Jokowi Beber Penurunan Kemiskinan dan Pengangguran Selama 10 Tahun Berkuasa, Bagaimana dengan Utang?

TRIBUN-MEDAN.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut selama 10 tahun ini pemerintah berhasil menurunkan angka kemiskinan ekstrem, angka stunting, dan pengangguran.

Hal itu disampaikan Jokowi dalam pidato di Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2024). 

Jokowi juga memaparkan pembangunan antara lain, 366.000 kilometer jalan desa, 2.700 kilometer jalan tol, 6.000 kilometer jalan nasional, dan 50 pelabuhan dan bandara baru. Pembangunan ini, kata Jokowi, menjadi fondasi peradaban yang baru. 

Disampaikan Jokowi, perekonomian Indonesia berkembang dengan baik seperti, biaya logistik mampu diturunkan yang pada tahun 2023 berada di angka 24 persen menjadi 14 % di tahun 2024. 

Selain itu, angka daya saing juga ikut meningkat di mana yang sebelumnya berada di peringkat 44 menjadi peringkat 27 pada 2024 ini. 

Jokowi bilang, angka kemiskinan ekstrem di Indonesia juga berangsur turun. Data Badan Pusat Statistik (BPS), kemiskinan ekstrem di Indonesia pada tahun 2014 menyentuh 7,9?n angka ini berangsur turun hingga Maret 2024 dengan angka 0,83 % . 

Bukan hanya tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran di Indonesia juga diklaim mengalami penurunan oleh Jokowi. Kata Jokowi, angka pengangguran ditekan dari 5,7 % menjadi 4,8 % pada 2024.

Dalam pidatonya, Jokowi juga meminta maaf atas segala kekurangannya. “Sangat mungkin ada yang luput dari pandangan saya, sangat mungkin ada celah-celah dari langkah-langkah yang saya ambil. Sangat mungkin banyak kealpaan dalam diri saya,” kata Jokowi. 

Utang Indonesia

Namun perlu digarisbawahi, pencapaian ini mendapat sejumlah catatan merah. 

Utang Indonesia melonjak sampai menembus angka Rp 8.502 triliun pada akhir Juli 2024.

Catatan merah ini juga mengikut pada turunnya jumlah pengangguran, dimana data TPT yang menurun bukan berarti menjadi acuan bahwa masyarakat Indonesia sudah keluar dari masalah ini. 

Pasalnya definisi pengangguran pada BPS sangat longgar, yaitu mereka yang dalam seminggu bekerja minimal 1 jam.

Jika memakai definisi berbagai negara dimana angka pengangguran dihitung dari 35 jam kerja dalam seminggu maka tingkat pengangguran di Indonesia mungkin tidak seperti data yang disampaikan. 

Banyaknya pekerjaan informal (mereka yang membuka usaha sendiri) juga menunjukkan angkatan kerja yang tidak bisa diserap oleh lapangan kerja.