ALASAN Megawati Tak Hadir Sidang Tahunan MPR dan Puan Sindir Negara Konoha Hingga Bendera One Piece

TRIBUN-MEDAN.com - Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tidak hadir dalam Sidang Tahunan MPR 2025. 

Mantan Presiden ke 5 ini tidak terlihat di barisan para mantan presiden seperti Susilo Bambang Yudhoyono dan Jokowi.  

Ketua DPR RI Puan Maharani sekaligus anak dari Megawati mengungkapkan alasan ibunya tidak hadir di Sidang Tahunan MPR. 

Katanya, Megawati sedang tidak sehat. 

"(Megawati) kurang sehat," kata Puan usai sidang tahunan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

Saat awal menyampaikan pidato sidang, Puan sudah menegaskan hadir sekaligus mewakili Megawati di acara tersebut.

Baca juga: Telkomsel, Nuon, dan Bango Hadirkan Akses Microsoft PC Game Pass bagi Gamer Indonesia

Baca juga: Bulog Kanwil Sumut Sudah Gelontorkan 1.602 Ton Beras SPHP

Baca juga: Viral Aksi Pungli Menuju Lokasi Wisata Air Terjun Dua Warna, Begini Kata Pemkab Deli Serdang

"Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ibu Profesor Doktor Honoris Causa Hj. Megawati Soekarnoputri, atau yang saat ini diwakili saya keberadaannya," kata Puan dalam sidang.

Dalam pidatonya Puan menyoroti munculnya lelucon politik 'Negara Konoha' yang dilontarkan rakyat sebagai bentuk kritik.

Tak hanya itu, Puan menyebut saat ini juga muncul simbol 'Bendera One Piece'.

"Kini, kritik rakyat hadir dalam berbagai bentuk yang kreatif dan memanfaatkan kemajuan teknologi, khususnya media sosial, sebagai corong suara publik," kata Puan.

Puan mengatakan rakyat kini melontarkan lelucon politik bahasa kreatif zaman kini seperti 'Negara Konoha'.

Tak hanya itu, kata Puan, baru-baru ini juga muncul simbol bendera one piece yang dipasang sebagai bentuk kritik dari rakyat.

"Lelucon politik 'Negara Konoha', hingga simbol-simbol baru seperti 'bendera One Piece', dan banyak lagi yang menyebar luas di ruang digital," kata Puan.

Puan memandang kritikan kreatif ini menunjukkan keresahan rakyat dengan mengikuti bahasa zaman sekarang.

Dia juga meminta pemerintah sebagai pemegang kuasa untuk mendengar semua aspirasi dan kritikan dari rakyat dengan bijaksana dan hati yang bersih.