @luhut.pandjaitan, dikutip Rabu (10/7/2024).

Pernyataan Luhut terkait pembatasan penyaluran BBM subsidi itu muncul ketika membahas defisit APBN 2024 yang diperkirakan bakal lebih besar dari target yang telah ditetapkan.

Menurutnya, ada banyak inefisiensi yang terjadi di berbagai sektor.

Maka dari itu, dengan memperketat ketentuan pembelian BBM subsidi diharapkan akan membantu penghematan anggaran.

Dorong BBM berbasis fosil

Selain pembatasan BBM subsidi, pemerintah juga kata Luhut mendorong pengembangan bioetanol sebagai bahan bakar pengganti BBM yang berbasis fosil. 

Adapun bioetanol merupakan jenis bahan bakar yang dihasilkan dari proses ferementasi bahan-bahan organik, terutama tumbuhan dengan kandungan karbohidrat tinggi.

"Kita kan sekarang berencana mau mendorong segera bioetanol masuk menggantikan bensin, supaya polusi udara ini juga bisa dikurangi cepat," kata Luhut.

Dia bilang kandungan sulfur dari bensin bisa mencapai 500 ppm, sementara bioetanol jauh lebih rendah kandungan sulfurnya bisa hanya mencapai 50 ppm.

Kondisi sulfur yang tinggi tentu akan mempengaruhi kualitas udara dan berdampak pada kesehatan manusia.

Maka dengan pengembangan bioetanol diyakini bisa menekan jumlah penderita infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).

Pada akhirnya, bakal menghemat anggaran negara untuk penyakit pernapasan hingga Rp 38 triliun.

"Kita hitung di situ, kalau itu terjadi sulfur tadi dikurangin, itu akan mengurangi orang yang sakit ISPA. Dan itu juga (berdampak) kepada kesehatan (menghemat) sampai 38 triliun ekstra pembayaran BPJS," ungkapnya.

Menurut Luhut, saat ini pengembangan bioetanol sedang dilakukan Pertamina, yang diharapkan berjalan dengan baik sehingga bisa segera diterapkan.

"Ini sekarang lagi proses dikerjakan Pertamina. Nah, kalau ini semua berjalan dengan baik, kita bisa mengemat lagi (anggaran negara)," kata Luhut.

Sebelumnya, Luhut juga menyatakan, pemerintah menargetkan kapasitas produksi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) dalam negeri mencapai 600.000 unit pertahun pada 2030.

Hal itu seiring penggunaan kendaraan listrik maka dapat subsidi bahan bakar minyak (BBM) dapat dihemat hingga Rp 131 miliar pertahun.

Selain itu, penggunaan kendaraan listrik juga dapat mengurangi impor BBM hingga 45 juta liter per tahun dan mengurangi emisi karbondioksida sekitar 160.000 ton per tahun.

"Angka ini akan bertambah seiring jumlah kendaraan yang beredar," ujarnya saat peresmian pabrik baterai kendaraan listrik PT Hyundai LG Industry (HLI) Green Power di Karawang, Jawa Barat, Rabu (3/7/2024) lalu.

Luhut Jelaskan Alasan Mau Terapkan Bea Masuk Impor Tekstil 200 Persen 

Di sisi lain, Luhut juga menyatakan rencana Indonesia menerapkan kebijakan pengenaan bea masuk hingga 200 persen terhadap produk tekstil tidak untuk menyerang negara tertentu, terutama China.

“Jadi kita tidak menargetkan negara tertentu, apalagi China. Semua langkah diambil berdasarkan national interest kita,” ujar Luhut, Jumat (5/7/2024) lalu.

Luhut mengungkapkan, dalam rapat koordinasi terbatas (rakortas) yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada tanggal 25 Juni 2024, diputuskan untuk melakukan perlindungan terhadap industri dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada dan norma-norma perdagangan internasional yang berlaku.

Salah satu langkah yang diambil, lanjut Luhut, adalah penerapan safeguard tariff atau Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) untuk beberapa produk tekstil yang sebenarnya sudah diberlakukan dan saat ini sedang dalam perpanjangan periode waktu. 

BMTP sudah diberlakukan untuk seluruh barang impor tanpa membedakan asal negara tertentu. 

Menurut Luhut, kebijakan tersebut perlu benar-benar dikaji, sehingga dapat sesuai dengan kondisi dan kebutuhan industri dalam negeri.

“Saya juga telah berkomunikasi dengan Menteri Perdagangan untuk membahas masalah ini. Kami bersepakat untuk mengutamakan national interest kita namun tidak mengabaikan kemitraan dengan negara sahabat,” ucap Luhut.

Luhut menegaskan bahwa China adalah salah satu mitra komprehensif strategis terpenting Indonesia dalam hal perdagangan dan investasi.

Indonesia berkomitmen untuk terus menjaga hubungan baik ini dengan terus berkomunikasi dan berdialog terkait langkah-langkah kebijakan antarnegara.

“Kami ingin memastikan bahwa hubungan baik Indonesia dengan negara mitra terus mengedepankan prinsip saling percaya, saling menghargai, dan saling melengkapi,” ujar Luhut.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengungkapkan akan mengenakan bea masuk, bahkan dengan nilai hingga 200 persen pada barang-barang asal China.

"Saya katakan kepada teman-teman jangan takut, jangan ragu. Amerika bisa mengenakan tarif terhadap keramik terhadap pakaian sampai dengan 200 persen, kita juga bisa. Ini agar UMKM industri kita bisa tumbuh dan berkembang," ujar Zulkifli dikutip dari Kompas.com.

Zulkifli menjelaskan bahwa permendag ini, merupakan respons atas regulasi-regulasi sebelumnya tentang perdagangan dan perlindungan industri lokal yang belum memuaskan bagi semua pihak.

(*/Tribun-medan.com)