Berita Viral

Gara-gara Dedi Mulyadi Kirim Siswa Ke Barak Militer, Komnas HAM Merespons: Tidak Tepat . . .

Pendidikan militer bagi siswa, sebagaimana yang diusulan siswa Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, akhirnya diterapkan.

|
Editor: Salomo Tarigan
Instagram @dedimulyadi71
DIHADIRI GUBERNUR: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi hadir dalam pembukaan pendidikan militer pertama di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, pada Kamis (1/5/2025). Komnas HAM tak setuju program ini 

TRIBUN-MEDAN.com - Pendidikan militer bagi siswa, sebagaimana yang diusulan siswa Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, akhirnya diterapkan.

Program pendidikan militer bagi siswa mulai terlaksana di Purwakarta pada Kamis (1/5/2024).

Akan tetapi Ketua Komnas HAM RI Atnike Nova Sigiro kurang setuju.

Ketua Komnas HAM RI Atnike Nova Sigiro ,.
Ketua Komnas HAM RI Atnike Nova Sigiro

Komnas HAM merespons kebijakan Dedi Mulyadi yang mengirim "siswa bermasalah" untuk dididik dan dibina TNI di barak militer.

Meski belum membaca lebih jauh soal maksud dan tujuan dari kebijakan tersebut, namun menurutnya, TNI tidak memiliki kewenangan untuk memberikan pendidikan kewarganegaraan (civic education) dalam konteks pendidikan militer.

SISWA DIDIK MILITER - Para Siswa  mengikuti pendidikan militer di Resimen Artileri Medan 1 Sthira Yudha, Batalyon Artileri Medan 9, Kabupaten Purwakarta, Kamis (1/5/2025).
SISWA DIDIK MILITER - Para Siswa mengikuti pendidikan militer di Resimen Artileri Medan 1 Sthira Yudha, Batalyon Artileri Medan 9, Kabupaten Purwakarta, Kamis (1/5/2025). (TribunJabar.id/Deanza Falevi))

"Sebetulnya itu bukan kewenangan TNI untuk melakukan edukasi-edukasi civic education. Mungkin perlu ditinjau kembali rencana itu maksudnya apa," kata Atnike di kantor Komnas HAM RI Jakarta Pusat pada Jumat (2/5/2025).

Menurut dia, sah-sah saja bila pendidikan dimaksud dilakukan untuk mengenalkan siswa dengan karier ketentaraan.

Namun, lanjut dia, tidak tepat bila pendidikan dimaksud dilakukan dalam bentuk pendidikan militer.

"Kalau dalam arti, misalnya pendidikan karier, ya, itu biasa anak sekolah diajak ke rumah sakit, diajak ke perkebunan, diajak ke restoran, atau apa. Tapi, kalau sebagai pendidikan militer, itu mungkin tidak tepat," ujarnya.

"Cuma, sebagai pendidikan karier untuk anak-anak siswa mengetahui apa tugas TNI, apa tugas Polisi, apa tugas Komnas HAM itu boleh saja," ucap dia.

Terlebih, kata dia, bila pendidikan militer tersebut dilakukan sebagai bentuk penghukuman.

"Oh iya dong (keliru). Itu proses di luar hukum kalau tidak berdasarkan hukum pidana bagi anak di bawah umur," pungkasnya.

Diberitakan Tribunjabar.id sebelumnya, program yang digagas tersebut sudah mulai berjalan.

Tercatat, sebanyak 39 dari 40 siswa sekolah menengah pertama (SMP) bakal menjalani pendidikan ala militer di Resimen Artileri Medan 1 Sthira Yudha, Batalyon Armed 9, yang terletak di Jalan Raya Sadang-Subang, Desa Ciwangi, Kecamatan Bungursari, Purwakarta, Kamis (1/5/2025). 

Selama 14 hari, nantinya, mereka akan jalani pembinaan intensif dalam lingkungan militer dengan tujuan membentuk kedisiplinan, tanggung jawab, dan akhlak mulia.

Halaman
123
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved