Sumut Memilih

Agus Fatoni Harap Sumut Jadi Barometer Pilkada Terbaik di Indonesia

Pj Gubernur Sumut, Agus Fatoni berharap Pilgub Sumut menjadi barometer di Indonesia. 

Penulis: Dedy Kurniawan | Editor: Ayu Prasandi
HO
Pj Gubernur Sumut Agus Fatoni menghadiri Deklarasi Pilkada Damai Tahun 2024 yang diselenggarakan di Hotel Grand Mercure Maha Cipta, Jalan Sutomo, Medan. 

Hal itu, dikarenakan pelaksanaan Pilkada hanya terjadi dalam 5 tahun sekali bahkan tahun ini menjadi yang terbesar sepanjang sejarah Indonesia karena dilaksanakan secara serentak se-Indonesia.

"Jangan sia-siakan kesempatan yang hanya terjadi lima tahun sekali ini. Mari kita gunakan hak pilih untuk bisa memilih pemimpin sesuai harapan kita," ujar Agus Fatoni.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemprov Sumut, Ardan Noor mengatakan Deklarasi Pemilu Damai 2024 merupakan bentuk komitmen Pemprov Sumut untuk menjaga Pilkada serentak 2024 berjalan lebih baik dalam suasana damai.

Dia berharap seluruh pihak mampu berkomitmen menyelenggarakan Pilkada serentak yang aman, damai, tertib dan kondusif.

"Kita berharap seluruh pihak juga berkomitmen untuk menjaga kondusifitas Sumut di Pilkada kali ini, menjaga ketertiban agar kita mendapatkan Pilkada yang berkualitas sehingga menjadi contoh bagi masyarakat kita," ucap Ardan Nomor. 

Sebagai informasi, saat ini pelaksanaan Pilkada memasuki tahapan pelaksanaan kampanye setelah penetapan calon pada 22 November lalu. Tahapan ini berlangsung dari 25 September hingga 23 November 2024, kemudian dilanjutkan dengan pemungutan suara pada 27 November 2024.

Komisi Independen Pemantau Pemilu, Johanes alias Jojo menyampaikan Pilkada lebih besar potensi kerawanan dibanding Pilpres. Seperti pembakaran fasilitas KPU atau Bawaslu, pengepungan penyerangan, perusakan fasilitas publik.

"Pilkada lebih dinamis, jarak kontestan dan konstituen lebih dekat dibanding Pilpres. Indeks Kerawanan Pilkada (IKP) Sumut itu kuning. Tapi sejauh ini fine-fine aja Sumut," katanya. 

Dijelaskan Jojo, potensi pelanggaran signifikan adalah netralitas TNI-Polri, dan ASN. Tentu regulasi di lapangan sangat menyulitkan, misal incumbent maju, wakilnya maju, sekda maju pasti yang terjepit ASN. 

(Dyk/tribun-medan.com) 

 

Sumber: Tribun Medan
Halaman 2/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
Komentar

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved