Sepanjang 2024, Satpol PP Siantar Jadi Tameng Ketertiban Umum Hingga Penyakit Masyarakat

TRIBUN-MEDAN.com, SIANTAR - Sepanjang tahun 2024, Satpol Pamong Praja (PP) Pematangsiantar terus bergerak menjaga Peraturan Daerah (Perda) hingga mereduksi penyakit sosial masyarakat. Pihak Satpol PP pun aktif menggelar patroli baik untuk rokok ilegal, pedagang meresahkan, iklan bermasalah, hingga tempat hiburan malam, spa dan kos-kosan. 

Plt Kepala Satpol PP Pematangsiantar, Mangaraja Nababan pun baru-baru ini memimpin operasi Satpol PP untuk menertibkan penyakit masyarakat menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2024.

Tak tanggung-tanggung, Satuan Pamong-Praja itu berhasil menjaring 61 orang. Mereka dijaring dari beberapa tempat di Kota Pematangsiantar, Sabtu (14/12/2024). Satpol-PP Pematangsiantar bergerak cepat untuk menciptakan kenyamanan dan kekhusyukkan Natal 2024.

“Kita melaksanakan razia penyakit masyarakat ke Tempat Hiburan Malam, Kost-kosan, penginapan, Cafe, Panti Pijat/Spa dan sejenisnya,” kata Raja.

Diterangkan Raja, sedikitnya terjaring 61 orang yang berstatus pasangan bukan suami istri, orang tanpa identitas (dalam kamar) yang beberapa di antaranya patut diduga pelaku prostitusi online dan pengencan. 

Dari penjaringan di mana semua objek yang diamankan, kemudian dilakukan pendataan, dan penandatanganan surat pernyataan oleh pelanggar norma sosial ini untuk tidak mengulangi perbuatannya.

“Kemudian mereka juga mendapat pembinaan oleh tim kita dan selanjutnya diserahkan kepada keluarganya ataupun perwakilan keluarga yang bisa menjamin mereka tidak melakukan perbuatannya lagi,” kata Raja. 

Raja juga menerangkan, pada tahun 2024 Satpol PP telah menertibkan sejumlah ruas jalan yang selama ini mulai dihuni pedagang kaki lima yang mulai merusak estetika kota, mengganggu kelancaran lalu lintas dan memberi ancaman pada kenyamanan berkendara. 

"Beberapa ruas jalan yang saat ini kita tertibkan seperti di Jalan Vihara, Jalan MH Sitorus, Jalan Gereja, dan Jalan Sang Naualuh (depan Universitas HKBP Nommensen)," kata Raja seraya menyebabkan beberapa 

Kemudian terkait rokok ilegal, kata Raja, pada tahun 2024 mereka bersama Tim Bea Cukai Pabean C Pematangsiantar mulai menggenjot patroli rokok ilegal selama dua tahun terakhir. Pada tahun 2023, mereka menemukan 4.889 bungkus atau 97.600 barang bentuk rokok tanpa cukai. Setelah dihitung, sanksi Administrasi Cukai mencapai Rp 207.510.000.

"Kalau sekarang temuan soal rokok ilegal juga terus menurun. Datanya nanti kita sampaikan. Penurunan temuan rokok ilegal ini tak lepas dari keberhasilan yang kita lakukan pada tahun 2023," kata Raja kembali. 

Dampak dari keberhasilan penegakkan hukum atas rokok ilegal ini, Pemko Siantar berhasil mengelola Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBH-CHT) penghargaan pada ajang Bea Cukai Siantar Award (BSA) dalam kategori Pemerintah kota Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) terbaik I. 

Pemberian piagam penghargaan berlangsung di halaman kantor Bea Cukai jalan Sisingamangaraja No. 66 Pematangsiantar, Selasa (30/1/2024). Di sisi lain, Pemko Siantar berhasil mengelola dana bagi hasil sebesar Rp 6,37 miliar. 

Tak ayal, sebanyak 608 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menerima Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) yang diserahkan langsung oleh Wali Kota Pematangsiantar dr Susanti Dewayani SpA. 

Penyerahan DBH-CHT berlangsung di Kantor Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kota Pematangsiantar, Jalan Dahlia, Rabu (18/9/2024) lalu.

(adv)