Selain Diduga untuk Pilkada, Dana Insentif Fiskal Kota Binjai Juga Dialihkan Bayar Utang Proyek

TRIBUN-MEDAN.com, BINJAI - Dana insentif fiskal yang diperoleh Pemerintah Kota (Pemko) Binjai berjumlah Rp 20,8 miliar, setengahnya dialihkan untuk membayar utang proyek kepada pemborong. 

Harusnya dana itu untuk mengatasi kemiskinan yang ada di Kota Binjai.

Bahkan peralihan dana insentif fiskal untuk pembayaran utang, telah menabrak Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Insentif Fiskal.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai, Erwin Toga Purba menjelaskan, pemerintah kota menerima Rp 20,8 miliar dana insentif fiskal untuk pengentasan kemiskinan. 

Namun separuh dari jumlah puluhan miliar, digunakan pemerintah kota untuk membayar utang proyek.

"Rp 32 miliar itu bisa dipastikan gak ada, Rp20,8 miliar (yang masuk dana insentif fiskal) dengan realisasi sekitar Rp18 miliar lebih, ada sisa Rp1,2 miliar. Untuk pengentasan kemiskinan (dana insentif fiskal), tapi boleh yang lain. Kita ada utang, agar jangan berat, untuk bayar utang, biar gak berat kali," ujar Erwin, Rabu (16/4/2025)

Erwin menambahkan sisa dari dana insentif fiskal itu akan masuk pada Perubahan APBD 2025 ini. 

"BPK (badan pemeriksa keuangan) lagi masuk audit, nanti ketahuan berapa sisa insentif fiskal. Nanti di P harus kita pakai," ucap Erwin. 

Erwin mengklaim, peralihan dana insentif fiskal untuk bayar utang proyek tidak melanggar aturan. 

Namun mengacu kepada PMK No 91/2024, hal tersebut melanggar dengan konsekuensi dapat dikenakan saksi administratif dan saksi lainnya.

Seperti pengembalian dana pengentasan kemiskinan hingga penyalurannya diberhentikan. 

"Rp10 miliar ada (untuk bayar utang proyek), juga ke perkim, gak melanggar dan buktinya disetujui. Yang gak boleh di PMK (peraturan menteri keuangan), untuk belanja pegawai, perjalanan dinas, ATK," ujarnya tanpa merinci utang proyek pada organisasi perangkat daerah apa.

Namun Kepala BPKPAD Kota Binjai menjelaskan, lebih dominan utang proyek tersebut dibayar pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Binjai. 

"Kita sudah megap, bersyukur lah di 2025 ini utang kita sedikit, jadi 2026 melenggang kita jalan, sudah balance. Utang tinggal Rp20-an miliar, tahun lalu Rp 70-an miliar," ucap Erwin. 

Disoal apakah peralihan dana pengentasan kemiskinan itu disetujui oleh Badan Anggaran DPRD Binjai, dia berpendapat, wakil rakyat setuju-setuju saja.