Dan, 23 rencana aksi keimigrasian dan 17 rencana aksi pelayanan hukum dan HAM.

“Rencana aksi (ini) akan ditetapkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM. Lalu, dipergunakan sebagai bahan acuan dalam melakukan akselerasi pelaksanaan tugas dan fungsi di pusat serta kantor wilayah," ujarnya.

Dalam kegiatan ini juga diberikan sejumlah penghargaan, baik kepada unit kerja internal maupun kementerian/lembaga (K/L) lain.

Seperti penghargaan indeks reformasi hukum untuk kategori 1 tingkat K/L yang diberikan terhadap Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Keuangan.

Sedangkan, penghargaan yang sama dengan kategori II tingkat Pemerintah Provinsi yang diberikan kepada Pemprov Jawa Barat, Pemprov Banten dan Pemprov Bali.

Kemudian untuk kategori III tingkat pemerintah kabupaten/kota (Pemkab/Pemkot) diberikan kepada Pemkab Bandung, Pemkab Sarolangun, dan Pemkab Belitung Timur.

"Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Berkinerja terbaik dalam kategori pagu besar diberikan terhadap Kanwil Kemenkumham Sulawesi Selatan," katanya.

Untuk ketegori pagu sedang, lanjut dia, diberikan terhadap Kanwil Kemenekumham Bali. Dan, pada kategori pagu kecil terhadap Kanwil Kemenkumham Yogyakarta.

Adapun, penghargaan lainnya diberikan kepada 67 satuan kerja berpredikat wilayah bebas dari korupsi.

Baca juga: Yasonna Laoly: Kita Hadapi Tantangan dan Lawan yang Rakus

Seperti dua unit utama, tujuh kanwil, 12 rumah tahanan negara, delapan kantor imigrasi dan 17 lembaga pemasyarakatan.

Lalu, lembaga pemasyarakatan terbuka, dua lembaga pemasyarakatan khusus anak. Dan, tiga lembaga pemasyarakatan perempuan, tiga lembaga pemasyarakatan narkotika.

Kemudian, satu lembaga pemasyarakatan pemuda, serta tiga rumah penyimpanan barang sitaan negara dan delapan balai pemasyarakatan.

(*)