Anggota DPRD Humbahas Indra Nainggolan Soroti Pelaksanaan Makan Bergizi Gratis: Bukan Urusan Ormas

TRIBUN-MEDAN.COM - Anggota DPRD Humbahas Indra Nainggolan menyoroti pelaksanaan makan bergizi gratis di Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) yang diduga dikelola oleh Organisasi Masyarakat (Ormas).

Indra Nainggolan menegaskan, bahwa pelaksanaan makan bergizi gratis merupakan dibawah pelaksanaan Badan Gizi Nasional (BGN), bukan Ormas.

Penjelasan Indra Nainggolan ini setelah beredar kabar dan pengakuan warga di Kabupaten Humbang Hasundutan bahwa masyarakat direkrut oleh Ormas tertentu dengan iming-iming akan menjadi petugas makan bergizi gratis program Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran. 

"Informasi yang kita dapatkan, ormas tersebut mengiming-imingi masyarakat akan menjadi petugas makan bergizi gratis yang akan digaji setiap bulannya. Mendengar informasi tersebut banyak masyarakat yang tergiur dan akhirnya mendaftar ke ormas tersebut dengan membayar Rp 250 ribu untuk uang administrasi dan Rp 50 ribu untuk uang pengurusan NPWP, jumlah tersebut bervariasi dan berbeda-beda jumlahnya di setiap kecamatan,"ujar Indra Nainggolan.

Indra Nainggolan, S.Sos. M.SP selaku Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan ini berpesan agar masyarakat jangan terjabak dan jangan mau diiming-imingi menjadi petugas makan bergizi gratis oleh ormas tersebut.

Meski demikian, Indra Nainggolan berpendapat sah-sah saja bergabung dengan ormas, namun jangan karena dijanjikan menjadi petugas makan bergizi gratis agar ke depan masyarakat yang sudah bergabung tidak merasa dirugikan dan dibohongi yang berpotensi menimbukan konflik di tengah masyarakat.

Selanjutnya, Indra Nainggolan berpendapat bahwa pelaksanaan Makan bergizi Gratis hanya dalam naungan Badan Gizi Nasional (BGN) bersama mitra kompeten yang ditunjuk oleh pemerintah. 

Indra Nainggolan juga mengimbau kepada ormas yang melaksanakan perekrutan dengan iming-iming tersebut supaya menghentikan kegiatannya yang menjanjikan menjadi pelaksana makan bergizi gratis.

"Jika memang bukan mitra resmi BGN atau Pemerintah untuk pelaksanaan program tersebut, supaya tidak terjadi pelanggaran hukum dan tidak merugikan masyarakat,"ujarnya.

Berikut tata cara pengelolaan makan siang gratis dilakukan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dengan melibatkan berbagai pihak.

- Menyiapkan dapur

- BGN menyiapkan dapur sendiri, bekerja sama dengan lembaga negara, atau bekerja sama dengan swasta.  

- Menyiapkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)

- BGN menyiapkan SPPG di sekolah atau pesantren yang memiliki minimal 2.000 siswa.  

- Menyiapkan dapur di daerah terpencil