PROFIL Firman Soebagyo Anggota DPR RI yang Sebut Pengibaran Bendera One Piece Bentuk Makar

Pengibaran Bendera One Piece Harus Jadi Alasan untuk Memperkuat Peran BPIP

Selain itu, Firman menyebut adanya potensi provokasi di kalangan sopir truk dan pelaku transportasi umum dan sponsor di balik penyebaran simbol tersebut. 

Menurutnya, fenomena pengibaran bendera One Piece harus menjadi alasan untuk memperkuat peran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Sebab, perkembangan teknologi digital membuat provokasi dan penyebaran informasi yang menyesatkan menjadi lebih mudah dilakukan. 

"Inilah tugas daripada BPIP dan tugas kami juga di MPR. Kami sedang melakukan kajian-kajian juga penguatan terhadap pemahaman ideologi dan pengamalannya itu terus dilakukan penguatan dengan modifikasi-modifikasi dengan cara-cara yang lebih mudah diterima," tutur Firman.

Firman menambahkan, kendaraan umum tidak seharusnya digunakan sebagai alat kampanye, baik positif maupun negatif.

Sehingga, ia mendorong revisi Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJR) agar pengaturan soal fungsi kendaraan umum bisa lebih jelas dan tidak disalahgunakan. 

"Bahwa untuk transportasi umum dan kemudian angkutan umum yang sifatnya umum, jangan dijadikan alat kampanye, baik itu negatif maupun positif," ungkap dia.

"Sehingga, betul-betul alat transportasi itu digunakan untuk kepentingan-kepentingan pelayanan publik. Ini juga perlu diatur," tambah dia.

Profil Firman Soebagyo

Dikutip dari laman en.dpr.go.id dan partaigolkar.com, Firman Soebagyo merupakan anggota DPR RI periode 2024-2029 dari Fraksi Partai Golkar. 

Di partai warna kuning dengan lambang pohon beringin tersebut, ia memiliki nomor keanggotaan 303.

Di DPR RI, Firman mewakili daerah pemilihan Jawa Tengah III yang terdiri atas Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, Kabupaten Rembang, dan Kabupaten Pati. 

Saat ini, ia bertugas di Komisi IV DPR RI yang menangani bidang pertanian, kehutanan, dan kelautan.

Komisi IV DPR RI juga bermitra dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Urusan Logistik (Bulog), Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM), Badan Pangan Nasional (Bapanas), dan Badan Karantina Indonesia.