Jokowi Beber Penurunan Kemiskinan dan Pengangguran Selama 10 Tahun Berkuasa, Bagaimana dengan Utang?

TRIBUN-MEDAN.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut selama 10 tahun ini pemerintah berhasil menurunkan angka kemiskinan ekstrem, angka stunting, dan pengangguran.

Hal itu disampaikan Jokowi dalam pidato di Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2024). 

Jokowi juga memaparkan pembangunan antara lain, 366.000 kilometer jalan desa, 2.700 kilometer jalan tol, 6.000 kilometer jalan nasional, dan 50 pelabuhan dan bandara baru. Pembangunan ini, kata Jokowi, menjadi fondasi peradaban yang baru. 

Disampaikan Jokowi, perekonomian Indonesia berkembang dengan baik seperti, biaya logistik mampu diturunkan yang pada tahun 2023 berada di angka 24 persen menjadi 14 % di tahun 2024. 

Selain itu, angka daya saing juga ikut meningkat di mana yang sebelumnya berada di peringkat 44 menjadi peringkat 27 pada 2024 ini. 

Jokowi bilang, angka kemiskinan ekstrem di Indonesia juga berangsur turun. Data Badan Pusat Statistik (BPS), kemiskinan ekstrem di Indonesia pada tahun 2014 menyentuh 7,9?n angka ini berangsur turun hingga Maret 2024 dengan angka 0,83 % . 

Bukan hanya tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran di Indonesia juga diklaim mengalami penurunan oleh Jokowi. Kata Jokowi, angka pengangguran ditekan dari 5,7 % menjadi 4,8 % pada 2024.

Dalam pidatonya, Jokowi juga meminta maaf atas segala kekurangannya. “Sangat mungkin ada yang luput dari pandangan saya, sangat mungkin ada celah-celah dari langkah-langkah yang saya ambil. Sangat mungkin banyak kealpaan dalam diri saya,” kata Jokowi. 

Utang Indonesia

Namun perlu digarisbawahi, pencapaian ini mendapat sejumlah catatan merah. 

Utang Indonesia melonjak sampai menembus angka Rp 8.502 triliun pada akhir Juli 2024.

Catatan merah ini juga mengikut pada turunnya jumlah pengangguran, dimana data TPT yang menurun bukan berarti menjadi acuan bahwa masyarakat Indonesia sudah keluar dari masalah ini. 

Pasalnya definisi pengangguran pada BPS sangat longgar, yaitu mereka yang dalam seminggu bekerja minimal 1 jam.

Jika memakai definisi berbagai negara dimana angka pengangguran dihitung dari 35 jam kerja dalam seminggu maka tingkat pengangguran di Indonesia mungkin tidak seperti data yang disampaikan. 

Banyaknya pekerjaan informal (mereka yang membuka usaha sendiri) juga menunjukkan angkatan kerja yang tidak bisa diserap oleh lapangan kerja. 

Pekerja informal ini menjadi rentan karena mereka tidak memiliki penghasilan yang tetap. 

Dikutip dari Kompas.com, sebulan sebelumnya atau per Juni 2024, utang pemerintah tercatat sebesar Rp 8.444,87 triliun. Artinya dalam sebulan, utang pemerintah bertambah Rp 57,82 triliun.

Dengan perkembangan kenaikan pinjaman tersebut, rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) sebaliknya mengalami penurunan. Rasio utang terhadap PDB pada Juni sebesar 39,13 persen, sementara pada Juli rasionya terhadap PDB turun menjadi 38,68 persen. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 batas rasio utang sebesar 60 persen, sementara mengacu Strategi Pengelolaan Utang Jangka Menengah periode 2023-2026 targetnya adalah 40 persen.

Jika melihat komposisinya, utang pemerintah didominasi oleh surat berharga negara (SBN) dengan denominasi rupiah. Tercatat nilai utang pemerintah dalam bentuk SBN sebesar Rp 7.642,25 triliun, atau setara 87,76 persen dari total utang pemerintah.

Dengan melihat histori perkembangan utang pemerintah selama beberapa tahun terakhir, posisi utang pemerintah berpotensi menembus Rp 9.000 triliun pada pengujung 2024. 

Ekonom Center of Reform on Economic (Core) Yusuf Rendy menjelaskan, jika melihat laju perkembangan utang pemerintah pada periode Juni - Desember dalam kurun waktu 2 tahun terakhir, didapatkan angka pertumbuhan utang di kisaran 4 - 8 persen.

