Pendidikan
Daftar 130 SMK dan 46 SMA di Sumut yang Lalai Input Data, Sirna Sudah Mimpi Siswa Masuk PTN Favorit
Pupus sudah impian siswa di 176 SMK/SMA di Sumatera Utara untuk masuk Perguruan Tinggi Negeri favorit. Ironis, karena penyebabnya kelalaian input data
Penulis: Dedy Kurniawan | Editor: Randy P.F Hutagaol
Di tengah aksi unjuk rasa para siswa, para wali murid dipanggil pihak sekolah untuk mediasi. Para wali murid mengajukan sejumlah tuntutan kepada pihak sekolah terkait kelalaian yang mengakibatkan para siswa terdaftar sebagai peserta SNBP 2025.
Kasi SMK Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I Medan-Deliserdang Duta Syailendra juga terpantau meninjau aksi di SMKN 10 Medan. Dari hasil peninjauan, Duta mengatakan, pihak sekolah melakukan pengisian data PDSS pada saat jelang penutupan pendaftaran.
"Kalau saya lihat ini keterlambatan masukkan data (ke PDSS), pada saat seluruh sekolah juga masukkan data secara ramai ramai di hari terakhir,” ujarnya.
Christina Hutapea mengatakan, saat ini kepsek dan sejumlah pejabat Dinas Pendidikan sedang berada di Jakarta menemui Panitia SNBP. Dikatakannya, pihak kepala sekolah sudah berangkat ke Jakarta sejak hari Senin lalu.
"Kita masih melihat hasil pembicaraan kepsek di Jakarta dengan panitia SNBP. Sejauh ini kita masih terus berusaha agar anak-anak bisa mendaftar jalur SNBP ini," katanya.
Sejauh ini, Christina bilang, belum ada hasil keputusan soal siswa eligble bisa atau tidak mendaftar SNBP. Disinggung apakah ada solusi untuk pemindahan pendaftaran SNBP ke sistem manual, Christina mengatakan tidak bisa.
"Tidak bisa dipindahkan ke manual. Harus tetap masukkan data melalui e-raport. Kalau manual sistemnya tidak terbaca dan terbuka," jelasnya.
Christina juga belum bisa memberikan tanggapan mengenai tuntutan yang diajukan oleh para wali murid. "Saya belum bisa komentar itu, karena saya belum koordinasi dengan bapak (Kepala Sekolah). Bapak masih di Jakarta, jadi kita masih menunggu hasil pertemuan Kepsek dengan panitia SNBP," jelasnya.
Kadisdik Pastikan Copot Kepsek
Sementara itu, Komisi E DPRD Sumut menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dinas Pendidikan Sumut, orang tua, dan para siswa perwakilan dari SMKN 10 Medan.
Dalam RDP itu, Kepala Disdik Sumut Abdul Haris Lubis memastikan akan mencopot Kepala SMKN 10 Medan yang terbukti lalai dalam proses pendaftaran SNBP hingga berujung unjuk rasa.
"Kami memastikan kepsek-nya dicopot, wakepsek akan kita rotasi. Operator dan guru yang mengintimidasi siswa akan kita tegur dan rotasi," kata Abdul Haris Lubis di hadapan puluhan peserta RDP.
Abdul Haris menyampaikan, sejak dibukanya pendaftaran SNBP pada Desember 2024 hingga 31 Januari 2025 tidak ada sekolah yang menyampaikan kendala. Ia merasa geram karena sekolah-sekolah yang bermasalah terkait SNBP hanya buat laporan siap melaksanakan.
Bahkan, terdata 130 SMK negeri dan swasta se-Sumut gagal ikut SNBP. Kondisi ini, kata Abdul Haris, sangat memalukan dan merugikan masa depan ratusan pelajar di Sumut.
Abdul Haris memohon kepada orang tua siswa SMKN 10 agar jangan ada lagi yang melakukan unjuk rasa di sekolah maupun luar sekolah. Dia berharap bisa membangun komunikasi persuasif dengan wali murid.
Ketua Komisi E DPRD Sumut, Subandi, mengatakan sudah menyurati Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi (Dikti) untuk meminta keringanan demi memperjuangkan nasib siswa dan pendidikan di Sumut. Di antaranya, upaya membuka kembali portal pendaftaran bagi sekolah yang terhambat mengikuti SNBP.
UNPAB Resmikan Fakultas Sains Komputasi dam Kecerdasan Digital, Berikut Prospek Kerja Lulusannya |
![]() |
---|
Cyber Lawyer hingga Legal Drafter, Ini Prospek Lulusan Hukum Bisnis Unimed |
![]() |
---|
USU Terdepak ke Zona Merah Integritas Riset Global, Begini Respons Pihak Kampus |
![]() |
---|
UINSU Buka Pendaftaran Jalur Mandiri untuk Tahun Akademik 2025, Berikut Jadwal Lengkapnya |
![]() |
---|
Karo Foundation dan Ilmu Sejarah FIB USU Gelar Simposium Hubungan Kerajaan Aru dan Peradaban Karo |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.