MAPING Kerawanan Pada Pilkada Sumut, KPU Rapat Koordinasi dengan KIPP

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut menggelar rapat koordinasi melakukan pemetaan kerawan Pilkada Serentak 2024.

KPU mengusung tema Siapan Sumber Daya Manusia KPU Sumut dan Kabupaten /Kota se-Sumut Guna Antisipasi Kerawanan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota 2024 di Aula Kantor KPU Sumut, Rabu (25/9/2024).

KPU Sumut menggelar rapat koordinasi dengan pemateri dari Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP).

Hadir Ketua KPU Sumut, Agus Arifin, Komisioner KPU Robby Effendi Hutagalung, Kotaris Banurea, Sitory Mendrofa, dan udangan Ray Rangkuti dan Johanes alias Jojo.

Dalam rapat bersama KPU Sumut dan jajaran, provinsi Sumut menjadi sorotan Indeks Kerawanan Pilkada. Khusus Pilgubsu, dua calon yang berkontestasi adalah Petahana Edy Rahmayadi-Hasan berkontestasi dengan Wali Kota Medan, Bobby-Surya notabene menantu presiden Joko Widodo.

Ahmad Fauzi Rangkuti yang miliki nama panggung Ray Rangkuti mengatakan adanya fenomena kotak kosong di beberapa daerah tingkat Kabupaten dan kota di Sumut. Hal itu menjadi catatan kondisi demokrasi setempat.

"Selain proses dinasti politik, kita dihadapkan dinasti politik, muncul pilkada versus kotak kosong. Debat paslon lawan kotak kosong? Kan makin gak waras. Ini jadi catatan bersama," katanya.

Tokoh KIPP, Johanes alias Jojo menyampaikan forum ini untuk membangun kesadaran bersama penyelenggara pemilu. Pilkada lebih besar potensi kerawanan dibanding Pilpres, seperti pembakaran fasilitas KPU atau Bawaslu, pengepungan penyerangan, perusakan fasilitas publik.

"Pilkada lebih dinamis, jarak kontestan dan konstituen lebih dekat dibanding Pilpres. Indeks Kerawanan Pilkada (IKP) Sumut itu kuning. Sejauh ini fine-fine aja Sumut,"katanya.

Dijelaskan Jojo, potensi pelanggaran signifikan adalah netralitas TNI-Polri, dan ASN. Tentu regulasi di lapangan sangat menyulitkan, misal incumbent maju, wakilnya maju, sekda maju pasti yang terjepit ASN.

"Saya berempati dengan ASN. Mereka itu mungkin hati nurani netral, tapi ada tekanan struktural di mereka. Salah salah bisa mutasi, itu yang menyulitkan ASN. Teori emang tidak mudah. Di lapangan, faktanya ada benturan dan gesekan yang kita lihat di ASN," katanya.

"Potensi manipulasi suara, kerap terjadi. Siapa pelakunya? Pelaku tentu orang yang punya otoritas otak-atik suara, entah itu KPU, Bawaslu atas orderan kontestan. Nah ini yang harus diantisipasi," katanya.

Selain netralitas aparat TNI-Polri dan ASN, manipulasi data pemilih, money politic masih menjadi pekerjaan rumah penyelenggara dan pengawas pemilu di Sumut. Di beberapa daerah masih ada kewarawan money politic karena faktor kesadaran dan taraf ekonomi masyarakatnya.

Komisioner KPU Sumut, Robby Effendi Hutagalung mengatakan, kegiatan rapat koordinasi ini dihadiri KPU jajaran Sumut. Di antaranya, KPU Kota Binjai, KPU Asahan, KPU Serdang Bedagai, KPU Deliserdang dan lainnya.

(dyk/tribun-medan.com)