"Dengan asumsi trajectory tersebut kembali akan terulang di tahun ini maka kami memperkirakan total utang pemerintah di akhir tahun 2024 akan berada di kisaran Rp 8.700 triliun hingga Rp 9.000 triliun rupiah," tutur dia.

Sementara itu, dengan asumsi pertumbuhan ekonomi di kisaran 5 persen sampai dengan akhir tahun, Yusuf bilang, rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) masih akan berada di kisaran 39 - 40 persen. 

Rasio utang itu masih berada di bawah ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Namun demikian, Yusuf menilai, perkembangan utang dan rasionya terhadap PDB harus menjadi perhatian pemerintah. 

Menurutnya, pemerintah perlu menurunkan rasio utang terhadap PDB kembali ke level sebelum pandemi Covid-19, yakni di bawah 30 persen. 

Ia pun bilang, meskipun rasio utang terhadap PDB masih berada di bawah ketentuan berlaku, tidak berarti utang pemerintah dalam kondisi "aman". Pemerintah disebut perlu memperhatikan kemampuan membayar utang, yang salah satunya diukur dengan rasio pajak.

"Dan juga bagaimana kemudian utang akan memberikan dampak terhadap peningkatan belanja beban bunga utang di komposisi APBN," ucap Yusuf.

Warisan Utang para Presiden

Lantas berapakah jumlah utang yang diwariskan setiap presiden Indonesia?

Soekarno
Utang luar negeri Indonesia pada masa Presiden Soekarno (1945-1967) menjadi salah satu warisan sejarah yang kompleks dan masih diperdebatkan hingga saat ini. Pada tahun 1949, ketika Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia, negara ini mewarisi utang Rp88 triliun.

Soeharto
Presiden Soeharto memimpin Indonesia selama 31 tahun (1967-1998). Pada masa kepemimpinannya, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat. Namun, pertumbuhan tersebut juga diiringi dengan peningkatan utang luar negeri.

Pada saat Soeharto lengser dari jabatannya pada tahun 1998, total utang luar negeri Indonesia mencapai Rp 551 triliun. Jumlah ini setara dengan 57,7?ri PDB Indonesia saat itu.

BJ Habibie
Presiden BJ Habibie memimpin Indonesia pada masa yang penuh gejolak, di mana krisis ekonomi melanda Asia pada tahun 1997. Salah satu dampak dari krisis ini adalah peningkatan utang luar negeri Indonesia yang signifikan.

Saat Habibie naik ke tampuk kepemimpinan pada Mei 1998, total utang luar negeri Indonesia mencapai Rp 939 triliun. Saat itu, rasio utang terhadap PDB berada di level 85,4 persen. 

Abdurrahman Wahid (Gusdur)
Presiden Abdurrahman Wahid (Gusdur) memimpin Indonesia pada masa yang penuh tantangan, termasuk di bidang ekonomi. Salah satu warisan yang ditinggalkan Gusdur adalah utang luar negeri yang cukup besar.

Saat Gusdur dilantik sebagai presiden pada 20 Oktober 1999, utang luar negeri Indonesia tercatat sebesar Rp 1.271 triliun. Di era Gusdur, rasio utang turun menjadi 77,32 persen dari PDB.

Megawati Soekarnoputri
Megawati Soekarnoputri mewariskan utang Rp 1.299 triliun. Di masa kepemimpinannya selama tiga tahun, utang pemerintah naik sangat tipis, yakni 2 persen, dari Rp 1.273 triliun saat ia mulai menjabat pada 2001. Di era Megawati, rasio utang juga diturunkan dari 77,32 persen (2001) menjadi 56,60 persen (2004).

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)
Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berkuasa selama dua periode, yakni 2004-2009 dan 2009-2014. Pada akhir kepemimpinan SBY, utang Indonesia mencapai Rp 2.608,8 triliun dengan rasio utang 24,7 persen dari PDB.

Joko Widodo (Jokowi)
Di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjabat terjadi lonjakan utang cukup signifikan. Per 31 Juli 2024 ini, utang Indonesia menembus angka Rp 8.502 triliun. Sementara rasio utang terhadap PDB juga naik menjadi 38,68 persen. (*/tribunmedan.com)

Ditulis oleh mahasiswa magang dari Fisip USU, Sion Philip Sagala