Jokowi Masuk Daftar Tokoh Terkorup Dunia 2024, Ternyata Begini Cara OCCRP Dapatkan Datanya

Dijelaskan bahwa OCCRP tidak memiliki kendali atas siapa yang dinominasikan karena saran datang dari orang-orang di seluruh dunia.

"Ini termasuk pencalonan mantan presiden Indonesia Joko Widodo, yang dikenal sebagai Jokowi," demikian OCCRP.

OCCRP memasukkan dalam "finalisnya" para nomine yang memperoleh dukungan daring terbanyak dan memiliki beberapa dasar untuk diikutsertakan.

OCCRP Tak Punya Bukti Jokowi Korupsi

OCCRP mengakui tidak memiliki bukti bahwa Jokowi terlibat dalam korupsi untuk keuntungan finansial pribadi selama masa jabatannya.

Namun, kelompok masyarakat sipil dan para ahli mengatakan bahwa pemerintahan Jokowi secara signifikan melemahkan komisi antikorupsi Indonesia.

“Para juri menghargai nominasi warga negara, tetapi dalam beberapa kasus, tidak ada cukup bukti langsung tentang korupsi yang signifikan atau pola pelanggaran yang sudah berlangsung lama,” kata Penerbit OCCRP Drew Sullivan. 

“Namun, jelas ada persepsi yang kuat di antara warga negara tentang korupsi dan ini seharusnya menjadi peringatan bagi mereka yang dinominasikan bahwa masyarakat sedang memperhatikan, dan mereka peduli. Kami juga akan terus memperhatikan.”

Keputusan akhir untuk penghargaan "Tokoh Tahun Ini" dibuat oleh para juri.

Tahun ini, penghargaan diberikan kepada Bashar al-Assad, yang tidak termasuk dalam nominasi terbanyak. 

Peran Assad dalam mengacaukan Suriah dan kawasan melalui jaringan kriminal terbuka, pelanggaran hak asasi manusia yang signifikan termasuk pembunuhan massal, dan korupsi menjadikannya pilihan utama.

Proses seleksi akhir OCCRP didasarkan pada penelitian investigasi dan keahlian kolektif jaringan. 

Penghargaan ini menyoroti sistem dan aktor yang memungkinkan terjadinya korupsi dan kejahatan terorganisasi, tetapi juga berfungsi sebagai pengingat akan kebutuhan berkelanjutan untuk mengungkap ketidakadilan.

Pengumuman OCCRP Kerap Disalahgunakan

OCCRP mengakui pengumuman yang dikeluarkan OCCRP  terkadang disalahgunakan oleh individu yang punya agenda lain termasuk agenda politik mereka.