DEDI MULYADI Sindir Fraksi PDIP DPRD Jabar: Tidak Terima Anggaran Dialihkan untuk Kepentingan Rakyat

Ia bahkan mengutip praktik masa lalu dalam membandingkan cara memimpin saat ini.

"Para raja dulu tidak menyusun APBD. VOC membangun negara di Cirebon ini, tidak ada persetujuan DPR," katanya.

Namun, Dedi juga menekankan pentingnya kolaborasi, yang menurutnya tidak harus dalam bentuk formalitas rapat. 

"Kolaborasi itu semua pihak bekerja sama saat ada tindakan darurat untuk kemanusiaan, keadilan, dan rakyat. Minimal mendoakan, atau minimal diam, atau kalau mau ngomong silakan ngomong sepuas hati," pungkasnya.

Dalam rekaman video acara Musrenbang di Gedung Negara Cirebon,  pada 7 Mei 2025 lalu, Dedi Mulyadi juga menyampaikan pembangunan Jawa Barat dengan perspektif kebudayaan. 

Ia bertekad mengembalikan tatar sunda pada ajaran Siliwangi, yakni mengembalikan pembangunan pada ekosistem alam, yang dalam istilah modern disebut 'go green'.

Dari situ, mantan Bupati Purwakarta itu menyinggung kebijakannya membongkar pemukiman di bantaran kali di Bekasi merupakan insiatif sendiri tanpa perlu persetujuan DPRD Jawa Barat.

Menurutnya, ada hal-hal yang perlu diorkestrasi bersama-sama dan ada yang harus dieksekusi sendiri.

"Kenapa? Kalau saya bongkar bangunan di pinggir sungai, kebayang kalau saya diskusi dulu sama DPRD, tidak akan pernah terbongkar. Karena DPR ada konstituennya di situ. Ada partai A, partai B, partai C. Diskusinya akan berhari-hari. Nanti aspirasi berkembang, bangunan tidak dibongkar, ribut tidak berhenti. Maka itu saya pilih, saya bongkar sendiri," katanya.

"Sementara ada program yang perlu terorkestrasi dengan stakeholder lain, yakni masalah anggaran dan perencanaan."

Dalam pidatonya, Dedi Mulyadi mengaku terus bergerak tanpa pernah berpikir anggarannya, yang penting berjalan dan terlaksana. Ia punya keyakinan memimpin tidak harus punya duit.  "Duit mah nuturkeun, rezeki mah nuturkeun karena saya punya keyakinan memimpin tidak harus selalu ada duit," ujar Dedi.

Hubungan Mulai Renggang setelah Dedi Mulyadi Pangkas Anggaran hingga Mencapai Rp6 Triliun.

Diketahui, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi langsung tancap gas usai dilantik pada Kamis (20/2/2025) dengan memangkas belanja APBD Jabar hingga Rp6 triliun.

Dedi Mulyadi mengatakan langkah itu ditempuh sesuai perintah Presiden Prabowo Subianto.

Dia memotong beberapa mata anggaran yang dinilai tak penting. "Per tadi malam itu mencapai Rp5,5 triliun. Dan kita bisa mencapai Rp6 triliun dalam waktu dua hari ke depan," kata Dedi, Kamis (20/2/2025) lalu.