KALA Komeng Protes Gegara Ditempatkan di Bidang Pertanian, Akhirnya Dipindahkan ke Komite III DPD RI

Sebelumnya, Komeng melakukan protes kepada pimpinan DPD RI lantaran tidak ditempatkan di bidang yang sesuai dengan kemampuannya.

"Assalamualaikum, ini dapil saya di Jabar nih. Kebanyakan emak-emak. Tahu sendiri kan mulut emak-emak kan paling sakti di dunia," kata Komeng pada Kamis (10/10/2024). 

Komeng mengatakan ingin ditempatkan di komite seni budaya namun justru ditaruh di sektor pertanian. 

"Ini sebenarnya komitenya ini seni budaya, tapi saya habis dijenggutin jadi saya masuk ke komite dua yang saya tidak memahami. Ada soal pertanian tadi kan," kata Komeng. 

Namun kata Komeng, pimpinan DPD RI hanya memintanya untuk belajar dengan cepat bidang pertanian yang ditugaskan kepadanya. 

Komeng kemudian mengaku bingung harus belajar kemana sesuatu yang tidak dipahaminya.

"Tadi pimpinan bilang itu harus mempelajari yang cepat. Pimpinan bisa mengarahkan saya, saya harus belajar ke mana? Terima kasih," kata komedian yang baru pertama kali terjun ke politik dan pemerintahan ini.

Netizen pun menganggap pernyataan Komeng sebagai bentuk kritik terhadap Ketua DPD RI yang menempatkan anggota tidak pada bidangnya. 

“Itu bentuk protesnya Komeng, dia tujuannya masuk komite seni budaya sesuai bidangnya tapi ditaruhnya di komite pertanian dan disuruh belajar dengan cepat pertanyaan belajar kmn itu adalah itu bentuk kritik,” tulisnya.

Baca juga: KETIKA Komeng Bikin Anggota DPD Tertawa saat Mulai Tegang Dalam Pemilihan Pimpinan DPD RI 2024-2029

Seperti lembaga legislatif lainnya, DPD RI juga memiliki alat kelengkapan. Alat kelengkapan DPD RI di antaranya yakni Komite.

Adapun Komite bidang pertanian yang diemban Komeng adalah Komite II DPD.

Sementara bidang seni budaya ada di Komite III DPD RI.

Komite II DPD RI merupakan alat kelengkapan DPD RI yang bersifat tetap, yang mempunyai lingkup tugas pada pengelolaan sumber daya alam; dan pengelolaan sumber daya ekonomi lainnya.

Lingkup tugas Komite II DPD sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan memperhatikan urusan daerah dan masyarakat, sebagai berikut:

Pertanian dan Perkebunan;
Perhubungan;
Kelautan dan Perikanan;
Energi dan Sumber daya mineral;
Kehutanan dan Lingkungan hidup;
Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Daerah Tertinggal;
Perindustrian dan Perdagangan;
Penanaman Modal; dan
Pekerjaan Umum.