RESMI Hasil Rekap KPU, Pramono-Rano Karno Kuasai 6 Wilayah Jakarta, Pilgub Jakarta Satu Putaran?

TRIBUN-MEDAN.com - Hasil rekapitulasi penghitungan suara KPU Jakarta memastikan kemenangan bagi pasangan calon Pramono Anung-Rano Karno di Pilgub Jakarta 2024.

Pasangan Pramono-Rano bahkan menguasai enam wilayah administrasi di Jakarta.

Enam wilayah itu adalah Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu.

Hasil rekapitulasi KPU Jakarta menunjukkan Pramono-Rano mengantongi 2.183.239 suara.

Secara persentase, Pramono-Rano unggul dengan 50,07 persen suara dari total suara sah yang masuk.

Hal tersebut berdasarkan rekapitulasi berjenjang atau real count Pilgub Jakarta 2024 yang telah rampung direkapitulasi sampai tingkat kota per hari ini, Kamis (5/12/2024).

Untuk posisi kedua ditempati oleh paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono dengan 1.718.160 suara atau 39,4 persen dan posisi ketiga paslon nomor 2, Dharma Pongrekun-Kun Wardana Abyoto dengan perolehan 459.230 suara atau 10,53 persen.

Dengan hitungan di atas, maka perolehan suara Pramono-Rano cukup untuk membawanya memenangkan Pilgub Jakarta 2024 satu putaran.

Seperti diketahui, berdasarkan Pasal 11 ayat (1) UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, Pilkada Jakarta bisa satu putaran asalkan salah satu pasangan calon dari tiga kandidat yang maju mendulang suara lebih dari 50 persen. 

"Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memperoleh suara lebih dari 50 persen (lima puluh persen) ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih," bunyi tersebut.

Berikut hasil rekapitulasi Pilgub Jakarta 2024 :

Kepulauan Seribu
Ridwan Kamil-Suswono: 6.578 (44,79 persen)
Dharma Pongrekun-Kun Wardana: 653 (4,45 persen)
Pramono Anung-Rano Karno: 7.456 (50,77 persen)

Jakarta Barat
Ridwan Kamil-Suswono: 386.880 (38,80 persen)
Dharma Pongrekun-Kun Wardana: 109.457 (10,98 % )
Pramono Anung-Rano Karno: 500.738 (50,22 % )

Jakarta Selatan
Ridwan Kamil-Suswono: 375.391 (39,24 % )
Dharma Pongrekun-Kun Wardana: 90.294 (9,44 % )
Pramono Anung-Rano Karno: 491.017 (51,32 % )

Jakarta Timur
Ridwan Kamil-Suswono: 535.613 (40,96 % )
Dharma Pongrekun-Kun Wardana: 136.935 (10,47 % )
Pramono Anung-Rano Karno: 635.170 (48,57 % )

Jakarta Utara
Ridwan Kamil-Suswono: 261.463 (39,20 % )
Dharma Pongrekun-Kun Wardana: 77.026 (11,55 % )
Pramono Anung-Rano Karno: 328.486 (49,25 % )

Jakarta Pusat 
- Ridwan Kamil-Suswono: 152.235 suara
- Dharma Pongrekun-Kun Wardana: 44.865suara
- Pramono-Rano Karno: 220.372 suara

Pernyataan KPU 

Komisioner KPU Jakarta, Fahmi Zkirllah, angkat bicara terkait hasil real count yang sudah bisa memperlihatkan pemenang Pilgub Jakarta 2024.

Dia tidak membantah hitungan total suara yang menunjukkan suara Pram-Rano mencapai 50,07 persen.

Namun, kata Fahmi, pihaknya masih akan melakukan rekapitulasi tingkat provinsi untuk menetapkan hasil seutuhnya.

"Ya, nanti kita akan lakukan finalisasi rekapitulasi di tingkat provinsi ya, untuk bisa mendapatkan angka yang utuh. Kita akan tetapkan nanti pada saat rekapitulasi di tingkat provinsi, berapa perolahan suara di masing-masing paslon, dan berapa persentasenya," kata Fahmi di Jakarta Pusat, Kamis (12/5/2024).

Fahmi memperkirakan, rekapitulasi tingkat provinsi bisa rampung antara 8 sampai 9 Desember 2024.

“Kalau tanggal 9 sudah selesai atau mungkin bisa di tanggal 8 sudah selesai, rekap di provinsi berjalan dengan lancar saya kira bisa lebih awal,” ujarnya.

Lapor ke DKPP

Sementara itu, Tim Hukum Pasangan Calon Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), melaporkan Ketua dan Anggota KPU DKI Jakarta ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Tak hanya jajaran KPU DKI Jakarta, mereka juga melaporkan Ketua serta Anggota KPU Jakarta Timur.

Pelaporan itu dilakukan di kantor DKPP, Jakarta Pusat, pada Kamis (5/12).

Perwakilan Tim Hukum RIDO Muslim Jaya Butarbutar menyebutkan KPU DKI Jakarta maupun Jaktim melanggar kode etik penyelenggara pemilu (KEPP).

