TERKAIT Polemik Ijazah Jokowi, Sekretaris Desa Ini Sebut Pernyataan Rismon Sianipar Menyesatkan

TRIBUN-MEDAN.COM - Polemik ijazah Presiden ke-7 Jokowi terus bergulir, meski Bareskrim Polri telah mengumumkan keaslian ijazah yang dimiliki Jokowi dari Universitas Gadjah Mada (UGM).

Bukannya menerima keputusan Bareskrim Polri tersebut, Roy Suryo dan Rismon Sianipar, malah menebarkan isu baru terkait ijazah Jokowi.

Roy Suryo menyebut bahwa bukti koran yang menampilkan nama Joko Widodo lulus seleksi masuk UGM merupakan palsu atau diterbitkan ulang.

Sedangkan Rismon Sianipar curiga tempat Kuliah Kerja Nyata (KKN) Jokowi adalah fiktif.

Roy Suryo menuding koran Kedaulatan Rakyat terbit 1980 yang jadi acuan bukti Bareskrim Polri merupakan palsu. 

Diketahui, salah satu terbitan koran ini merupakan salah satu alat bukti yang menunjukan bahwa Joko Widodo dulu pernah berkuliah di UGM.

Koran ini pada 18 Juli 1980 menerbitkan halaman yang mengumumkan kelulusan peserta ujian masuk ke UGM yang di dalamnya ada nama Joko Widodo.

Alat bukti ini sempat ditunjukan pihak Bareskrim dalam konferensi pers terkait hasil penyelidikan ijazah Jokowi beberapa waktu lalu.

Roy Suryo menyoroti penulisan tanggal di koran alat bukti Bareskrim tersebut yang menurutnya janggal.

Roy menceritakan bahwa koran Kedaulatan Rakyat merupakan koran yang sudah ada sejak 1945.

Koran ini merupakan koran yang cukup populer dibaca banyak warga Yogyakarta.

Roy pun sebagai orang yang tumbuh besar di Yogyakarta, tahu betul karakter koran tersebut.

Salah satunya terkait penulisan tanggal yang terdiri dari dua jenis, yakni penanggalan Masehi dan penanggalan Jawa.

"Penulisan 'Puasa' dalam bahasa Jawa itu 'Poso'," kata Roy Suryo dikutip dari Youtube Garuda TV, Sabtu (14/6/2025).

"Itu ternyata tulisannya di situ (alat bukti koran ijazah Jokowi) ternyata 'Puasa'," sambung Roy.

Roy mengaku bahwa dia sudah menghubungi pihak koran Kedaulatan Rakyat terkait hal ini.

Dia yakin bahwa ini bukan sekadar karena typo atau typing error atau kesalahan penulisan secara tidak sengaja.

"Enggak mungkin (typing error), tidak mungkin, itu kecil sekali. Satu-satunya kemungkinan, ini reproduksi atau dibuat baru," kata Roy.

"Jadi, saya tuh sangat menyesalkan, kalau katanya ini bukti otentik diangkat oleh Mabes Polri, kenapa Mabes Polri mau terima bukti kayak gini? Ini bukti yang tidak benar, bukti tidak otentik," sambung Roy.

Tanggapan pihak polisi

Penasihat Kapolri, Irjen Pol (Purn) Aryanto Sutadi menanggapi pernyataan Roy Suryo ini.

Menurutnya itu adalah contoh bahwa pihak penuding ijazah Jokowi palsu tidak percaya kepada kemandirian dan keobjektifan Bareskrim.

Kata Aryanto, itu adalah haknya mereka.

Kemudian Aryanto bertanya ke Roy Suryo sambil nunjuk-nunjuk.

"Tadi kan katanya kalau membandingkan ijazah, tiga itu identik semua. Tetapi dengan ijazah Jokowi tidak identik. Saya tanya, pernahkan Pak Suryo memegang ijazah Jokowi yang asli itu yang dibandingkan dengan yang tiga identik itu? Jawab!" tanya Aryanto.

Roy merespons pertanyaan itu dengan menyebut bahwa tiga ijazah pembanding yang identik itu tidak dibuka oleh Mabes Polri.

Roy mengatakan bahwa kejanggalan soal ijazah Jokowi itu dia yakini berdasarkan hasil riset yang dia lakukan yang dia klaim sudah clear.

Rismon Malah Curigai Tempat KKN Jokowi

Sementara Rismon Sianipar mengungkapkan kecurigaannya ihwal tempat Kuliah Kerja Nyata (KKN) Jokowi. 

Kabar yang beredar, kata Rismon, lokasi KKN Jokowi juga fiktif.

Karena itulah, Rismon berniat mengunjungi Kecamatan Wonosegoro untuk mencari dokumen yang merekam kegiatan KKN yang dilakukan Jokowi semasa kuliah.

“Kita iseng-iseng mampir ke Boyolali, ke Wonosegoro tempat KKN Pak Jokowi. Banyak yang beredar kita takut hoaks banyak. Mumpung di Solo kita mampir ke Wonosegoro,” ungkapnya di PN Surakarta, Kamis (12/6/2025), dilansir Tribunsolo.com.

Ia mendengar wilayah tersebut baru disahkan sekitar tahun 2000-an.

Dengan begitu Jokowi yang lulus sekitar tahun 1985 menjadi tidak masuk akal.

“Di media sosial dikatakan desa-desa tersebut baru berdiri tahun 2000-an. Bagaimana belum ada desanya dipakai KKN. Kalau bisa meminta camatnya membongkar arsip mahasiswa UGM,” jelasnya.

Pengakuannya, lokasi yang didatangi Rismom Sianipar adalah Kecamatan Wonosegoro, Boyolali, Jawa Tengah.

 Rismon mengatakan kunjungannya ke sana ialah untuk memverifikasi keseluruhan atau satu kesatuan proses akademik Jokowi di UGM, termasuk KKN.

"Bahwa ada ijazah, tentu ada skripsi, tentu ada KKN di UGM sampai sekarang ya," ucap Rismon kepada Tribunnews.com, Jumat (13/6/2025).

Menurut Rismon, jika salah satu proses akademik itu tidak terverifikasi, maka dipastikan cara mendapatkan ijazahnya pasti tidak benar.

Rismon menyebut, saat berkunjung ke Kecamatan Wonosegoro, Boyolali, Jawa Tengah, dirinya tidak menemukan dokumentasi tertulis maupun foto mengenai kegiatan Jokowi saat melakukan KKN di sana.

"Terus apa yang kita dapatkan di Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali bahwa tidak ada dokumen tertulis apa pun. Tidak ada dokumentasi foto, tidak ada apa pun. Hanya katanya, katanya," ujar Rismon.

Bahkan kata Rismon, kepala desa yang menjabat di sana saat Jokowi KKN disebut sudah meninggal dunia.

"Kepala Desa yang ada di situ pun katanya saat itu tidak menjabat, yang menjabat adalah ayahnya, ayahandanya yang sudah almarhum," ujar Rismon.

Karenanya ketika ditanyakan soal dokumentasi KKN Jokowi, kepala desa saat ini mengaku tidak tahu.

"Jadi ketika kita tanyakan dokumentasi tentang hal itu pun tidak tahu. Dan beliau pun Kepala Desa yang merupakan anak dari Kepala Desa sebelumnya itu tidak mengenal padahal usianya sebaya. Nah, ini yang sangat janggal," tuturnya.

Bahkan kata Rismon Desa Ketoyan yang disebut menjadi lokasi Jokowi KKN kemungkinan atau diduga baru terbentuk awal 2000-an.

Atas dasar itu, Rismon mempertanyakan kesimpulan Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri yang menyatakan Jokowi KKN di Kecamatan Wonosegoro dan ijazahnya asli. "Jadi tidak basis fondasi dokumen apa pun," ucapnya.

Sekretaris Desa: Rismon Bohong 

Sementara itu, Sekretaris Desa (Sekdes) Ketoyan, Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, yakni Tofan Bangkit Sanjaya, secara tegas membantah pernyataan Rismon yang menyebut Desa Ketoyan baru terbentuk pada awal 2000-an. 

Menurut Tofan pernyataan tersebut menyesatkan dan tidak sesuai fakta sejarah.

Rismon sebelumnya mengeluarkan pernyataan dalam konteks keraguannya terhadap keaslian ijazah Jokowi dan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang disebut-sebut berlangsung di Kecamatan Wonosegoro.

Rismon bahkan meninjau langsung wilayah tersebut untuk mencari bukti untuk menguatkan dugaannya bahwa lokasi KKN Jokowi tersebut fiktif.

Menanggapi klaim Rismon, Sekdes Tofan Bangkit Sanjaya menunjukkan sejumlah dokumen otentik yang membuktikan bahwa Desa Ketoyan telah berdiri jauh sebelum tahun 2000.

"Desa Ketoyan sudah ada sejak tahun 1954. Bahkan saat itu sudah memiliki struktur pemerintahan desa lengkap, termasuk lurah, carik (sekretaris desa), dan perangkat lain," jelas Tofan kepada awak media, Jumat (13/6/2025).

Tofan juga memperlihatkan buku catatan desa.

Ia menyebut bahwa pada 13 September 1954, telah diterbitkan Surat Keputusan (SK) Bupati yang mengesahkan jabatan Lurah, Djentoe Abdul Wahab.

"Dalam buku ini tertulis lengkap, ada satu lurah, satu carik, dan tiga kebayan yang sekarang setara dengan kepala dusun. Ini bukti sahih bahwa pemerintahan desa sudah berjalan sejak dulu," tegasnya.

Tak hanya satu dokumen, Tofan juga menunjukkan buku letter C serta buku-buku lawas lain yang memperkuat keberadaan administratif Desa Ketoyan sebelum era reformasi.

"Kalau menurut arsip dan buku desa ini, tahun 1954 sudah ada lurah aktif. Maka, saya bisa menyimpulkan bahwa sebelum tahun itu pun Desa Ketoyan sudah ada," katanya.

Tofan menilai klaim yang menyebut Desa Ketoyan baru terbentuk pada tahun 2000-an sebagai pernyataan yang keliru dan tidak berdasar.

"Kalau ada statement yang mengatakan Desa Ketoyan baru terbentuk tahun 2000-an, berdasarkan data dan dokumen desa, itu jelas keliru dan menyesatkan," tandasnya.

Ngotot soal skripsi Jokowi

Pihaknya juga akan menggugat skripsi Jokowi karena menurutnya dalam skripsi tersebut tidak ada tanda tangan dosen penguji.

Menurutnya, tanpa tanda tangan ini maka skripsi Jokowi tidak sah.

Dengan demikian ijazah yang diterbitkan juga tidak sah.

“Satu kesatuan proses akademik yang harus dilalui oleh seorang sarjana UGM tanpa skripsi yang legal maka ijazahnya pasti palsu.

Skripsi tersebut entry point untuk membongkar semuanya. Bahwa skripsi tanpa tanda tangan dosen penguji di UGM tidak mungkin lulus,” ungkapnya. 

Respon Jokowi

Jokowi masih menanggapi santai langkah Rismon Sianipar yang mendatangi dan menelusuri lokasimya melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) saat kuliah di Universitas Gadjah Mada (UGM).

Seingatnya, kata Jokowi, ia KKN pada awal 1985.

“KKN di cek aja, di Desa Ketoyan, Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali. Tahunnya seingat saya 1985 awal,” kata Jokowi saat ditemui di kediamannya di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jumat (13/6/2025), seperti dilansir TribunSolo.

Karenanya  Jokowi mempersilakan untuk menanyakan kepada kepala desa (kades) yang menjabat pada masa itu.

Semasa KKN, kata Jokowi, kades di desa itu sudah cukup sepuh.

Namun demikian, menurut Jokowi hal itu masih bisa ditanyakan kepada putra-putrinya.

Baca juga: Penjelasan Polisi Kenapa Patwal yang Bonceng Dedi Mulyadi Kena Tilang, Dedi: Saya tak Pakai Helm

Jokowi sebelumnya sudah memperkirakan bahwa setelah ijazah dan skripsi, kemungkinan lokasi kuliah kerja lapangan (KKN) dan lainnya juga akan dipersoalkan.

Menurut Jokowi pihak yang menuduh ijazahnya palsu harus bisa membuktikan jika tidak maka mesti menjalani proses hukum.

 “Lihat aslinya saja belum, kok sudah menyatakan palsu, itu dari mana,” katanya.

Padahal sudah dinyatakan asli oleh Bareskrim Polri

Sebelumnya, Bareskrim Polri menyampaikan hasil rangkaian penyelidikan yang telah dilakukan penyidik dari Bareskrim dan Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor).

Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipdum) Bareskrim Polri, Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro, menyebutkan bahwa ijazah milik Jokowi adalah asli.

Dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis (22/5/2025), ditampilkan foto ijazah asli Jokowi beserta fotokopi ijazahnya.

Selain itu, foto masa muda Jokowi juga ditampilkan dalam jumpa pers. 

Tampak foto Jokowi saat diwisuda menggunakan toga. Jokowi terlihat berfoto bersama wisudawan lainnya.

Brigjen Djuhandhani menuturkan Jokowi memang mendaftar dan lolos masuk Fakultas Kehutanan UGM pada tahun 1980.

Adapun hal itu diketahui lewat bukti pengumuman 3.169 peserta yang masuk Proyek Perintis Satu (PPI) UGM yang tertulis dalam koran terbitan Kedaulatan Rakyat pada 18 Juli 1980.

"Pada halaman 4 kolom 6, pada bagian UGM Fakultas Kehutanan nomor 14 tercantum nama Joko Widodo."

