Kesehatan
Apa Boleh Dokter Umum Melakukan Operasi Caesar? Begini Penjelasan POGI
Operasi caesar oleh dokter umum hanya boleh dilakukan dalam kondisi darurat ekstrem dengan pelatihan terstandar, pengawasan ketat, dan fasilitas memad
Berdasarkan data Maternal Perinatal Death Notification (MPDN) yang dikeluarkan POGI, mayoritas kematian ibu terjadi karena komplikasi yang sebenarnya bisa dicegah dengan penanganan oleh tenaga medis yang kompeten.
“Tidak hanya keterampilan teknis yang diperlukan, tapi juga pemahaman terhadap kompleksitas kasus dan manajemen risiko,” tambahnya.
Tawaran Solusi Alternatif
Alih-alih menurunkan standar, POGI mendorong pemerintah untuk mengambil solusi alternatif yang lebih aman dan tetap menjaga kualitas layanan kesehatan ibu dan anak.
Berikut adalah sejumlah usulan resmi dari POGI:
1. Pengembangan Program Pelatihan
POGI menyarankan agar pemerintah mengembangkan program pelatihan dan pendidikan berkelanjutan bagi dokter umum yang ingin memperdalam pengetahuan di bidang obstetri dan ginekologi.
Baca juga: Apa Itu Overdosis Anestesi yang Dialami Seleb TikTok Hingga Kejang? Ini Penjelasannya
2. Peningkatan Akses terhadap Dokter Spesialis
“Pemerintah dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan spesialis obstetri, terutama di daerah 3T, dengan penyediaan insentif yang sesuai,” ujar Yudi.
3. Pemanfaatan Telemedicine dan Supervisi
Dalam kondisi darurat, teknologi telemedicine dapat digunakan untuk memberikan bimbingan jarak jauh dan supervisi kepada dokter umum, namun tetap dengan batasan wewenang yang jelas.
Baca juga: Apa Itu Tanatopraksi dalam Proses Pemakaman Paus Fransiskus, Simak Penjelasannya
Yudi juga menekankan pentingnya keterlibatan seluruh pihak dalam merumuskan kebijakan kesehatan.
“Kami mengajak pemerintah, organisasi profesi, dan masyarakat untuk berdialog dan berkolaborasi merumuskan kebijakan yang menjamin keselamatan dan kualitas layanan,” ucapnya.
Di sisi lainoperasi caesar oleh dokter umum hanya boleh dilakukan dalam kondisi darurat ekstrem dengan pelatihan terstandar, pengawasan ketat, dan fasilitas pendukung memadai.
Namun, langkah ini berisiko tinggi jika tidak disertai pemenuhan sumber daya manusia spesialis dan infrastruktur kesehatan yang memadai.
Prioritas utama tetap pada peningkatan akses ke dokter spesialis obstetri di seluruh wilayah Indonesia.(tribun-medan.com)
Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News
Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel
Berita viral lainnya di Tribun Medan
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.