“Yang kami laporkan ke DKPP ialah seluruhnya penyelenggara pemilu di Jakarta, terutama Ketua dan Anggota KPU DKI Jakarta. Kemudian berikutnya dari KPUD Jakarta Timur, baik ketua dan anggotanya," ucap Muslim.

Menurut dia, laporan tersebut terkait banyaknya keluhan masyarakat yang mengaku tidak menerima undangan pencoblosan atau formulir C6.

Pihaknya menilai KPUD seharusnya mampu menjamin pelayanan yang baik kepada pemilih, termasuk pendistribusian undangan untuk memilih.

"Kami laporkan atas dugaan melanggar asas profesionalitas dalam penyelenggaraan pemilu,” kata dia.

Sebelumnya, massa relawan dan organisasi masyarakat (ormas) pendukung pasangan RIDO melayangkan mosi tidak percaya kepada KPU Jakarta. Mereka merasa pelaksanaan Pilkada Jakarta 2024 bermasalah.

“Betul (mosi tidak percaya). Bagaimana kita bisa percaya ketika KPU-nya tidak punya, tidak ada yang namanya etikanya tidak dipakai,” ujar anggota Tim Pemenangan RIDO sekaligus koordinator aksi, Ramdan Alamsyah, di sela-sela aksi di depan kantor KPU Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (2/12/2024). 

Ramdan mengatakan, faktor Pilkada Jakarta 2024 dinilai bermasalah karena rendahnya partisipasi warga Jakarta di pesta demokrasi kali ini. Menurutnya, jika partisipasi masyarakat rendah, kinerja KPU Jakarta patut dipertanyakan.

"Pencoblos itu rendah, partisipasi masyarakat itu rendah, kenapa? Etika moral. Mungkin bagiannya adalah tidak lagi percaya masyarakat kepada KPU,” tuturnya. 

Ramdan mengatakan, mosi tidak percaya ini harus diselesaikan dengan putaran kedua Pilkada Jakarta. Ia membandingkan dengan partisipasi masyarakat Jakarta dengan Pilkada tahun 2017. 

“Logikanya begini, yang partisipasinya 70 persen saja waktu tahun 2017 (itu berlangsung) dua putaran. Nah, bagaimana yang partisipasinya rendah itu (dilaksanakan) satu putaran,” katanya. 

Ramdan mengatakan, jika Pilkada Jakarta berjalan satu putaran maka akan menjadi anomali yang diatur KPU Jakarta. “Anomali apa lagi mau dipertontonkan, wahai Wahyu Dinata dan kawan-kawan,” tandasnya. 

Di sisi lain, saksi pasangan RIDO di Jakarta Timur juga enggan menandatangani berita acara rekapitulasi suara KPU. Meski begitu, KPU Jakarta Timur memastikan bahwa penolakan itu tidak memengaruhi proses penghitungan suara tingkat kota. 

"Ya, kan biasa ya kalau misalnya ada salah satu paslon dan salah satu partai yang tidak menandatangani, ya kita tetap jalan," ujar Ketua KPU Jakarta Timur Tedi Kurnia usai memimpin rekapitulasi tingkat kota, Rabu (4/12/2024). 

Tedi menambahkan, alasan penolakan tersebut akan dicatat dalam laporan kejadian khusus. 

Koordinator Saksi Paslon RIDO Jakarta Timur, Sukma Durijat, mengatakan, rendahnya tingkat partisipasi pemilih menjadi salah satu alasan utama penolakan tersebut.

Tak Usah Ngeyel

Secara terpisah, Sekretaris DPC PDIP Jakarta Utara, Brando Susanto, menegaskan kemenangan Pramono-Rano sebagai cerminan dukungan mayoritas masyarakat Jakarta.

"Jadi tidak terbantahkan lagi. Hasil ini mempertegas Pilkada Jakarta satu putaran karena mayoritas warga Jakarta memilih Mas Pram dan Bang Doel," kata Brando, Kamis (5/12/2024).

Anggota DPRD DKI Jakarta ini mengajak seluruh warga Jakarta untuk kembali merajut persatuan setelah pesta demokrasi usai. 

Menurutnya, kemenangan Pramono-Rano harus menjadi momentum untuk bersama membangun Jakarta menuju kota global yang modern dan inklusif. Pihak yang kalah tidak usah ngeyel.

"Pilkada Jakarta telah usai, Pram-Doel adalah pilihan mayoritas warga Jakarta dalam satu kali putaran. Jadi parpol yang kalah tidak usah ngeyel. Saatnya kita gotong royong dalam irama yang sama menjadikan Jakarta kota global," ujar Brando.

Brando juga mengingatkan pentingnya sportifitas dalam menerima hasil Pilkada. 

Dia meminta semua pihak untuk bersama-sama mendukung pembangunan Jakarta di bawah kepemimpinan Pramono-Rano.

"Saya yakin dengan sportifitas yang tinggi, kita dapat wujudkan impian bersama menjadikan Jakarta lebih menyala," ucap Brando. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com