ALASAN Gubernur KDM Kirim 69 Pelajar SMP ke Barak Militer: Sulit Diatur oleh Sekolah dan Keluarga

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi (KDM) Tetap Bersikeras Mengirim 69 Pelajar SMP ke Barak Militer yang Sulit Diatur oleh Sekolah dan Keluarga. 

TRIBUN-MEDAN.COM - Meski ditentang sejumlah pihak, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tetap bersikeras melaksanakan program pendidikan karakter ala militer yang dicanangkan di dua daerah, Purwakarta dan Bandung, pada Sabtu (3/5/2025).

Kata Dedi Mulyadi, ada 39 pelajar SMP  yang dinilai “sulit diatur” oleh sekolah dan keluarga yang dikirim menjalani pendidikan di di Resimen Artileri Medan 1 Sthira Yudha, Batalyon Armed 9, Purwakarta.

Sementara itu, sebanyak 30 pelajar yang dianggap nakal di Bandung, Jawa Barat, mengikuti sekolah militer di Rindam III Siliwangi, Bandung. 

Dedi menjelaskan bahwa program pendidikan militer yang melibatkan TNI dan Polri ini dilakukan untuk memperkuat karakter bela negara pada siswa, khususnya mereka yang terseret dalam pergaulan bebas atau terindikasi melakukan tindakan kriminal. 

“Selama enam bulan siswa akan dibina di barak dan tidak mengikuti sekolah formal. TNI yang akan menjemput langsung siswa ke rumah untuk dibina karakter dan perilakunya,” ujar Dedi.

Keluhan Orangtua dan Pihak Sekolah

Menurut dia, selama ini sudah banyak orangtua dan pihak sekolah yang bersedih karena anaknya terlibat dalam pergaulan negatif, semisal masuk geng motor, tawuran, bahkan sampai mengonsumsi obat terlarang.

Diharapkan, adanya pembinaan yang melibatkan unsur TNI dan Polri di dalamnya bisa menjadi solusi untuk menyelesaikan masalah sosial tersebut.

"Anak-anak yang orangtuanya sudah tidak sanggup lagi mendidik, akan kami wajib militerkan," kata Dedi. 

Bagaimana dampak psikologis bagi anak?

Pengamat pendidikan Doni Koesoema menilai, pembinaan karakter berbasis militer untuk siswa nakal dapat memberikan stigma bagi mereka yang akhirnya malah memperparah kondisi psikologis, bukan memberikan efek jera.

“Begitu mereka balik ke sekolah, mereka akan dicap. Relasi sosial akan berubah. Mereka bisa dikucilkan. Belum lagi dampak psikologis jangka panjang kalau tidak ada pendampingan,” kata Doni, Jumat.

Doni mengkritik asumsi yang digunakan dalam program ini, yakni bahwa anak-anak tersebut sudah tidak bisa dibina oleh orang tua atau sekolah, sehingga diserahkan ke militer.

Menurut dia, pihak sekolah dan orangtua ikut berperan dalam mendidik anak-anak mereka, bukan malah lepas tangan dan mengirim mereka ke barak.