Breaking News

Berita Viral

RESPONS Prabowo Soal 8 Permintaan Purnawirawan TNI, Termasuk Mencopot Gibran Rakabuming Dari Wapres

Forum Purnawirawan TNI mengusulkan 8 poin kepada Presiden Prabowo Subianto. 

kemhan.go.id
SILATURAHMI- Presiden RI Prabowo Subianto saat masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan ketika melakukan silaturahmi dengan Try Sutrisno, mantan Panglima ABRI beberapa waktu lalu. 

TRIBUN-MEDAN.com - Forum Purnawirawan TNI mengusulkan 8 poin kepada Presiden Prabowo Subianto. 

Mereka mengusulkan sejumlah poin, termasuk meminta agar Gibran Rakabuming dicopot dari jabatan Wakil Presiden melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). 

Presiden Prabowo Subianto memberi respons santai menanggapi permintaan itu. 

Respons Prabowo itu disampaikan Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Wiranto, dalam konferensi pers, Kamis (24/4/2025).

"Presiden memang menghormati dan memahami ya pikiran-pikiran itu. Karena kita tahu beliau dan para purnawirawan satu almamater ya, satu perjuangan, satu pengabdian, dan tentu punya sikap moral yang sama ya dengan jiwa sapta marga dan sumpah prajurit," ungkap Wiranto.

Meski begitu, Wiranto menyebut Presiden Prabowo sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, serta panglima tertinggi TNI tidak bisa serta-merta menjawab itu.

"Spontan menjawab tidak bisa. Karena apa? Beberapa alasan ya. Yang pertama kan beliau perlu mempelajari dulu ya isi dari statement itu, isi dari usulan-usulan itu dipelajari satu per satu karena itu masalah-masalah yang tidak ringan, masalah yang sangat fundamental."

"Lalu beliau juga kita lihat bahwa presiden, walaupun sebagai kepala negara, kepala
pemerintahan, juga panglima tertinggi TNI, istilahnya mempunyai kekuasaan yang tidak tak terbatas ya, artinya kekuasaan beliau, kewangan terbatas juga," ungkapnya.

Baca juga: Turunkan 1.864 Prajurit, Pangdam I Bukit Barisan Ikut Bersihkan Enceng Gondok di Danau Toba

Baca juga: NASIB HM, Calon Pengantin di Sragen Ditangkap Sehari Jelang Ijab Kabul, Terancam 4 Tahun Penjara

Wiranto kemudian menyebut Indonesia menganut trias politika, yaitu pemisahan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

"Tidak bisa saling mencampuri di situ. Maka usulan-usulan yang bukan bidangnya presiden, bukan domain presiden, tentu presiden tidak akan menjawab atau merespons itu," jelas Wiranto.

Tak Berarti Mengacuhkan

Wiranto mengungkapkan, sebuah kebijakan, keputusan, atau arahan presiden tidak semata-mata muncul dari satu sumber.

"Presiden mendengarkan tapi tidak hanya satu sumber.  Kemudian presiden mengambil keputusan, mengambil kebijakan. Harus banyak sumber-sumber lain yang beliau dengarkan juga," ungkapnya.

Menurut Wiranto, banyak bidang-bidang lain yang harus dipertimbangkan presiden sebelum mengambil keputusan. 

"Nah, dengan demikian maka kalau ada anggapan bahwa Presiden tidak merespons, bukan seperti itu. Presiden telah menjelaskan seperti itu. Oleh karena itu, beliau berpesan tadi kepada saya agar disampaikan kepada masyarakat ya agar tidak ikut berpolemik masalah ini," ujar Wiranto.

Halaman
123
Sumber: Tribunnews
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved