Berita Viral

Polemik 4 Pulau Aceh-Sumut, Rakyat Aceh Mulai Turun ke Jalan, Teriakan 'Merdeka' Bergema

Polemik peralihan 4 pulau Aceh masuk ke dalam wilayah Sumatra Utara (Sumut) memicu gejolak di tanah rencong.

Editor: Juang Naibaho
SERAMBINEWS.COM/RIANZA ALFANDI
Ratusan orang yang tergabung dalam Gerakan Aceh Melawan menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Aceh, Senin (16/6/2025). Aksi ini terkait penolakan 4 pulau di Aceh Singkil yang dialihkan masuk ke wilayah Provinsi Sumut. 

Meski belum masuk secara resmi dalam Wilayah Kerja OSWA, potensi cadangan migas di sekitar pulau-pulau tersebut mulai menarik perhatian. 

"Secara umum, keempat pulau tersebut berdekatan dengan Wilayah Kerja Offshore West Aceh (OSWA)," kata Kepala Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA), Nasri Djalal, Kamis (12/6/2025). 

Nasri menjelaskan, lokasi keempat pulau itu belum memiliki cakupan data seismik yang memadai. 

Karena itu, proses evaluasi potensi migas belum bisa dilakukan secara menyeluruh. 

"Kami mendorong adanya survei awal dan akuisisi data seismik agar potensi migas bisa diidentifikasi lebih jelas," ujarnya singkat. 

Dilansir dari situs resmi BPMA, Wilayah Kerja OSWA (Blok Singkil) saat ini dikelola oleh Conrad Asia Energy Ltd, yang juga memenangkan lelang Blok Meulaboh atau Wilayah Kerja Offshore North West Aceh (ONWA). 

Kedua blok tersebut dinilai memiliki potensi sumber daya energi yang signifikan. 

Blok Singkil memiliki potensi gas sebesar 296 miliar kaki kubik (BCF) berdasarkan asumsi P50. 

Sementara Blok Meulaboh menyimpan potensi minyak bumi sekitar 192 juta barrel (MMBO) dan gas sekitar 1,1 triliun kaki kubik (TCF). 

Blok OSWA mencakup area seluas 8.200 kilometer persegi, sedangkan ONWA mencakup 9.200 kilometer persegi. 

Potensi hidrokarbon di kedua wilayah kerja itu menghadapi tingkat risiko geologi sedang hingga tinggi, terutama terkait keberadaan batuan sumber (source rock). 

Sementara itu, Gubernur Sumut Bobby Nasution, saat berkunjung ke Aceh pada 4 Juni 2025, mengajak Pemerintah Aceh untuk menjajaki kerja sama pengelolaan bersama.

"Katanya di sana ada potensi migas. Kalau ada migas, kita bisa bentuk BUMD. Sumut punya BUMD-nya. Aceh juga punya BUMD-nya. Bisa gabung di perusahaan yang masuk kelola migas itu," kata Bobby kepada awak media kala itu. 

Adapun Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan tidak mengetahui adanya potensi migas dalam proses penetapan empat pulau tersebut menjadi bagian dari Sumatera Utara. 

"Kami tidak tahu menahu bahwa ada potensi migas segala macam, (karena) tidak merupakan konsen dari tim pembakuan rupabumi karena betul-betul berdasarkan standar yang dibangun," ujar Direktur Jenderal Bina Administrasi Wilayah Kemendagri, Safrizal Zakaria Ali, di Jakarta Pusat, Rabu (11/6/2025). (*)

Artikel ini telah tayang di SerambiNews.com

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Berita viral lainnya di Tribun Medan
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved