Pertumbuhan Ekonomi di Sumut 1 Dekade Pemerintahan Jokowi, Angka Pengangguran dan Kemiskinan Menurun

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Pertumbuhan ekonomi pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo selama satu dekade terakhir menunjukkan angka perubahan yang signifikan, terutama dengan fokus yang tidak hanya terpusat di Jawa.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Provinsi Sumatera Utara juga mengalami pertumbuhan yang relative meningkat dari tahun ke tahun, hal ini menunjukkan bahwa struktur perekonomian Indonesia telah mulai bergeser.

Utamanya dari sisi penurunan angka jumlah pengangguran dan tingkat kemiskinan. Meskipun sempat terjadi kontraksi di tahun 2020 akibat pandemi Covid-19, namun keadaan kembali pulih perlahan.

Hal ini bisa lihat dari angka pertumbuhan ekonomi di Sumut dalam satu tahun terakhir. Ekonomi Sumatera Utara tahun 2023 tumbuh sebesar 5,01 persen, lebih tinggi jika dibanding pencapaian tahun 2022 yang tumbuh sebesar 4,73 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 13,12 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi pada Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 9,27 persen.  

Begitu juga dengan angka pengangguran yang perlahan berkurang setiap tahunnya, Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara (Sumut), jumlah pengangguran di Sumut per Februari 2024 adalah 408 ribu orang. Jumlah ini mengalami penurunan 0,14 persen atau 5.000 orang dari Februari 2023.

Angka penduduk yang bekerja sebanyak 7,592 juta orang, naik sebanyak 131 ribu orang dari Februari 2023. Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan terbesar adalah Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor (191 ribu orang).

Sebanyak 3,221 juta orang (42,42 persen) bekerja pada kegiatan formal, naik 0,04 persen poin dibanding Februari 2023. Persentase setengah pengangguran dan pekerja paruh waktu mengalami kenaikan, masing-masing sebesar 2,08 persen poin dan 0,94 persen poin dibandingkan Februari 2023. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Februari 2024 sebesar 5,10 persen, turun sebesar 0,14 persen poin dibandingkan dengan Februari 2023.

Kemiskinan di Sumut 2016-2018

Dari tahun 2016, data BPS Sumut mencatat, pada bulan September 2016 jumlah penduduk miskin menjadi 1,45 juta jiwa atau 10,27 persen. Selanjutnya pada Maret 2017 mengalami penurunan menjadi 10,22 persen dan pada September 2017 penurunan persentase penduduk miskin menjadi 9,28 persen atau 1,33 juta jiwa dan pada Maret 2018 terjadi lagi penurunan jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara menjadi 9,22 persen atau 1,32 juta jiwa.

Angka kemiskinan Sumatera Utara mengalami penurunan sebesar 0,20 poin yaitu dari 8,83 persen pada Maret 2019 menjadi 8,63 persen pada September 2019. Angka kemiskinan ini setara dengan 1,26 juta jiwa pada September 2019, atau berkurang sekitar 22 ribu jiwa dalam satu semester terakhir.

Namun, pada masa pandemi Covid-19 terlihat angka kemiskinan Sumatera Utara mengalami peningkatan sebesar 0,39 poin yaitu dari 8,75 persen pada Maret 2020 menjadi 9,14 persen pada September 2020. Angka kemiskinan ini setara dengan 1,36 juta jiwa pada September 2020, atau bertambah sekitar 73 ribu jiwa dalam satu semester terakhir.

Secara absolut jumlah penurunan penduduk miskin pada periode 2011 – 2023 sebesar 252,5 ribu jiwa, yaitu dari 1.492,21 ribu jiwa pada Maret 2011 menjadi 1.239,71 ribu jiwa pada Maret 2023. Secara relatif juga terjadi penurunan persentase penduduk miskin dari sebesar 11,33 persen pada Maret 2011 menjadi 8,15 persen pada Maret 2023.

Angka kemiskinan Sumatera Utara mengalami penurunan sebesar 0,16 poin yaitu dari 8,15 persen pada Maret 2023 menjadi 7,99 persen pada Maret 2024. Angka kemiskinan ini setara dengan 1,24 juta jiwa pada Maret 2023, atau berkurang sekitar  11,7 ribu jiwa dalam satu tahun terakhir.

Pengamat Ekonomi Sebut Pertumbuhan Ekonomi di Sumut Cukup Baik

Pengamat Ekonomi Sumatera Utara Gunawan Benjamin menyampaikan, pembangunan selama pemerintah Jokowi secara kasat mata bisa dilihat dari pembangunan infrastrukturnya yang masif. Pembangunan jalan tol, bandara, kawasan industri bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Namun sayangnya, di periode pemerintah Jokowi ada pandemi covid 19 yang akselerasi pertumbuhan ekonomi menghadapi tantangan, yang pada akhirnya pertumbuhan ekonomi hanya berkutat dikisaran 5 persen selama pemerintahannya.

Dikatakannya, bahkan dampak buruk dari pandemi covid 19 tersebut masih bisa dirasakan hingga saat ini. Disisi lain, jika mengacu kepada rilis data BPS, tingkat kemiskinan ekstrim memang mengalami penurunan. Alokasi fiskal yang besar untuk anggaran perlindungan sosial menekan tingkat kemiskinan dari 11.13 persen di September 2015, menjadi 9.36 persen pada maret 2023.

”Dalam satu tahun terakhir, tingkat kemiskinan ekstrim turun dari level 1.12 persen di maret 2023 menjadi 0.83 peren di maret 2024. Ini juga salah satu indikator lain yang menunjukan keberhasilan pemerintah Jokowi dalam menekan angka kemiskinan. Sementara itu, dari sisi tingkat pengangguran juga terjadi penurunan dari tahun 2015 ke tahun 2024,” ujarnya kepada Tribun Medan, Selasa (15/10/2024).