Medan Terkini

Partai Buruh Sumut Minta Gubsu Antisipasi PHK Massal jelang Idul Fitri, Begini Kata Pengamat

Pengamat Ekonomi Sumut Gunawan Benjamin merespon soal Aliansi Partai Buruh Provinsi Sumatera Utara (Sumut) yang meminta Gubsu antisipasi PHK.

Penulis: Anisa Rahmadani | Editor: Randy P.F Hutagaol
TRIBUN MEDAN/ABDAN SYAKURO
PARTAI BURUH - Sejumlah buruh melakukan aksi saat memperingati Hari Buruh Internasional (May Day) di depan Kantor DPRD Sumut Jalan Imam Bonjol Nomor 5, Kota Medan, Senin (1/5) siang. Kali ini, para buruh tersebut meminta Bobby Nasution memastikan tidak ada PHK massal jelang Lebaran Idul Fitri 2025 mendatang. 

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN- Pengamat Ekonomi Sumut Gunawan Benjamin merespon soal Aliansi Partai Buruh Provinsi Sumatera Utara (Sumut) yang meminta Gubernur Sumut Boby Nasution untuk mengantisipasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal jelang Lebaran Idul Fitri.

Menurut Gunawan, PHK massal ini sebenarnya merupakan bentuk frustasi pelaku usaha dalam menghadapi tekanan ekonomi perusahaan.

" Pelaku usaha pada dasarnya tidak ada yang menginginkan usahanya mengalami kebangkrutan atau tutup yang memicu terjadinya PHK. Dan memang peningkatan pengeluaran pelaku usaha saat menjelang hari besar tertentu seperti jelang idul fitri alami peningkatan," jelasnya saat dikonfirmasi Tribun Medan, Sabtu (8/3/2025).

Menurutnya, hal yang wajar jika para buruh memiliki kekhawatiran akan di PHK massal menjelang Idul Fitri.

"Seperti adanya pembayaran bonus atau THR yang kerap disiasati dengan langkah efisiensi. Nah disini kekuatiran akan terjadinya PHK muncul," terangnya.

Untuk itu, kata Gunawan ada dua upaya yang bisa dilakukan untuk menghindari terjadinya PHK massal. 

 "Untuk menghindari terjadinya PHK masal bisa dilakukan dengan dua kebijakan yang berorientasi pada kebijakan jangka pendek dan jangka panjang," jelasnya

Untuk jangka pendek, kata Gunawan pemerintah bisa menggunakan instrumen pajak, retribusi atau bentuk kebijakan lain yang sifatnya meringankan beban pelaku usaha. 

"Saya menyarankan sebaiknya jika pelaku usaha yang berencana mem PHK karyawannya segera hubungi dinas terkait. Langkah ini membuka ruang dialog atau negosiasi antara pelaku usaha, pemerintah dan pekerja," ucapnya.

Dijelaskannya, sementara untuk Kebijakan jangka panjang yang bisa dilakukan adalah memperbaiki iklim investasi di wilayah Sumut.

"Ini tidak mudah dan sifatnya relatif. Artinya disaat iklim investasi global mengalami masalah seperti saat ini. Dimana perang dagang tengah memanas. Sebaik apapun iklim investasi di Sumut akan terihat kurang menarik karena pengaruh memburuknya iklim investasi dunia,"tuturnya.

Diterangkannya, upaya dalam memperbaiki iklim investasi harus tetap dilakukan dalam jangka panjang, apapun tantangannya.

" Dan tantangan ekonomi Sumut ada disitu. Kondisi ekonomi eksternal yang memburuk memicu terjadinya tekanan ekonomi di Sumut. Dimana ekspor berpeluang melambat dan mengancam perlambatan ekonomi sumut,"ucapnya.

Apalagi saat ini, diperparah dengan kebijakan penghematan anggaran pemerintah yang turut kian membuat beban pembangunan ekonomi sumut bertambah.

" Dan tentunya memicu terjadinya PHK pada sejumlah sektor seperti hotel, restoran, serta sejumlah lapangan usaha lain seperti perdagangan besar dan eceran,"jelasnya. 

Halaman
12
Sumber: Tribun Medan
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved