Baca tanpa iklan
TRIBUN-MEDAN.com - Manuver yang dilakukan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko untuk menduduki jabatan Ketua Umum Partai Demokrat sudah terbaca sejak awal kekisruhan yang menyeret nama mantan Panglima TNI tersebut.
Ini dikatakan Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI) Firman Noor mengatakan.
Baca juga: Rasa Bersalah dan Malu SBY, Moeldoko Ketum Demokrat versi KLB: Benar-benar Tega dan Berdarah Dingin
"Iya, karena begini, manuvernya ketahuan sekali ya, kurang cantik Pak Moeldoko mainnya," kata Firman saat dihubungi Kompas.com, Jumat (5/3/2021). Firman menilai, tindakan yang dilakukan Moeldoko tersebut sangat tidak etis dalam perpolitikan nasional.
Ia mengatakan, kesalahan tersebut tentu tidak hanya dari Moeldoko, tetapi pihak internal partai yang membuka pintu untuk mantan Panglima TNI tersebut.
"Untuk pak Moeldoko jangan begitulah, seharusnya ya tidak memanfaatkan kekisruhan rumah tangga orang, sebetulnya sangat tidak etis begitu," ujar dia.
Firman mengatakan, Moeldoko kali ini tidak menunjukkan sikap kenegarawanannya untuk mendirikan partai politik sendiri guna memperjuangkan visi dan misi.
Ia menilai, Moeldoko malah lebih memilih untuk membajak partai politik yang sudah ada.
"Dia (Moeldoko) lebih baik beli jadi atau membajak kalau saya bilang dengan pendekatan yang uang yang bergayung sambut dengan harus diakui ini kesalahan internal partai demokrat juga," ucapnya.
Baca juga: Bukan Cuma Lengserkan AHY, KLB Demokrat di Sumut juga Bubarkan Majelis Tinggi Pimpinan SBY
Di samping itu, Firman merasa heran dengan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang mayoritas kader memilih dipimpin oleh orang lain ketimbang dipimpin kader partai sendiri.
"Mereka (kader Partai Demokrat) saya lihat mengatasnamakan orang yang senior bekerja keras untuk partai, tapi justru mengusulkan orang yang belum berkeringat sama sekali untuk partai, jadi aneh dan kontradiktif," tutur dia.
Lebih lanjut, Firman mengatakan, seharusnya pihak Istana memberikan teguran kepada Moeldoko karena akan menjadi preseden buruk bagi pembangunan partai politik ke depannya.
"Tapi kita lihat kalau ini memang dibiarkan artinya tingkat kepeduliaan Istana terhadap pembangunan partai tidak kuat atau bahkan diragukan," ujar dia.
Baca juga: Gubernur Edy: Satgas Covid Sumut Cari Tahu Izin KLB Partai Demokrat, Kalau Tidak Ada, Kita Usir
KLB yang dilakukan kubu Kontra AHY menyatakan Moeldoko sebagai Ketua Umum dan Marzuki Alie sebagai Ketua Dewan Pembina. Dalam tayangan Kompas TV, diketahui melalui sambungan telepon, Moeldoko menyatakan menerima keputusan tersebut.
"Saya menghargai dan menghormati keputusan saudara. Oke, kita terima menjadi ketua umum," tutur Moeldoko.
Selain itu, Marzuki Alie juga mengatakan bahwa dia siap bekerja sama dengan Moeldoko untuk memenangkan Partai Demokrat pada 2024.