"Terhadap koran tersebut sudah dipastikan keasliannya melalui staf perpustakaan," kata Djuhandani dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis (22/5/2025).

Djuhandhani juga mengungkapkan bukti bahwa Jokowi masuk di Fakultas Kehutanan UGM adalah adanya blangko daftar ulang yang telah diuji secara labfor dan memang identik dengan arsip milik UGM.

Tak cuma itu, Jokowi juga menjalani perkuliahan di Fakultas Kehutanan UGM dengan bukti adanya Kartu Hasil Studi (KHS) miliknya dengan nomor induk mahasiswa (NIM) 1681/KT.

Selain itu, ada bukti pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) semester 2 tahun ajaran 1981/1982 atas nama Jokowi.

"Adanya surat permohonan izin atau heregistrasi semester dua tahun ajaran 81/82 atas nama Joko Widodo pada tanggal 12 Januari 1982 yang telah diuji secara laboratoris oleh Puslabfor dan dinyatakan stempel adalah identik atau produk yang sama dengan pembanding," tutur Djuhandani.

Bukti lainnya yang didapat adalah terkait surat keterangan ujian praktik milik Jokowi pada tahun 1984 yang telah diarsipkan oleh UGM.

Djuhandhani juga mengungkapkan adanya dokumen atas nama Jokowi yang menjelaskan sudah dilaksanakan ujian praktik tingkat satu hingga skripsi.

"Meliputi, kuliah lapangan satu selama 1 hari di Banjarejo, Ngawi, pada tahun 1980. Kedua, kuliah lapangan lama tiga hari di Baturaden dan Cilacap pada tahun 1982," ujarnya.

Ketiga, inventarisasi hutan selama enam hari pada tahun 1982. 

Keempat, praktik umum selama dua bulan di Madiun, Cepu, dan Rembang pada tahun 1983.

Kelima, KKN selama tiga bulan di Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali, pada tahun 1983.

"Keenam, problema kehutanan selama 3,5 bulan di Kotamadya Surakarta pada 1984-1985. Kemudian, adanya daftar nilai sarjana atas nama Joko Widodo nomor mahasiswa 1681/KT," jelasnya.

Dengan deretan masa kuliah yang ditempuh tersebut, Djuhandani mengatakan Jokowi dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan di Fakultas Kehutanan UGM.

Hal tersebut berdasarkan bukti berupa adanya berita acara ujian atas nama Jokowi dan ditandatangani oleh dosen penguji yaitu Dr. Ir. Achmad Sumitro, Ir. Sofyan, Ir. P Burhanuddin.

Selanjutnya, adanya surat keterangan dari pinjaman buku, uang, atau alat tulis atas nama Jokowi sebagai syarat agar bisa mengikuti wisuda.

Djuhandhani juga menuturkan skripsi Jokowi berjudul 'Studi Tentang Konsumsi Kayu Lapis di Kotamadya Surakarta' dinyatakan asli setelah dibandingkan dengan skripsi senior dan junior Jokowi.

"Bahwa terdapat banyak mesin ketik yang beredar namun dapat diklasifikasikan dalam dua tipe yaitu tipe pika dan elit," katanya.

"Dalam hal skripsi milik Bapak Jokowi setelah dilakukan penelitian dari bab satu sampai dengan terakhir oleh Puslabfor, mesin ketik yang digunakan adalah tipe pika," sambung Djuhandani.

Sementara terkait lembar pengesahan skripsi Jokowi, Djuhandani mengatakan dibuat dengan hand press dan letter press sehingga ketika diraba tidak rata atau cekung.

Dari segala penyelidikan yang telah dilakukan Bareskrim dan dibantu oleh Puslabfor, Djuhandani menyatakan bahwa ijazah Jokowi adalah asli.

"Terhadap hasil penyelidikan ini telah dilaksanakan gelar perkara untuk memberikan kepastian hukum dengan hasil tidak ditemukan tindak pidana," katanya. 

Selain memintai keterangan dari total 39 saksi yang terdiri dari berbagai pihak di Fakultas Kehutanan UGM hingga teman Jokowi selama menempuh studi, polisi juga sudah melakukan uji laboratorium forensik terhadap berbagai dokumen dan ijazah asli jokowi.

"Bahwa penyelidikan yang kami lakukan ini bukan hanya sekadar menjawab Dumas (aduan masyarakat) yang ada, tapi kami dari kepolisian memberikan pemahaman atau ke masyarakat fakta yang kita dapatkan sehingga kita semua berharap situasi negara ini menjadi semakin tenang," ujar Djuhandhani.

(*/Tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan